Dual Profesi Dokter Advokat pada Penanganan Sengketa Medis dalam Perseptif Hukum Progresif

  • Whatsapp
Dokter Advokat

Pendahuluan

Menurut Prof Satjioto Raharjo bahwa filiosofi hukum sebenarnya adalah “Hukum untuk Manusia bukan manusia untuk Hukum ” Hukum bertugas melayani masyarakat bukan sebaliknya. Pandangan beliau terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigm positivistik dalam ilmu hukum. Dan cara berhukum yang menghadirkan keadilan substantif.

Read More

Dalam pemahaman ini hukum progresif menempatkan manusia sebagai unsur utama dimana hukum merupakan alat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaannya. Tidak seharusnya hukum menciptakan ukuran keadilannya sendiri melalui peraturan perundang-undangan justru dengan mengekang kebahagiaan manusia atau dengan mencederai nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum seharusnya dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam hal kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Namun belakangan ini pemenuhan kebutuhan itu semakin jauh dari yang diharapkan.

Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknolologi dan sosial kemasyarakatan adalah suatu keniscayaan sejak awal peradaban manusia ribuan tahun yang lalu. Dinamika muncul karena pemikiran, pola hidup dan situasi yang lama tidak dapat lagi mewadahi kehidupan manusia yang terus berubah.

Demikian pula Hukum legal-positivism yang kaku akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum harus menemukan jalannya agar dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga benar-benar dapat menghadirkan keadilan bagi manusia.

Hukum progresif melihat, mengamati dan ingin menemukan cara berhukum yang mampu memberi jalan dan panduan bagi kenyataan seperti tersebut di atas. Pengamatan dan pengalaman terhadap peta perjalanan dan kehidupan hukum yang demikian itu menghasilkan keyakinan, bahwa hukum itu sebaiknya bisa membiarkan semua mengalir secara alami saja. Hal tersebut bisa tercapai apabila setiap kali hukum bisa melakukan pembebasan terhadap sekat dan penghalang yang menyebabkan hukum menjadi mandek, tidak lagi mengalir. Tidak lagi mengalir, berarti kehidupan dan manusia tidak memperoleh pelayanan yang baik dari hukum.

Dual Profesi seorang bergelar Dokter

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di negara ini, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang ingin menjadi karyawan kantor/pabrik, guru, dokter, sampai jadi presiden pun semua diperbolehkan. Tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sering kurang diperhatikan ataupun dikesampingkan.

Untuk profesi dokter, saat ini mulai banyak disorot akan keberadaan dokter yang juga menjalankan profesi selain profesi dokter. Sedangkan profesi-profesi tersebut dituntut untuk memiliki loyalitas yang terkadang saling bertentangan (conflict of interest). Beberapa profesi yang dijalankan oleh dokter antara lain: dokter militer, dokter yang juga menjalankan profesi apoteker, dokter yang menjalankan profesi pengacara atau advokat, dokter di perusahaan asuransi, dokter pejabat struktural pemerintah dan masih banyak lagi. Dalam pandangan etik, kondisi ini dapat menimbulkan dilema etik karena adanya loyalitas ganda (dual loyality).

Dokter mempunyai tanggung jawab utamanya adalah kepada pasien, selain itu dokter juga harus bertanggung jawab kepada pihak lain atau pihak ketiga seperti pemerintah terkait tanggung jawab kesehatan public/komunitas, pihak rumah sakit atau manajemen fasilitas kesehatan di mana dokter tersebut bekerja, kesatuan militer, pengadilan/penegak hukum pada saat menjadi saksi ahli, organisasi profesi, perusahaan asuransi, atasan di struktural pemerintahan dan bahkan keluarga. Jika tanggung jawab ini tidak saling bersesuaian (conflict of interest) maka dokter akan berada dalam loyalitas ganda (dual loyality).

Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Filsafat Kesejawatan dalam Kode Etik Profesi

Menurut KBBI Etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral; sekumpulan asa atau nila-nilai yang berkaitan dengan akhlak; nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat.

Etika punya arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Moralitas adalah hal-hal yang menyangkut moral, dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku dan perbuatan manusia yang dianggap baik atau buruk. Franz Magnis Suseno menyebut bahwa etika sebagai ilmu yang mencari orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan yang amat fundamental ” bagaimana saya harus hidup dan bertindak? ” Peter Singer, filusuf kontemporer dari Australia menilai kata etika dan moralitas sama artinya, karena itu dalam buku-bukunya ia menggunakan keduanya secara tertukar-tukar.

Bagi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan dan perilaku orang-orang dari lingkungan budaya tertentu. Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan (ekspekatasi) profesi dan masyarakat, serta bertindak dengan cara-cara yang profesional, etika adalah salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi dan penerima jasa profesi secara wajar, jujur, adil, profesional dan terhormat.

Bagi asosiasi profesi, etika adalah kesepakatan bersama dan pedoman untuk diterapkan dan dipatuhi semua anggota asosiasi tentang apa yang dinilai baik dan buruk dalam menjalankan pelaksanaan dan pelayanan profesi itu.

Definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat.

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk dapat menciptkan kebaikan, menjamin keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat untuk menciptakan tatanan suatu kelompok bangsa dan berlaku pada suatu wilayah tertentu

Etik dan hukum memeiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat.

Persamaan etik dan hukum adalah sebagai berikut:
1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat.
2. Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia.
3. Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat agar tidak saling merugikan.
4. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi.
5. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior.

Sedangkan perbedaan Etik dan hukum adalah sebagai berikut:
1. Etik berlaku untuk lingkungan profesi . Hukum berlaku untuk umum.
2. Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun oleh badan pemerintah.
3. Etik tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran/berita negara.
4. Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan. Sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan.
5. Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan kalau perlu diteruskan kepada Panitia Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK), yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan (DEPKES). Pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian ” teman sejawat” adalah kawan sepekerjaan. Dan Kesejawatan adalah merupakan
• Ciri sebuah profesi
• Adanya etika yang disepati
• Kebersamaan, persaudaraan dan tolong menolong
• Penyimpangan mengakibatkan pengucilan (etik), sanksi hukum (norma)

Untuk dokter yang merangkap pengacara, pada kasus di mana yang bersangkutan menuntut dokter, tidak dihadapkan pada kepentingan pasien. Namun KODEKI memuat kalimat yang menjadi bagian dari SUMPAH DOKTER, butir 10 berbunyi “Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.” Pada Pasal 18 KODEKI juga disebutkan “Setiap dokter memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia ingin diperlakukan.” Maka untuk kasus penuntutan terhadap sejawat dokter apakah akan masuk dalam kategori pelanggaran etika ??? Sebuah pertanyaan yang harus dijawab secara filosofi hukum dalam menegakan keadilan dan penerapan hukum.

KODEKI memuat kalimat ” teman sejawat ^ yang menjadi bagian dari SUMPAH DOKTER, butir 10 berbunyi “Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.” Pada Pasal 18 KODEKI juga disebutkan “Setiap dokter memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia ingin diperlakukan.”

Sedangkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KODEAI) yang ditetapkan oleh KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA pada tanggal 23 Mei 2003, tentang hubungan ^teman sejawat^ tertera pada pasal 5 yaitu
1. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
2. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
3. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
4. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
5. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
6. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

Teman Sejawat /kolega dalam penjelasan KODEKI

Pasal 18 Kode Etik Kedokteran menyebutkan Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Dan pada Pasal 19 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.

Pada penjelasan Pasal 18 : Menjunjung Tinggi Kesejawatan “Setiap dokter wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana
ia sendiri ingin diperlakukan.”
Cakupan Pasal :
1. Setiap dokter yang saling berdekatan tempat pengabdiannya wajib memperlakukan sejawat tersebut untuk saling berlomba unjukprestasi menuju praktek profesional tertinggidan tidak terlibat ke arah persaingan yang saling menjatuhkan
2. Setiapdokter yang termasuk sukses atau terpandang pengabdian profesinya di suatu wilayah wajib mawas diri bahwa reputasidirinya juga berkat pengorbanan teman sejawat satu lingkungan profesi atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sama
3. Setiap dokter wajib menegakkan sewajarnya budaya menolong teman sejawatnya yang sakit, tertimpa musibah, bencana dan kesulitan berat lainnya
4. Setiap dokter wajibberupaya untuk mencegah dan tidak memulai terjadinya konflik etikolegal didalam dan/atau antar profesidalam bentuk apapun sertadilarangbertengkardengan sejawat pada saat tugas profesi
5. Setiapdokterpenanggungjawabpasien di suatu fasilitas pelayanan kesehatan seyogyanya membentuk tim pelaksana rawat bersama atau saling berkonsultasi dengan sejawat berkompeten lainnya apabila menangani penderita dengan penyulit penyakit lintas bidang spesialisasi/keahlian.
6. Setiap dokter dilarang memberikan komentar negatif tentang sejawat lain pada saat di depan pasien/keluarganya. Setiap dokter penanggungjawab pasien di suatu fasilitas pelayanan kesehatan seyogyanya membentuk tim melaksanakan rawat bersama atau saling berkonsultasi dengan sejawat dokter yang kompeten dan berwenang terhadap penderita dengan penyulit penyakit lebih dari satu bidang spesialisasi.

Etik Kedokteran mengharuskan setiap dokter memelihara hubungan baik dengan teman sejawatnya sesuai makna atau butir dari lafal sumpah dokter yang mengisyaratkan perlakuan terhadap sejawatnya sebagai berikut : “Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan” . Hubungan antara teman sejawat dapat menjadi buruk bukan karena perbedaan pendapat tentang cara penanganan pasien, perselisihan mengenai cara mewakili teman sejawat yang cuti, sakit dan sebagainya. Kejadian tesebut hendaknya diselesaikan secara musyawarah antar sejawat. Kalau dengan cara demikian juga tidak terselesaikan, maka dapat diminta pertolongan pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran untuk menjelaskannya. Harus dihindarkan campur tangan dari pihak luar. Perbuatan sangat tidak kolegial ialah mengejek teman sejawat dan mempergunjingkannya dengan pasien atau orang lain tentang perbuatannya yang dianggap kurang benar. Mencermarkan nama baik teman sejawat berarti mencemarkan nama baik sendiri, seperti kata pribahasa : “Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri”.

Profesi Advokat menurut UU No. 18 tahun 2003

Pasal 2

1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
3. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3 UU 18 tahun 2003 syarat jadi Advokat

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. ulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Isi Sumpah Advokat Pasal 4 ayat 2 UU 18 tahun 2003 :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :
1. bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia;
2. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidaklangsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
3. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
5. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
6. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Pasal 6 Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturanperundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.
Larangan rangkap jabatan Advokat

Pasal 20

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.1.
Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.2.
Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.3.

Dampak negatif dan positif Dual Profesi Dokter_Advokat

Sebagai Pembela Pasien

Gagasan untuk menyeimbangkan asimetrisitas hubungan pasien–dokter (yang pada umumnya pasien berada di bawah posisi dokter baik secara sosiologis, teknis dan budaya selain dari sisi fisik dan mental) yang berfokus kepada pengentasan ketimpangan sekaligus penegakan keadilan merupakan fitrah mulia. Gagasan positif ini pada gilirannya akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mutu pelayanan kesehatan melalui praktik dokter-advokat.

Parsialitas/keberpihakannya kepada kliennya (yang notabene adalah mantan pasien dari sejawatnya yang kini dihadapinya sebagai pihak yang bersengketa dengan kliennya) akan menimbulkan konflik kepentingan. Pertama, dokter_advokat sebagai sesama dokter dipertanyakan etika kesejawatannya oleh dokter teradu/tergugat/terlapor yang pernah mengobati kliennya. Selain itu dipertanyakan loyalitasnya terhadap organisasi profesi kedokteran tempatnya ia bernaung.

Beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

Adanya pemberatan argumentasi dokter_advokat. Sebagai dokter, ia dapat memilih lebih tepat dalil aduan/gugatan/laporan dengan menggunakan sumpah dokter akan “memperlemah” mental dokter teradu/tergugat/terlapor dengan menekankan “kewajiban tanpa syarat” yang melekat pada sumpah profesi sebagai dasar gugatan.

  1. Sebagai pengacara ia mampu mengartikulasi dalil gugatan malpraktiknya dengan basis kaidah dasar bioetika/moral untuk secara implisit mengukuhkan penyederhanaan dalil medikolegal aduan/gugatan/laporannya dengan mengesampingkan asas hukum praduga tidak bersalah karena telah terjadi kerugian dari pihak pasien.
  2. Desain pemberatan “praduga bersalah” dikaitkan dengan eksploitasi bahwa setiap dokter wajib terikat lafal sumpah seperti:“Kesehatan pasienku akan menjadi pertimbanganku yang pertama” diperkuat lagi oleh Kode Etik Kedokteran
  3. Pemberatan argumen dengan penyederhanaan logika secara koheren yang kesemuanya diarahkan untuk “praduga bersalah” antara lain dengan menyudutkan aduan/gugatan/laporan dengan dugaan dokter melanggar pasal-pasal KODEKI antara lain: pasal 8 (tentang profesionalisme), pasal 9 (tentang kejujuran dan kebajikan), pasal 10 (tentang penghormatan hak-hak pasien dan sejawatnya), pasal 11 (tentang pelindung kehidupan), pasal 14 (tentang konsul dan rujukan), pasal 17 (tentang pertolongan darurat).
  4. Pemberatan dan akumulasi berbagai dugaan pelanggaran etika untuk didalilkan secara hukum akan membuat pihak dokter sejawatnya seolah kehilangan rasa percaya diri, kebingungan, dan serba salah berkepanjangan sehingga tidak jarang dokter teradu/tergugat/terlapor menjadi tertekan secara emosional.
  5. Posisi hukum dokter-pengacara membela pasien dalam sengketa medik hampir dipastikan lebih tegas dan lebih implikatif merepotkan atau merugikan bagi dokter teradu/tergugat/terlapor dibandingkan kemiripan dengan posisi ketidakpuasan/miskomunikasi antara dokter pengobat/penerapi–pasien yang kebetulan sesama dokter atau keluarga/kerabat dokter.

Sebagai dokter_advokat dalam sengketa medik antara dokter (yang juga sejawatnya) dengan pasien, ia secara medikolegal sesungguhnya tidak sedang membela pasien. Lebih tepat, bahwa pada saat beracara, ia dalam posisi lebih membela kliennya sendiri (selaku pengacara) yang notabene kliennya adalah mantan pasien sejawatnya. Tentu dalam posisi yang berseberangan ini ia tidak akan membela sejawatnya atau asosiasi profesinya.

Argumentasi medikolegal demi penegakan keadilan, kebaikan dan otonomi kliennya serta sikap ingin menolongnya akibat sikap/tindakan medik dokter selayaknya didasarkan pada fakta obyektif. Argumentasi tersebut yang kemudian didalilkan menjadi adanya kerugian kliennya seringkali tergelincir bertentangan dengan doktrin “praduga tidak bersalah” akibat sikap partisan subyektif pengacara membela kliennya walaupun ia bahwa sebagai pengacara ia secara hukum berlaku obyektif.

Hal ini membuatnya berposisi rentan akibat perbedaan kepentingan dalam dirinya sehingga muncul perubahan pendapat atau loyalitasnya terhadap kliennya sendiri, baik berupa konflik dan inkosistensi.

Apalagi bila dalam berperkara beban pembuktian yang seharusnya ada pada dokter-pengacara sebagai kuasa hukum pasien, digeser ke pihak dokter. Dengan demikian, sepanjang belum dibuktikan adanya posisi asimetrisitas posisi dokter–pasien yang patut diduga merugikan kliennya dan/atau adanya kejadian yang masuk kategori ajaran res ipsa loquituur (the things speak for itself) pada diri pasien, dokter-advokat yang berperkara membela pasien dalam sengketa medik adalah tidak memadai secara etis.

Sebagai Pembela Dokter

Dokter-pengacara yang dalam berperkara sengketa medik membela pihak dokter secara apriori dapat dikategorikan sudah sesuai dengan etika kesejawatan. Di samping itu ia sebagai dokter dianggap bersikap loyal terhadap koleganya sebagaimana tertera pada sumpah dokter berdasarkan KODEKI yang berbunyi “Saya akan memperlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung”, serta pasal 18 KODEKI yang menyatakan “Setiap dokter akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia ingin diperlakukan”.

Loyalitas kepada teman sejawatnya merupakan loyalitas terhadap profesi/korsa kedokteran yang memiliki kewenangan pengaturan mandiri bagi anggota-anggotanya.

Dengan demikian, dalam konteks sumpah dokter dan KODEKI tentang etika kesejawatan tersebut, dokter-advokat yang membela dokter sejawatnya secara sosiologis dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan etis. Sikap/perilaku dokter-pengacara sebagai pribadi praktisi hukum yang merupakan bahagian dari korsa kedokteran masih terikat kewajiban-kewajiban etikolegal untuk mengadvokasi hal-hal tersebut.

Argumentasi medikolegal dalam konteks membela kepentingan pasien dan argumen etikolegal dalam konteks membela kepentingan dokter sebagaimana diuraikan di atas yang dapat mengarah ke timbulnya dilema etik rangkap jabatan dokter-advokat diperlukan peran organisasi profesi, termasuk Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) IDI untuk membuat rekomendasi tentang hal ini.

Secara suprastruktur, argumen etikolegal yang sifatnya etika makro secara prima facie merupakan hal prioritas yang harus dilaksanakan lebih dulu secara terus menerus karena lebih deterministik.

Berhukum Progresif dalam dilema etik dan Hukum

Seperti ditulis oleh Prof. Suteki dalam bukunya Masa depan Hukum Progresif bahwa hukum progresif memiliki karakter yang progresif dala hal sebagai berikut :
Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagian manusia dalam mencari keadilan sebenarnya
Hukum selalu dalam proses menjadi(law in the making)
Peka terhadap perubahan dimasyarakat
Menolak status quo untuk perubahan hukum yang memberikan keadil1. a2. n.

Adanya keuntungan atau dampat positif dalam yang menegakan hukum untuk mendapatkan keadilan yang substantif pada peranan dokter_advokat pada penanganan sengketa medik, maka penerapan legal pluralisme dan berhukum progersif dapat menjembatani dilema etika dan hukum yang timbul dari dual rangkap jabatan ini. Pandangan Legal Positivisme perlu diub3. ah.
Demikian tulisan ini semoga bermanfaat dan sebagai bahan diskusi menambah wawasan kita. Pada acara Kongkow Dokter_Advokat tanggal 22 November 24. 020

Banjarbaru, 21 November 2020

Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
Wakil ketua komisi Etik dan Hukum RSDI Banjarbaru
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Mediator Non Hakim Bersertifikat MA dan CLA
Anggota Kongres Advokat Indonesia KAI dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPHI
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel. Anggata Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI).

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *