Adakah Cacat Hukum: SKB Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam

  • Whatsapp
Adakah Cacat Hukum: SKB Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam

BELUM berselang lama, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang masih “anyar” membacakan Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Terus terang hati saya perih menyaksikan “style” penegakan hukum di Indonesia ini yang mengutamakan tindakan MEMUKUL dari pada MERANGKUL terhadap ormas-ormas dan atau orang yang dinilai berseberangan dan mengkritisi pemerintah. Sebuah elegi hukum dipertontonkan oleh para penegak hukum di negara yang mengaku dirinya sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Tampaknya benar, ilmu hukum dan ilmu politik tidak lagi diperlukan di negara ini. Penegakan hukum tidak perlu menggunakan ilmu hukum, cukup “ilmu aturan” yang tidak beraturan bahkan “chaos” karena diracuni oleh arogansi kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan krisis dalam penegakan hukum yang didesain dengan slogan “negara tidak boleh kalah dan aparat dilindungi hukum”. Cacat hukum dalam memproduksi keputusan hukum pun tidak dapat dihindari. Berikut saya uraiakan alasan, isi SKB, serta penilaian atas prosedur penjatuhan sanksi atas ormas.

Read More

Alasan Pelarangan FPI

1. Untuk  menjaga  eksistensi  ideologi  dan konsensus  dasar  bernegara  yaitu  Pancasila,  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, keutuhan    Negara     Kesatuan Republik     Indonesia     dan   Bhinneka  Tunggal  Ika,  telah  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UndangUndang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

2. Isi  Anggaran  Dasar  FPI  bertentangan  dengan Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UndangUndang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

3. Pengurus  dan/atau  anggota  FPI  maupun  yang pernah  bergabung  dengan  FPI  berdasarkan  data sebanyak  35  (tiga  puluh  lima)  orang  terlibat  tindak pidana  terorisme  dan  29  (dua  puluh  sembilan)  orang diantaranya  telah  dijatuhi  pidana,  di samping  itu sejumlah  206  (dua  ratus  enam)  orang  terlibat  berbagai tindak  pidana  umum  lainnya  dan  100  (seratus)  orang diantaranya  telah dijatuhi pidana;

4. Jika  menurut  penilaian  atau  dugaannya  sendiri terjadi  pelanggaran  ketentuan  hukum  maka  pengurus dan/atau  anggota  FPI  kerap  kali  melakukan  berbagai tindakan  razia  (sweeping)  di  tengah-tengah  masyarakat, yang  sebenarnya  hal  tersebut  menjadi  tugas  dan wewenang Aparat Penegak Hukum;

5. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  01-0000/010/D.III.4/VI/2014  tanggal  20  Juni  2014  tentang Surat  Keterangan  Terdaftar  (SKT)  Front  Pembela  Islam (FPI) sebagai  Organisasi  Kemasyarakatan  berlaku sampai  tanggal  20  Juni  2019,  dan  sampai  saat  ini  FPI belum  memenuhi  persyaratan  untuk  memperpanjang SKT  tersebut,  oleh  sebab  itu  secara  de  jure  terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI  dianggap bubar;

6. Kegiatan  Organisasi  Kemasyarakatan  tidak  boleh bertentangan  dengan  Pasal  5  huruf  g,  Pasal  6  huruf  f, Pasal  21  huruf  b  dan  d,  Pasal  59  ayat  (3)  huruf  a,  c,  d, Pasal  59  ayat  (4)  huruf  c,  dan  Pasal  82A  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan      sebagaimana        telah     diubah    dengan   Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Isi Surat Keputusan Bersama

Muatan SKB Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yaitu sebagai berikut:

KESATU:    Menyatakan  Front  Pembela  Islam  adalah  organisasi  yang tidak terdaftar sebagai  Organisasi  Kemasyarakatan sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  secara  de  jure  telah  bubar  sebagai Organisasi Kemasyarakatan.

KEDUA:  Front  Pembela  Islam  sebagai  Organisasi  Kemasyarakatan yang  secara  de  jure  telah  bubar,  pada  kenyataannya masih  terus  melakukan  berbagai  kegiatan  yang mengganggu  ketenteraman,  ketertiban  umum  dan bertentangan dengan hukum.

KETIGA:    Melarang  dilakukannya  kegiatan,  penggunaan    simbol  dan atribut  Front  Pembela  Islam  dalam  wilayah  hukum  Negara Kesatuan Republik  Indonesia.

KEEMPAT:    Apabila  terjadi  pelanggaran  sebagaimana  diuraikan  dalam diktum  ketiga  di  atas,  Aparat  Penegak  Hukum  akan menghentikan  seluruh  kegiatan  yang  sedang  dilaksanakan oleh  Front Pembela Islam.

KELIMA:  Meminta kepada warga masyarakat:
1. untuk  tidak  terpengaruh  dan  terlibat  dalam  kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela  Islam;
2. untuk  melaporkan  kepada  Aparat  Penegak  Hukum setiap  kegiatan,  penggunaan  simbol  dan  atribut  Front Pembela Islam.
3. Prosedur Penjatuhan Sanksi Bagi Ormas:

Pasal 60
1. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
2. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian kegiatan; dan/atau
c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
a.  pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62
1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
2. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
3. Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Panjang lebar telah diuraikan tentang alasan, isi SKB dan prosedur penjatuhan sanksi bagi ormas yang dinilai melanggar UU Ormas. Untuk dua hal terdahulu saya tidak perlu mengkritisinya dulu. Satu hal terakhir yakni tentang prosedur penjatuhan sanksi bagi ormas itu yang kiranya perlu untuk dikritisi.

Berapa kali Pemerintah menyatakan bahwa INDONESIA ITU NEGARA HUKUM. Artinya, sebanarnya setiap penyelenggara negara sejak awal harus memahami bahwa kekuasaan yang dipegang itu dibatasi, diatur dan diarahkan oleh negara agar tidak digunakan secara SUKA-SUKA KAMI (SSK). Ada rule of the game.  Saya melihat proses penjatuhan sanksi terhadap FPI ini tidak didasarkan pada SOP yang benar, yakni sesuai dengan Pasal 62 UU Ormas 2017, yakni ada 3 tahap yang harus dilalui.

Tahap 1
SURAT PERINGATAN TERTULIS

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

Tahap 2
SURAT PENGHENTIAN KEGIATAN

Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

Tahap 3
SURAT PEMBUBARAN / PELARANGAN ORMAS

Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Ketika tahap-tahap tersebut di atas tidak dilakukan oleh Pemerintah maka SURAT KEPUTUSAN PEMBUBARAN/PELARANGAN ORMAS adalah CACAT HUKUM. Setahu saya, Pemerintah belum pernah memberikan SURAT PERINGATAN dan SURAT PENGENTIAN KEGIATAN sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Ormas 2017. Cacat hukum tersebut jika terbukti dapat menjadi alasan agar SKB dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, FPI dapat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai adanya prosedur yang cacat dan SKB itu berdampak terhadap kegiatan FPI.

PTUN sebenarnya tidak berwenang untuk menilai bagaimana substansi organisasi dan ada tidaknya penyimpangan hukum kegiatan FPI. Yang berhak menilai adalah Pengadilan Negeri atas gugatan yang diwakili oleh Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Jadi sudah benar sebenarnya UU No. 17 Tahun 2013 yang mengatur secara detail tahap-tahap mengadili ormas yang dinilai menyimpang. Namun sayang, seluruh ketentuan tersebut telah dihapus oleh Perppu Ormas 2017 yang sangat beraroma menerapkan negara kekuasaan dibandingkan negara hukum. Pemerintah betul-betul telah menjadi extractive institution, pengayak tunggal penerapan sanksi atas dugaan pelanggaran hukum oleh Ormas tertentu. Padahal hak untuk berserikat, berkumpul itu termasuk HAM yang seharusnya dihormati, dihargai dan dilindungi oleh Pemerintah Negara yang mengaku dirinya sebagai NEGARA DEMOKRATIS. Hukum yang tidak dipatuhi oleh Pemerintah berakibat sekaratnya demokrasi dan berakhir pada penindasan atas HAM. Jika demikian, Anda masih berani menepuk dada seraya berucap: INDONESIA NEGARA HUKUM?

Tabik…!!!
Semarang, Rabu: 30 Desember 2020
Dewan Pakar The Banua Law Center
Guru Besar Ilmu Hukum FH UNDIP

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *