Degradasi dan Amputasi KKI dan IDI dalam RUU Praktek Kedokteran. Mengurai dan Komparasi Pasal demi Pasal UU 29 tahun 2004 dan RUU Paradok. Cegah Sebelum Terlambat (Seri 1)

  • Whatsapp
Undang undang praktik kedokteran

Penulis malam ini tanggal 17 November 2020 menerima kiriman dari sejawat ketua IDI wilayah dua RUU yaitu RUU Pendidikan Kedokteran yang masuk prolegnas 2021 dan RUU Praktek Kedokteran. Untuk tulisan pertama ini , penulis mengurai keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Organisasi profesi IDI

Komparasi isi UU PK dan RUU PK
Pada bagian menimbang dan mengingat tidak ada perubahan alias Copas saja. Jadi tidak pertimbangan filosofi mengapa perlunya revisi atau membuat UU baru . Dalam hal ini seharusnya ada alasan yang fundamental dan mendesak untuk pembuatan ini.

Read More

Pada pasal 1 ayat 1 sp 10 copas, ayat 11 UU PK hilang dan pasal 12 UUPK menjadi ayat 11 RUU PK dengan berbeda muatannya yaitu

UU PK pasal 1 Ayat :
11. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

RUU PK pasal 1
ayat 11 Organisasi Profesi adalah wadah berbadan hukum tempat para dokter atau dokter gigi untuk berhimpun.( membuka peluangan IDI bukan satu2 nya OP Dokter)

Pada RUU PK istilah Kolegium Kedokteran Indonesia HILANG diganti dengan seperti ayat: 12.. Kolegium dokter spesialis adalah wadah untuk berhimpun para ketua program studi dan guru besar untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.(SEPAKAT 17 SEPT 2020)
13. Kolegium dokter adalah wadah untuk berhimpun para wakil dekan bidang akademik dan guru besar fakultas kedokteran. (SEPAKAT 17 SEPT 2020)

Padahal dalam UU PK pasal 1 ayat 13. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
(HILANGNYA PERANAN IDI dan Perhimpunan Sp sebagai OP ).

Degradasi dan Amputasi KKI dan OP

Pada pasal 4 UU PK Pasal 4
Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

1. Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Pada RUU PK pasal 4 ada peambahan ayat yaitu

Pasal 4
Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan serta menjaga mutu dan kompetensi dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia.1.
Konsil Kedokteran Indonesia merupakan lembaga nonstruktural yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 2.
Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.(SEPAKAT 14 SEPT 2020)3.

Dari pasal ini KKI sebagai lembaga Nonstruktural dan tidak bertanggung jawab SECARA LANGSUNG kepada Presiden tapi Melalui Menkes.

Pasal 6 UUPK diubah dan ditambah pada RUU PK

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
Fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas Konsil Kedokteran Indonesia1. .
Pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. (SEPAKAT 17 SEP 2020)2. .
Fungsi tugas pengaturan KKI harus harmonis dengan Permenkes.3.
Pada UU PK pasal 7 tugas KKI

Pasal 7
(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan (hilang)
c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

(2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

TUGAS KKI
Pasal 7 RUU PK tugas KKI
Pasal 7(1)Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas:
a.melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
b.menyusun dan mengusulkan standar pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi kepada Kemendikbud;
c.mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
d.mengesahkan standar program penjagaan dan peningkatan mutu profesi; dan
e.melakukan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dan praktik kedokteran gigi;
(2)Standar pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi.
(3)Penyusunan standar pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan pada pembinaan praktik kedokteran dan standar pelaksanaan penjagaan dan peningkatan mutu profesi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional.
(5)Standar pelaksanaan penjagaan dan peningkatan mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan bersama kolegium dan organisasi profesi. (SEPAKAT 14 SEPT 2020)
Tugas KKI tidak lagi mengesahkan Standar Pendidikan Profesi TAPI oleh Menteri Pendidikan. KKI dan OP pelaksanan tugas ayat 4 dan 5 RUU PK.

WEWENANG KKI
Pada pasal 8 UU PK
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang :
a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; (hilang)
d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi (hilang) yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.
Pasal 8 RUU PK Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang:
a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
c. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
d. mengesahkan penetapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
e.melakukan pembinaan profesionalitas dokter dan dokter gigi bersama dengan organisasi profesi; (bukan pelaksanaan Kodeki)
f.melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi disiplin profesi. (SEPAKAT 14 SEPT 2020)
Pada pasal 8 RUU PK KKI kehilangan Wewenang point c yaitu mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; dan juga pelaksanaan pembinaan kodeki
Pasal 9 RUU PK Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, diatur dengan Peraturan Presiden. SEPAKAT 14 SEPT 2020

Pasal 9 UU PK Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 9 dan 10 UU PK menjadi satu pasal saja di RUU PK menjadi pasal 9.

Tentang susunan organisasi dan keanggotaan KKI pada UU PK ada dipasal 11 sampai 24 sedangkan di RUU dimulai pasal 10 karena ada penggabuang padal 9 di RUU PK.

Perubahan yang mendasar dan hilangnya peranan OP dan Asosiasi adalah pada pencalonan anggota KKI . Kalau pada UU PK dipasal 14

Pasal 14 (1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuah belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari :
a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
b. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
c. asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
d. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
e. kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
f. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
g. asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan
j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang.
(2) Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
(3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(4) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

Sedangkan dalam RUU PK pada Pasal 13
(1) Calon anggota KKI berasal dari kalangan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, pemerintah, dan masyarakat. SEPAKAT 14 SEPT 2020
(2) Calon anggota KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.warga negara Republik Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
d.berkelakuan baik;
e.pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi bagi yang berprofesi sebagai dokter atau dokter gigi;
f.cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
g.tidak menjadi pengurus organisasi politik, Organisasi Profesi, kolegium kedokteran dan kedokteran gigi, dan asosiasi kedokteran dan kedokteran gigi;
h.tidak menjabat dalam jabatan struktural baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan; dan
i.memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di salah satu bidang yang terdiri atas:
1)pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi;
2)perumahsakitan;
3)mutu pelayanan publik;
4)hukum kesehatan;
5)kebijakan publik; dan/atau
6)sosial budaya. SEPAKAT 14 SEPT 2020
Jelas sekali bahwa untuk pencalonan angggota KKI tidak lagi berdasarkan USULAN OP dan Asosiasi seperti pasal 14 ayat 1 dan 4 TAPI BERASAL dari Kalangan Profesi dan OP tidak punya hak untuk mengusulkan.
Dan Persyaratan USIA 45 – 65 tahun seperti pasal 18 point (d ) UU PK TIDAK ADA LAGI di RUU PK

Pasal 14 RUU PK
(1)Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(2)Dalam rangka pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia, Menteri membentuk panitia seleksi independen.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden. SEPAKAT 14 SEPT 2020
Catatan:
Perpres mengatur kriteria pansel (berpengalaman di kolegium dan pelayanan kedokteran), Pansel mengusulkan calon ke Menteri sebanyak 2x untuk dipilih Menteri dan kewenangan Menteri untuk menyeleksi hasil pansel.
(Pemilihan anggota KKI hak dan kewenangan Menkes, hilangnya hak OP dan asosiasi)
Pasal 15
(1)Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia berjumlah 11 (sebelas) orang.

SEPAKAT 14 SEPT 2020

Catatan:
Perlu dipertimbangkan pembatasan jumlah maksimal untuk setiap kalangan di Pasal 14 ayat (1), dengan rumusan: Keanggotaan KKI berjumlah 11 (sebelas) orang sebagai berikut:
a.Kalangan profesi kedokteran sejumlah 2 (dua) orang;
b.Kalangan profesi kedokteran gigi sejumlah 2 (dua) orang;
c.Kalangan pemerintah sejumlah 4 (empat) orang; dan
d.Kalangan masyarakat sejumlah 3 (tiga) orang.
(2)Masa bakti keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
( Berkurang dari 17 orang dengan HILANGnya.unsur dari asosiasi pendidikan dokter dan drg dan asosiasi RS pendidikan.)

Pasal 16
Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri. SEPAKAT 14 SEPT 2020
(Pengambilan sumpah dan janji oleh Menkes BUKAN Presiden , degradasi seperti pasal 17 UU PK).
Pasal 17 RUU PK Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berhenti atau diberhentikan karena:
a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. meninggal dunia;
d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
e. tidak mampu melakukan tugas selama 46 (empat puluh enam) hari dalam setahun;
f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. SEPAKAT 14 SEPT 2020
POINT (e) hal yang baru di RUU PK

Pasal 21 RUU PK
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dibantu oleh pegawai di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

SEPAKAT 14 SEPT 2020
Dan Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri. SEPAKAT 14 SEPT 2020Pada UU PK pasal 28 ayat 5 ditetapkan oleh ketua konsil KI

Hilangnya Bab tentang Standar Pendidikan Profesi Kedokteran/gigi dan Diklat Kedokteran /gigi yaitu pasal 26 , 27 , 28, di UU PK menjadi Bab V PEBJAGAAN DAN PENINGKATAN MUTU PROFESI yaitu pasal 26 dan 27 .

BAB V PENJAGAAN DAN PENINGKATAN MUTU PROFESI
Pasal 26
Penjagaan dan peningkatan mutu profesi diselenggarakan untuk menjaga kompetensi dokter atau dokter gigi yang dilaksanakan sesuai dengan standar penjagaan dan peningkatan mutu profesi. SEPAKAT 14 SEPT 2020
Pasal 27
Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti penjagaan dan peningkatan mutu profesi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi. SEPAKAT 14 SEPT 2020

Organisasi Profesi IDI

Istilah organisasi profesi pada UU PK Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus : point (c) memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Ada perbedaan definisi organisasi profesi pada UU PK dan RUU PK.
Pada pasal 1 ayat 12 UU PK ; Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

Sedangkan pada RUU PK pasal 1 ayat 11 Organisasi Profesi adalah wadah berbadan hukum tempat para dokter atau dokter gigi untuk berhimpun.

Jadi IDI bukan satu2nya lagi OP bagi dokter dan PDGI bagi dokter gigi. Akan muncul OP baru bagi dokter yang penting berbadan hukum yang mana pernah muncul PDIB dan DIB hal ini akan seperti Organisasi Profesi lain seperti advokat, guru dll.

Banjarbaru Dini hari 18 November 2020

 

Oleh: Abd. Halim
dr.SpPD.SH.MH.MM.FINASIM.CMed.cAdv.CLA
Candidat Doktor Ilmu Hukum
Founder dan CEO The Banua Law Center
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
Wakil ketua komisi Etik dan Hukum RSDI Banjarbaru
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Mediator Non Hakim Bersertifikat MA dan CLA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel. Anggata Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI).

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *