Kalsel Belajar Menangani Covid-19 dari Jawa Timur

  • Whatsapp
Belajar Menangani Covid-19 dari Jawa Timur
Belajar Menangani Covid-19 dari Jawa Timur

TERUS melonjaknya kasus covid-19 baik di Kalimantan Selatan atau di Indonesia secara menyeluruh hingga kini masih belum teratasi. Terbaru, kini ada 59 negara yang menutup pintu untuk warga Indonesia.

Di Kalsel sendiri per tanggal 11 September 2020 tercatat ada 9.152 kasus. Angka tersebut kini membuat Kalsel menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang menyumbang kasus tertinggi setelah empat provinsi di pulau Jawa.

Read More

Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah anggota DPRD kalimantan Selatan memutuskan untuk membuat panitia khusus (Pansus) III yang siap belajar dalam upaya menangani dampak covid-19 luar daerah, salah satunya Jawa Timur.

“Kita perlu mempelajari penanganan pemerintah provinsi Jatim terhadap yang terdampak COVID-19,” ucap Habib Ahmad Bahasyim Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga tergabung dalam Panitia Khusus atau Pansus III lembaga legislatif tersebut mempelajari penanganan dampak mewabahnya virus Corona atau COVID-19 di Jatim, Senin (14/9/20).

Jawa Timur kini melakukan Pembatasan Sosial Berskala Micro atau karantina lokal. PSBM dilakukan secara ketat dengan mengunci pintu keluar masuk desa, testing masif dan karantina selama 14 hari. Efektivitas PSBM terbukti karena sampai hari ini sudah tidak ada penyebaran kasus COVID-19 baru dari Magetan—daerah yang melakukan cara tersebut.

Pemprov Jatim bersama Pemda, TNI dan Polri melakukan PSBM atau karantina lokal di kawasan tersebut dengan membatasi aktivitas mereka untuk keluar ke wilayah pemukiman dan menjamin kecukupan logistik mereka dengan mensuplai makanan tiap hari.

Habib ahmad bahasyim,S.E.,M.M

Karena alasan itulah, menurut Habib Ahmad Bahasyim, kita perlu belajar banyak dengan Jatim tentang penanganan COVID-19 serta dampaknya.

Nantinya, hasil dari studi komparasi tersebut akan menjadi bahan masukan atau pengayaan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penanggulangan Bencana Non-Alam (PBNA) di Kalsel.

PBNA dinilai penting mengingat masalah Covid-19 di Kalsel yang sangat mendesak. Untuk itulah DPRD Kalsel berinisiatif membuat Raperda ini dengan tujuan memberi payung hukum agar memudahkan penanganan Covid-19 di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *