Kemana Menggugat Keppres 55 /M tahun 2020 dan PMK NO 81 tahun 2019 dan untuk Siapa?

  • Whatsapp
Pengadilan Tata Usaha Negara

Tulisan ini seri ketiga membahas kontroversi pemilihan dan pengangkatan anggota KKI yang sudah diambil sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo pada rabu tanggal 19 Agustus 2020 sesuai dengan Keppres nomor 55/M tahun 2020. Hasilnya terpilih ketua KKI yaitu dr. Putu Moda Arsana, SpPD.KEMD. FINASIM, beliau guru saya di FK UNIBRAW/ RSSA Malang (Sering berdiskusi masalah politik dan hukum) dalam Keppres itu disebutkan bahwa beliau merupakan perwakilan dari IDI. Selamat atas terpilihnya guru saya ini sebagai ketua KKI suatu kebanggaan sebagai Alumni FK UNIBRAW.

Proses pengangkatan anggota KKI ini sempat mendapat penolakan secara tertulis dari 6 organisasi profesi dan asosiasi yang mempunyai hak untuk mengusulkan keterwakilan mereka seperti diamanat oleh UU nomor 29 tahun 2004 pasal 14 ayat 1 dan 3.

Read More

Secara peraturan perundangan bahwa pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menurut pasal 1 ayat 3 UU nomor 29 tahun 2004 adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen merupakan Hak Prerogatif Presiden dengan berdasarkan usulan dari Menteri Kesehatan. Menurut pasal 14 ayat 3 UU nomor 29 tahun 2004 bahwa usulan nama calon anggota KKI tersebut harus berasal dari organisasi profesi dan asosiasi.

Pasal 6 dan Masalah Keanggotaan KKI

Dari penjelasan yang disampaikan kemenkes bahwa dengan alasan untuk menyelesaikan persoalan keanggotaan KKI yang tidak ada kunjung penyelesaianya menkes melakukan perubahan terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

Adapun isi pasal 6 tersebut adalah apabila calon diusulkan unsur pengusul dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada unsur pengusul untuk melengkapi persyaratannya.

Menkes telah melakukan perubahan pasal 6 itu untuk menunjuk langsung orang orang dari unsur yang mempunyai hak mengusulkan tanpa berkoordinasi dengan pengusul dalam kasus ini PB IDI dan MKEK.

Isi perubahan pasal 6 tersebut adalah:

1. Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
2. Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau
3. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan,
4. Menteri Kesehatan dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.
Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2019, Menteri Kesehatan mengusulkan calon anggota KKI yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur.

Langkah Hukum

Sekarang apa yang harus dilakukan oleh organisasi profesi dan asosiasi atau warga negara terhadap masalah ini apabila merasa dirugikan atau adanya dugaan perbuatan melawan hukum?

Menurut penulis ada 2 permasalahan hukum atas penetapan ini yaitu adanya tindakan Menkes menerbitkan PMK nomor 81 tahun 2019 dengan mengubah pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia untuk memuluskan pemilihan anggota KKI tanpa usulan organisasi pengusul seperti IDI dan PDGI dan Keabsahan Keputusan Presiden nomor 55 / M tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

Untuk menguji Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dapat dilakukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Agung.

Judicial review dan Uji material dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang (“UU”)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”);
4. Peraturan Pemerintah (“PP”);
5. Peraturan Presiden (“Perpres”);
6. Peraturan Daerah Provinsi (“Perda Provinsi”); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (“Perda Kab/Kota”).

Di samping jenis peraturan perundang-undangan tersebut, juga dikenal jenis peraturan perundang-undangan lalnnya baik yang dikeluarkan oleh badan/lembaga/pejabat pemerintah pusat,seperti; Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri {Permen), dan Keputusan Menteri (Kepmen), maupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti; Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan Keputusan Walikota.

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  MA berwenang, antara lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Tindakan Menkes melakukan perubahan pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 untuk memuluskan penunjukan dan usulan anggotta KKI dengan penunjukan tanpa melalui mekanisme usulan seperti diamanatkan dalam pasal 14 ayat 3 UU nomor 29 tahun 2004 dan PP nomor 35 tahun 2008 dapat diuji dengan uji material pasal tersebut di Mahkamah Agung.

Menguji Keabsahan Keppres

Bagaimana untuk menguji keabsahan Keppres dan  bisakah digugat melalui PTUN ?

Untuk mengetahui apakah Keputusan Presiden (Keppres) termasuk keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat digugat atau tidak pada pengadilan TUN, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan Keputusan TUN. Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Mencermati isi dari Keputusan Presiden nomor 55 / M tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia, Keppres ini bersifat konkret, induvidual dan final.

Apakah Keppres dapat digugat di pengadilan TUN, izinkan penulis perlu menguraikan terlebih dahulu sifat-sifat sebuah keputusan TUN yang menjadi kewenangan pengadilan TUN. Seperti penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Konkret dan Individual. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Keppres harus bersifat konkret, yakni Keppres itu harus berwujud dan berupa hal tertentu, seperti misalnya pengangkatan seseorang sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

2. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Mengenai gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara (TUN) ini, maka kita merujuk pada peraturan-peraturan yang terkait, yaitu UU PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bagaimana dengan legal standing para penggugat terhadap Keppres tersebut?

Menurut Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Dan menurut penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untuk menggugat Keputusan TUN. Jadi hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan TUN.

Dari uraian diatas ada 2 upaya yang bisa dilakukan untuk membatalkan yaitu menguji material terhadap perubahan pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 yang menjadi dasar pengusulan anggota KKI dan kalau nantinya MA membatalkan pasal 6 tersebut maka secara otomatis Keppres 55/ M Tahun 2020 batal demi hukum dan harus diulang pengusulan dan pengangkatan anggota KKI sesuai aturan yang berlaku.

Disamping itu organisasi yang mempunyai hak pengusul seperti IDI dan PGDI dll yang merupakan badan hukum perdata dapat melakukan gugatan terhadap Keppres 55 /M tahun 2020 ke PTUN.

Demikian sekilas tulisan saya, sebagai pencerahan dan bahan diskusi kita, semoga bermanfat.

Selamat tahun baru Islam
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahanNya kepada kita semua, aamiin ya Rabbi
Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *