Bolehkah Dokter Terlibat MLM dan Iklan di Media Serta Iklan Acara Ilmiah? Sebuah Tinjauan Hukum dan Etika

  • Whatsapp
Bolehkah Dokter Terlibat MLM dan Iklan di Media Serta Iklan Acara Ilmiah
Bolehkah Dokter Terlibat MLM dan Iklan di Media Serta Iklan Acara Ilmiah?

Mungkin kita sering menonton iklan di televisi ada seorang yang diketahui khalayak bahwa orang tersebut bergelar dokter bahkan dokter spesialis yang mengiklankan sebuah produk kesehatan baik alat kesehatan, produk herbal, air minum berkhasiat dll. Apakah hal ini diperbolehkan atau melanggar kode etik dokter Indonesia dan Peraturan perundangan?

Dalam dunia bisnis, khususnya perdagangan pada dasarnya konsumen tidak akan mengetahui semua jenis produk barang dan jasa apa saja yang ada di pasaran. Untuk menyampaikan informasi produk barang dan jasa apa saja yang ada di pasaran tersebut digunakan iklan, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dimana iklan bagi pelaku usaha adalah media yang sangat dibutuhkan untuk memasarkan produknya dan menaikkan jumlah penjualan, dan iklan merupakan persuasi yang ditujukan kepada sekelompok masyarakat agar menjatuhkan pilihannya kepada merek tertentu.

Read More

Sebagai ujung tombak kominikasi pemasaran, iklan mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam menarik simpati publik agar mengesankan iklan itu sebagai suatu yang baru dan unik sebagai tayangan yang melekat dalam pikiran masyarakat, maka iklan dirancang dalam sebuah kemasan yang sesempurna mungkin.

Namun teori dan praktek di lapangan selalu kita saksikan berbeda secara normatif, yaitu pesan yang disampaikan di luar aturan yang telah digariskan, baik yang diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Tata Krama Asosiasi Profesi.

Jika dicermati lebih lanjut, masih banyak iklan-iklan yang melanggar Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Contohnya saja masih banyak iklan obat yang menggunakan tenaga profesi kesehatan ditambah dengan mengeksploitasi sisi ketakutan masyarakat dengan mengangkat suatu penyakit dan dan menghubungkannya dengan obat atau suplemen sebagai obat dari penyakit dengan kata lain jika tidak mengkonsumsi produk (obat atau suplemen) tersebut (yang di iklankan) akan menimbulkan suatu penyakit.

Hal ini diambil sebagai jalan pintas untuk menaikkan angka penjualan produk yang di iklankan. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku seperti Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKCPI) yang merupakan Kode Etik Pariwara Indonesia, ataupun aturan lain yang terkait dengan periklanan.

Hal ini menandakan adanya pergulatan antara etika di satu pihak dan kepentingan bisnis di pihak lain. Kondisi ini sebagian besar terjadi akibat masih awamnya para pelaku periklanan maupun masyarakat sendiri dalam etika beriklan.

Secara formal, aturan periklanan obat khususnya di Indonesia melarang penggunaan identitas profesi tertentu yang berkaitan dengan produk yang diiklankan, karena hal tersebut membuat konsumen percaya langsung bahwa produk itu suatu benar-benar teruji secara medis dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara professional.

Misalnya saja, menampilkan tokoh dokter di iklan produk obat atau produk kesehatan lainnya. Ini merupakan aturan yang paling sering dilanggar oleh pihak pengiklan. Padahal sudah jelas diatur pada Etika Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia pada Bab II C No.2.

Tidak hanya itu, hal di atas juga dilarang di dalam SK Menteri Kesehatan No. 368 bagian a No.9 yang mengatur mengenai Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Kosmetika, Perbekalan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman.

Berdasarkan pasal 5 Permenkes no 1787/Menkes/PER/XII/2010 tenaga kesehatan dilarang mengiklan atau menjadi model iklan obat, alat kesehatan dan fasilitas kesehatan, kecuali iklan layanan masyarakat . Dalam pasal 5 Permenkes tersebut disebutkan bahwa iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila bersifat:

    • Merendahkan kehormatan dan derajat profesi tenaga kesehatan
    • Memberikan informasi yang tidak benar, bersifat menipu dan menyesatkan
    • Menciptakan pengharapan yang tidak tepat dari pelayanan kesehatan yang diberikan
    • Membandingkan mutu pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan lainnya
    • Memuji diri sendiri secara berlebihan, termasuk pernyataan yang bersifat superlatif sehingga cenderung bersifat menyesatkan
    • Mempublikasikan metode, obat, alat/teknologi pelayanan kesehatan baru yang belum diterima oleh masyarakat.
    • Kedokteran/kesehatan karena manfaat dan keamanan masih diragukan/belum terbukti
    • Mengiklankan pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan yang fasilitas pelayanan kesehatannya tidak memiliki izin
    • Mengiklankan obat, makanan suplemen dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar/tidak memenuhi standar mutu dan keamanan
    • Mengiklankan susu formula dan zat adiktif
    • Mengiklankan obat keras, psikotropika dan narkotika kecuali dalam majalah/forum ilmiah kedokteran
    • Memberi informasi kepada masyarakat dengan cara yang bersifat mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
    • Mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apapun termasuk pemberian diskon, imbalan atas pelayanan kesehatan/menggunakan metode penjualan multi level marketing
    • Memberi testimoni dalam bentuk iklan dan publikasi di media massa
    • Menggunakan gelar akademis/sebutan profesi di bidang kesehatan

Sebuah iklan butuh gengsi agar produknya memiliki daya pikat jual. Tak jarang digunakan pernyataan testimoni dari konsumen dan tenaga ahli guna meyakinkan halayak. Maka sering dijumpai ada dokter yang memberi pernyataan pada sebuah iklan obat, susu, produk kesehatan rumah tangga, sampai obat nyamuk.

Konsumen membeli sebuah produk karena merasa itulah produk yang dibutuhkan. Dari mana konsumen itu tahu produk itu dibutuhkan? Karena ada seorang dokter yang mendukung produk yang dimaksud dan beriklan di dalamnya.

Tenaga ahli seperti dokter walaupun tidak mencantumkan gelar akademiknya, masyarakat sudah mengetahui bahwa yang menyampaikan iklan tersebut adalah seorang dokter.

Sebab ada juga dokter yang berprofesi ganda sebagai artis atau dokter yang sering tampil di media sebagai nara sumber. Saat dokter beriklan inilah profesianalisme mereka dipertaruhkan karena ada peraturan yang mengikat mereka untuk tidak beriklan selain di iklan layanan masyarakat.

Bukan hanya atribut seseorang tenaga profesi kesehatan saja yang tidak diperbolehkan ditampilkan dalam sebuah iklan. Segala bentuk pengaturan yang menampakkan latar seperti laboratorium juga tidak diperkenankan. Semuanya diatur demi melindungi konsumen.
Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia) memuat ketentuan pemeran iklan khususnya tenaga profesional:

    • Iklan produk obat-obatan (baik obat-obatan bebas maupun tradisional), alat-alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah-tangga serta makanan dan minuman tidak boleh menggunakan tenaga profesional, identitas, atau segala atribut profesi, baik secara jelas maupun tersamar.
    • Iklan yang mengandung atau berkaitan dengan profesi tertentu harus mematuhi kode etik profesi tersebut

Ketentuan tadi mengacu pada SK Menteri Kesehatan RI No. 386/Menkes/SK/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Makanan-Minuman, disebutkan bahwa iklan tidak diperankan oleh tenaga profesi kesehatan menggunakan “setting” yang beratribut profesi kesehatan dan laboratorium

Aturan lainnya juga dituang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan pada pasal 8 disebutkan:

  • Tenaga kesehatan dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan obat, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan kecuali dalam iklan layanan masyarakat.
  • Tenaga kesehatan dapat melakukan publikasi atas pelayanan kesehatan dan penelitian kesehatan dalam majalah atau forum ilmiah untuk lingkungan profesi.

Bagaimana dengan Dokter Sebagai model iklan dan terlibat MLM?

Dalam  perkembangan persaingan bisnis dan konsumerisme global, klaim produk yang memiliki manfaat penyembuhan dari penyakit, kesehatan, kecantikan, dan kebugaran meningkatkan nilai jual produk.

Aktivitas pemasaran produk tersebut akan mencari cara untuk dapat meyakinkan calon konsumen bahwa produk-produk tersebut nyata memiliki manfaat. Dan tak jarang produk meminta dokter untuk tampil sebagai bintang iklan, duta produk, atau duta pemasaran untuk kepentingan pemasaran tersebut.

Perkembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan,tak jarang muncul persaingan diantara RS dan klinik tersebut. Persaingan klinik tersebut mendorong RS dan klinik melakukan aktifitas pemasaran yang tak jarang meminta dokter untuk tampil. Hal menimbulkan permasalahan etika dan hukum bagi dokter tersebut.

Untuk mengantisipasi masalah ini maka MKEK  Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerbitkan Fatwa Etik Kedokteran terhadap dilema etik yang belum secara spesifik diatur dalam Sumpah Dokter Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Khusus masalah etika dokter beriklan dan aktif di MLM maka MKEK Pusat menerbitkan SURAT KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERANNomor : 022/PB/K.MKEK/07/2020 TENTANG FATWA ETIKA DOKTER BERIKLAN DAN BERJUALAN MULTI-LEVEL MARKETING pada tanggal  28 Juli 2020 yang pokok isinya adalah:

    1. Dokter indonesia harus sepenuhnya menyadari bahwa tampilnya sosok dokter pada iklan suatu produk dapat berpotensi dispersepsi masyarakat bahwa produk tersebut telah terbukti secara uji klinis dan mendatangkan manfaat yang demikian besar. Bila suatu obat yang telah nyata terbukti secara uji klinis saja dokter harus terukur dalam meberikan informasi pada kegiatan seminar profesi kedokteran yang segmen pemerhatinya  ialah sesama kalangan profesi dokter, apalagi pada produk yang belum terbukti secara uji klinis terlebih jika segmen pemerhatinya ialah masyarakat awam.
    2. Dokter Indonesia dan organisasi profesi dokter Indonesia dilarang tampil dalam iklan yang terang terangan mempromosikan produk yang memiliki klaim penyembuhan penyakit, kesehatan, kecantikan, atau kebugaran dalam media apapun. Kecuali dokter tersebut telah mendeklarasikan diri kepada publik telah keluar dari profesi dokter, membatalkan sumpah kedokteran yang teah diikrarkannya, dan bersedia dicabut gelar profesinya sebagai dokter.
    3. Jika sebelum fatwa ini ditetapkan, seorang dokter Indonesia dan organisasi profesi dokter Indonesia telah tampil dalam iklan dengan kategori tersebut, agar dokter mengakhiri kontrak iklan dengan cara yang bai dan membuat surat permintaan penghentian penanyangan iklan tersebut dan diinformasikan secara administrative kepada jajaran MKEK dan IDI.
    4. Dokter dan organisiasi profesi kedokteran dapat terlibat dalam iklan edukasi layanan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
      • Artikel edukasi layanan masyarakat dibuat dengan niat tujuan mendidik masyarakat dengan hidup sehat, bukan untuk tujuan untuk mempromosikan penjualan produk tertentu.
      • Karena menyandnag nama “edukasi” maka iklan tersebut isinya harus berimbang, objektif, bersifat mendidik, tidak menakut-nakuti, dan melanggar norma kepantasan/kesusilaan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.
      • Artikel eukasi disusun oleh orang-orang yang bekompeten, bebas dari konflik berkepentingan, dan harus objektif.
      • Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, biaya kerja untuk penulisan artikel edukasi tidak boleh disampaikan oleh sponsor lansung ke penulis artikel, tetapi hanya diperbolehakan melalui perhimpunan profesi.
      • Apabila ikalan edukasi layanan masyarakat ini mendapatkan sponsor, maka perlu dipastikan bahwa sponsor sama sekali tidak boleh ikut campur dalam penyusunan tuisan edukasi. Sponsor hanya diperbolehkan sebatas menampilkan logonya dengan keterangan turut mendukung isi dari iklan edukasi layanan masyarakat tersebut.
      • Supaya memenuhi kaidah penilaian etik kedokteran yang baik dan akuntabel, agar iklan edukasi layanan masyarakat yang mendapatkan sponsor dikonsultasikan kepada MKEK IDI tingkat pusat atau wilayah, atau dewan etik PSDp.

5. Dalam publikasi informasi kegiatan P2KB baik dilaksanakan secara luring maupun daring, baik yang ditunjukan sebagian kegiatan P2KB internal profesi kedokteran maupun kepada masyarakat, diperbolehkan menampilkan foto diri dokter secara tidak berlebihan, pencantuman gelar dokter hanya yang diakui aturan gelar di pendidikan tinggi, dan dapat disandingkan dengan logo organisasi profesi apabila diperlukan. Dalam tampil sebagai narasumber/moderator kegiatan P2KB baik yang ditujukan sebagai kegiatan P2KB internal dokter maupun kepada masyarkat, dokter harus mengindarkan diri sari mengajak pemakaian obat atau produk kesehatan lain, memberikan keterangan superlatif yang sifatnya pamer, memuji diri, atau komperatif yang bersifat merendahkan dokter/fasyankes lain.

6. Dalam pubikasi kegiatan P2KB untuk masyarakat baik secara luring maupun daring, harus lebih ditonjolkan konten yang akan disajikan daripada cita dokter penyaji makalah.

7. Publikasi informasi terkait praktek dokter dapat memberi keterangan informasi terkait praktek, jadwal, dan tarif layanan namun hanya terbatas melalui media informasi internal diklinik/RS, laman daring dan akun media sosial internal klinik/RS tetsebut. Dokter diperbolehkan memberikan informasi terkait hal tersebut hanya apabila ditanya dalam suatu kegiatan P2KB.

8. Dalam melakukan sosialisasi terhadap temuan baru, dokter wajib hanya menggunakan forum dan media ilmiah untuk sosialisasi temuan tersebut sehingga masyarakat ilmiah profesi dan atau lembaga yang berwenang telah mensahkan manfaat temuan tersebut melalui penelitian yang valid.

9. Dokter Indonesia dapat tampil dalam iklan produk yang memiliki klaim penyembuhan penyakit, kesehatan, kecantikan atau kebugaran namun dengan melepaskan seluruh atribut profesi dokter, tidak menyebut dan disebutkan sebagai dokter, serta harus melepaskan atribut logo organisasi profesi kedokteran.

10. Organisasi profesi kedokteran diperbolehkan bekerjasama dengan perusahaan pemasaran atau produsen suatu produk yang memiliki klaim penyembuhan penyakit, kesehatan, kecantikan atau kebugaran sepanjang dokter dan perhimpunan dokter dapat memeliharan kebebasan dokter dan tidak dipengaruhi oleh pemberian kemudahan dari perusahaan mitra. Pemberian kemudahan dari perusahan mitra berupa fasilitas khusus, diskon khusus, atau kemudahan lain harus bersifat volunter/tidak memaksa anggota organisasi profesinya untuk mendapatkan atau menggunakan produk tersebut. Sebaiknya logo organisasi profesi tidak ditampilkan dalam media iklan produk.

11. Dokter diperbolehkan ditampilkan di media internal internet yang hanya terbatas di dalam rumah sakit/klinik dan di laman daring atau akun media sosial internal rumah sakit/ klinik berserta informasi kompetensi dan pendidkan, informasi hari dan jam praktek tanpa visualiasi berlebihan sosok dokter, dan tanpa diberi keterangan superlatif yang sifatnya pamer atau  memuji diri.

12.Dokter tidak diperbolehkan memasarkan aktif (termasuk meresepkan produk dan menggunakan media sosial untuk aktivitas pemasaran produk) dan menjadi anggota Multilevel Marketing (MLM) yang memiliki produk dengan klaim penyembuhan penyakit, kesehatan, kecantikan, atau kebugaran sebagaimana metode penjualan lainnya dengan cara selain MLM.

13.Dokter yang memakai pengaruhnya untuk memaksa dokter dan atau tenaga kesehatan lain serta pasien menjadi downline jaringan MLM-nya dapat dikategorikan melakukan pelanggarangan etik berat.

14.Dalam tampilannya dokter atau organisasi profesi/perhimpunan dokter disuatu publikasi informasi yang diperbolehkan, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum/disiplin yang berlaku seperti fakta tidak akurat, tidak adil,tidak berimbang, berpihak, beriktikad buruk, palsu, penipu, menghasut dan menyesatkan mencampur adukan fakta dan opini pribadi, menonjokan unsur kekerasan, mempetentangkan suku, agama ras dan antar golongan, serta membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabut.

Bagaimana dengan RS atau Klinik atau Fasyankes lainya beriklan?

Berdasarkan pasal 4 Permenkes NOMOR 1787/MENKES/PER/XII/2010  TENTANG IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN  bahwa Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan iklan dan/atau publikasi harus memenuhi syarat meliputi:
a. memuat informasi dengan data dan/atau fakta yang akurat;
b. berbasis bukti;
c. informatif;
d. edukatif; dan
e. bertanggung jawab.

Dalam pasal 5 Permenkes tersebut disebutkan bahwa iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila bersifat:

  • Merendahkan kehormatan dan derajat profesi tenaga kesehatan
  • Memberikan informasi yang tidak benar, bersifat menipu dan menyesatkan.
  • Menciptakan pengharapan yang tidak tepat dari pelayanan kesehatan yang diberikan
  • Membandingkan mutu pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan lainnya
  • Memuji diri sendiri secara berlebihan, termasuk pernyataan yang bersifat superlatif sehingga cenderung bersifat menyesat• kan.
  • Mempublikasikan metode, obat, alat/teknologi pelayanan kesehatan baru yang belum diterima oleh masyarakat.
  • Kedokteran/kesehatan karena manfaat dan keamanan masih diragukan/belum terbukti.
  • Mengiklankan pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan yang fasilitas pelayanan kesehatannya tidak memiliki izin.
  • Mengiklankan obat, makanan suplemen dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar/tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.
  • Mengiklankan susu formula dan zat adiktif
  • Mengiklankan obat keras, psikotropika dan narkotika kecuali dalam majalah/forum ilmiah kedokteran
  • Memberi informasi kepada masyarakat dengan cara yang bersifat mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
  • Mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apapun termasuk pemberian diskon, imbalan atas pelayanan kesehatan/menggunakan metode penjualan multi level marketing.
  • Memberi testimoni dalam bentuk iklan dan publikasi di media massa
  • Menggunakan gelar akademis/sebutan profesi di bidang kesehatan

Sanksi Pelanggaran bagi Dokter/Fasyankes yang Beriklan?

Pelanggaran terhadap Permenkes 1787 tahun 2010  ini diperingatkan pada pasal 14. Disebutkan dilakukan pembinaan dan pengawasan berupa penghentian iklan selama 7 hari kerja, jika tidak juga dilakukan perubahan maka akan dilakukan tindakan administratif paling lama 30 hari kerja. Tindakan administratif berupa pencabutan surat izin operasional/surat izin kerja/surat izin profesi untuk sementara waktu paling lama 1 tahun dan bisa sampai untuk selamanya.

Dalam pelanggaran KODEKI terutama pada pasal 3 dan 6 maka  untuk itu dokter akan dilakukan pemeriksaan dan sidang etik  untuk menentukan apakah ada pelanggaran etika dan menentukan tingkat berat ringannya pelanggaran dan sanksinya.

Dimana Tanggung Jawab Media dan Biro Iklan yang Memuat Iklan Bermasalah?

Media dan biro iklan dalam hal ini sebagai pelaku usaha mengikuti UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Pada pasal 17 dinyatakan:

“Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan”.

Pada pasal 20 disebutkan: “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut”.

Pelanggaran terhadap aturan etika dimuat pada pasal 62 berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah.

Dalam UU itu juga dijelaskan pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Demikian tulisan sebagai pencerahan dan informsi tentang etika dan hukum dokter beriklan.

Banjarbaru, Pagi 17 September 2020
Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.
NPA IDI : 133677

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *