Begini Skenario Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

  • Whatsapp

Pilkada serentak dipastikan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang. Artinya, besar kemungkinan Pilkada serentak kali ini dilaksanakan ditengah pandemi Covid -19. Pemerintah sendiri telah menyusun skenario agar Pilkada di tengah Pandemi berlangsung aman dan tertib. Skenario yang dimaksud adalah menggelontorkan dana melimpah.

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Keuangan sepakat menambah anggaran KPU RI untuk Pilkada 2020 sebesar Rp 4,76 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBN 2020.

Read More

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan, penambahan anggaran tersebut untuk menjamin pilkada 2020 berjalan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Penambahan anggaran akan direalisasikan selama tiga tahap. Tahap pertama akan dicairkan sebesar Rp 1,02 triliun.

“Menteri Keuangan berkomitmen merealisasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp 1,02 kepada KPU dan Bawaslu RI pada Juni 2020,” ujar Doli di gedung parlemen Senayan, Kamis (11/6/2020).

Sedangkan realisasi anggaran tahap berikutnya akan diputuskan berdasarkan hasil rekonsiliasi kebutuhan riil anggaran antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 selambat-lambatnya pada 17 Juni 2020.

Penjelasan KPU terkait Tambahan Rp.4,76 triliun

Ketua KPK Arief Budiman menyatakan, penambahan anggaran yang berasal dari APBN tersebut, bakal digunakan untuk menyelenggarakan pilkada serentak 2020.

Tambahan dana tersebut mencakup kebutuhan tambahan anggaran dari KPU Pusat maupun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Juga tambahan anggaran bagi lembaga ad hoc. Adapun usulan tambahan anggaran dari KPU Pusat Sebesar Rp 83,7 miliar, KPU Provinsi sebesar Rp 6,791 miliar, KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp 38,241 miliar. Sedangkan tambahan anggaran untuk lembaga ad hoc Rp 3,782 triliun.

Arief menambahkan, penambahan anggaran tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19.Di antaranya:

  • Masker kain 13 juta lembar,
  • Masker sekali pakai untuk petugas KPPS 304.927 boks.
  • Masker sekali pakai cadangan untuk pemilih di TPS sebanyak 609.854 boks.

“Selain itu ada juga hand sanitizer, desinfektan, dan seterusnya,” ujar Arief.

Arief menyatakan, setiap petugas nantinya juga perlu dibekali vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular Covid-19. Petugas pilkada harus memakai masker sejak dari rumah hingga di TPS.

Selain itu, KPU juga ingin pemilih dapat disediakan masker, sabun pencuci tangan cair, dan gentong air pada setiap TPS. KPU ingin menerapkan aturan dilarang bersalaman, dilarang berdekatan guna mematuhi physical distancing.

Sumber lengkap: liputan6.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *