Kemerdekaan untuk Hak Hidup Sehat dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas! Sebuah Mimpi yang Belum Terwujud?

  • Whatsapp
Ilustrasi | Net

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 17 – 8 – ’05
Wakil2 bangsa Indonesia.

Read More

Sudah 75 tahun bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Tujuan kemerdekaan dan pembentukan negara dan pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 

Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan

Berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bidang kesehatan, amandemen keempat UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensip dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasioal. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.”

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvenan mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

Pada lingkup nasional, dalam Pasal 5 UU Kesehatan disebutkan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Artinya setiap warganegara mendapat jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan optimal, merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara (di bidang kesehatan).

Memenuhi hak kesehatan dalam Pasal 7 UU Kesehatan dinyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Ditegaskan dalam Pasal 9 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 10 dinyatakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

 

Prinsip Pengimplemantasian Norma HAM pada Hak atas Kesehatan

Menurut Moeloek F.A. bahwa dalam upaya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) sebagai kewajiban negara dalam mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip:

1. Ketersediaan pelayanan kesehatan, di mana negara diharuskan memiiki sejumlah pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk;

2. Aksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negara. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu: tidak diskriminatif, terjangkau secara fisik, terjangkau secara ekonomi dan akses informasi untuk mencari, menerima dan atau menyebarkan informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan.

3. Penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kearifan lokal, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup. Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan.

4. Kualitas. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi memadai.

Demikian atas dasar implementasikan norma-norma HAM terhadap hak atas kesehatan seseorang maka dapat dikatakan bahwa;

hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat saja, tetapi juga mengandung makna bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan tenaga medisnya, serta selaku pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tersebut untuk setiap orang yang dijamin menurut peraturan perundang-undangan.

 

Membangun Kesehatan Bangsa

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya

Salah satu indikator keberhasilannya adalah perilaku hidup sehat yang didefinisikan sebagai perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Masalah-masalah kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Ditambah lagi pada era disentralisasi dimana setiap daerah mempunyai permasalahan kesehatan lokal spesifik yang juga mempunyai aspek perilaku yang perlu ditangani secara lokal.

 

TRIPLE BURDEN yang masih mengancam

Di dunia kesehatan, khususnya di Indonesia, kini dihadapkan pada tantangan triple burden. Ada tiga hal di dalamnya, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau diatasi.

Penyakit menular itu di antaranya ISPA, TBC, dan HIV/AIDS. Sedangkan penyakit tidak menular di antaranya hipertensi, diabetes, dan stroke. Sementara penyakit yang seharusnya bisa dicegah, salah satunya melalui imunisasi, di antaranya polio, campak, dan rubella. Bahkan, angka kematian ibu, bayi, hingga gizi kurang dan gizi buruk sebenarnya bisa diantisipasi.

Secara nasional Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) membaik dalam 5 tahun. Hal tersebut merupakan hasil dari penghitungan IPKM 2018 yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk advokasi ke pemerintah daerah, menentukan prioritas daerah yang harus dibantu, dan masalah spesifik daerah yang perlu diprioritaskan penanganannya.

Untuk mengukur keberhasilan Pembangunan kesehatan diperlukan indikator. Derajat kesehatan merupakan salah satu kelompok penting indikator Indonesia Sehat atau merupakan indikator hasil. Gambaran tentang derajat kesehatan meliputi indikator Mortalitas (kematian), Morbiditas (kesakitan), dan Status Gizi. Angka mortalitas dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Morbiditas dilihat dari angka kesakitan beberapa penyakit balita dan dewasa.

Selain dipengarui oleh faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sumber daya kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor ekonomi, pendididkan, lingkungan, sosial serta faktor-faktor lain yang kondisinya indikator angka kesakitan Malaria per 1000 penduduk, Angka Kesembuhan TB Paru per 1000 penduduk, Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) 2/100.000 usia

Dalam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan ditetapkan Program” Indonesia Sehat 2025″ . Lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community).

Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi.

Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya.

 

Misi Indonesia Sehat 2025

Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yaitu:

1. Menggerakkan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan.

2. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.

3. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat.

4. Kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada upaya pencegahan (preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif) bagi segenap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan, diperlukan pula upaya peningkatan lingkungan yang sehat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan kemitraan antara pemerintah, dan masyarakat termasuk swasta. Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan sosial telah berkembang, penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan primer akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga. Di daerah yang sangat terpencil, masih diperlukan upaya kesehatan perorangan oleh Puskesmas.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sumber daya kesehatan perlu ditingkatkan dan didayagunakan, yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin penting peranannya.

Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, swasta, dan pemerintah harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil-guna serta berdaya-guna. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Sediaan farmasi, alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat harus tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, makanan dan minuman yang aman, bermutu serta dengan pengawasan yang baik. Upaya dalam meningkatkan ketersediaan tersebut, dilakukan dengan upaya peningkatan manajemen, pengembangan serta penggunaan teknologi di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

 

Sasaran Pembangunan Kesehatan

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator dampak yaitu:

1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun pada tahun 2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025.

2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 15,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.

3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.

4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada 2018 telah mencapai 71,39 atau naik 0,58 poin dibanding tahun sebelumnya atau tumbuh sekitar 0,82 persen. Dengan pencapaian itu, berarti IPM Indonesia masuk kategori tinggi (70 – 80). “Tahun 2018 merupakan tahun ketiga bagi Indonesia berstatus pembangunan manusia “tinggi”,” demikian bunyi yang tertuang pada halaman 2 buku “Indeks Pembangunan Manusia 2018” yang dikeluarkan oleh BPS pada Agustus 2019 seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (27/8/2019). BPS juga mencatat umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,20 tahun. Hal itu berarti bayi yang baru lahir diperkirakan akan dapat bertahan hidup hingga usia 71,20 tahun.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), angka kematian bayi di Indonesia pada 2019 lalu adalah 21,12. Angka ini menurun dari catatan pada 2018 ketika angka kematian bayi di Indonesia masih mencapai 21,86 atau pada 2017 yang mencapai 22,62. Faktanya, grafik angka kematian bayi di Indonesia memang memperlihatkan penurunan setiap tahun. Sebagai gambaran, pada 1952 lalu angka kematian bayi di Indonesia mencapai 192,66 dan pada 1991 masih sekitar 61,94.

Angka kematian bayi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh meningkatnya penyediaan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Hal ini diikuti dengan menurunnya penyakit infeksi dan meluasnya cakupan  imunisasi pada bayi. Meski terus mengalami peningkatan yang signifikan, angka kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Pada 2019, negara Asia Tenggara dengan angka kematian bayi paling rendah adalah Singapura (2,26), disusul Malaysia (6,65), Thailand (7,80), Brunei Darussalam (9,83), dan Vietnam (16,50).

Menurut Ketua Komite Ilmiah International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health (ICIFPRH), Meiwita Budhiharsana, hingga tahun 2019 AKI Indonesia masih tetap tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal, target AKI Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran
hidup.

Stunting masih menjadi permasalahan besar di negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang disajikan dari studi Nutriplanet jelas jika prevalensi gizi buruk balita di Indonesia memang masih tinggi. Dalam data tersebut dapat dilihat dengan jelas jika prevalensi gizi buruk balita di Indonesia mencapai 30,8% untuk stunting dan 17,7% untuk berat badan kurang (Riskesdas 2018).

Kementerian Kesehatan akan memfokuskan peningkatan gizi masyarakat dan telah tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2020-2024. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar, kondisi gizi anak telah menunjukkan perbaikan. Pada masalah stunting terjadi penurunan prevalensi pada anak balita dari 37,21% di tahun 2013 menjadi 30,79% tahun 2018. Demikian juga apabila dibandingkan dengan data prevalensi stunting pada balita tahun 2016 (Sirkesnas), yaitu 33,60 persen. Selain itu perbaikan gizi juga tercermin dari penurunan kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dari 19,6% pada 2013 menjadi 17,68% pada 2018. Penurunan wasting atau anak balita kurus dari 12,12% pada 2013 menjadi 10,19% tahun 2018. Terkait kegemukan (obesitas) pada anak balita juga mengalami perbaikan yaitu menurun dari 11,90% pada 2013 menjadi 8,04% tahun 2018.

Beberapa langkah yang dilakukan, antara lain:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan sanitas di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
2. Menyediakan air bersih
3. Memberantas penyakit menular
4. Meningkatkan cakupan imunisasi
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu
6. Menanggulangi gizi buruk
7. Promosi pemberian ASI ekslusif
8. Pemantauan pertumbuhan bayi melalui fasilitas kesehatan.

 

Dampak Covid-19

Sejak Awal tahun 2020 dunia dan Indonesia dilanda wabah covid 19 sebuah penyakit infeksi virus baru (novel corona virus) yang diidentifikasi sebagai SarCov2 dan memberikan dampak yang luas terhadap kesehatan masyarakat dan menyebabkan luluhlantahnya tatanan kehidupan manusia dengan multidimensi efek.

Dampak kesehatan yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi Covid-19, seperti penambahan kasus positif seperti berita diatas, besarnya biaya pengobatan dan penanganan kasus di RS dan Rehabilitasi dan biaya upaya promotif dan preventif di kalangan masyarakat dan kekurangan alat kesehatan baik untuk APD, bahan dan obatan yang diperlukan dalam penanganan covid19. Dari sisi kesehatan lainnya, dampak yang lebih luas juga dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang paling dirasakan adalah kelangkaan masker medis di pasaran. Padahal, masker juga dibutuhkan untuk penderita penyakit lainnya, terutama pasien tuberkulosis untuk mencegah penularan. Selain masker, layanan kesehatan juga tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Kekhawatiran untuk berkunjung ke rumah sakit juga turut mendorong masyarakat menahan diri untuk memeriksa kesehatan secara rutin ataupun berobat. Dampak lainnya adakah terganggunya pelayanan kesehatan esensial yang diamanatkan dalam Permenkes. Jenis pelayanan dasar atau pelayanan kesehatan esensial pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif. (Permenkes 04 tahun 2019 pasal 2 ayat 3).

Menurut catatan Kementerian Kesehatan, dampak layanan kesehatan akibat Covid-19, khususnya imunisasi mulai dirasakan sejak April lalu. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama. Apalagi, terdapat sekitar 300.000 anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi dasar lengkap. Jika dibiarkan, hal ini dapat menjadi persoalan baru bagi sektor kesehatan di Indonesia. Dalam KMK 413 tahun 2020 dan Buku Pedoman Penanganan COVID19 revisi ke 5 tanggal 9 Juli 2020, permasalahan terganggunya pelayanan kesehatan esensial tersebut sudah menjadi perhatian untuk dilaksanakan kembali. Selain SPM ini penting untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan yang merupakan hak warga negara dan juga bagian dari penilaian kinerja kepala daerah.

Sampai hari ini wabah covid 19 belum ada tanda2 penurunan dan berdasarkan laporan data pada akun Twitter @BNPB_Indonesia, Rabu (12/8/2020) sore, tercatat ada 1.942 kasus baru. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 130.718 orang. Sedangkan 5.903 pasien positif virus corona dilaporkan meninggal dunia. Angka kematiannya cukup tinggi.

Ini salah satu Triple Burden baru yang menerjang permasalahan kesehatan masyarakat yang akan mengakibatkan dan berpengaruh dalam angka dan indikator derajat kesehatan yang tentunya akan memburuk.

Saat ini yang kita bisa lakukan adalah kegiatan promotif preventif kesehatan dangan menjalankan PHBS dan Germas dengan menjadikan Protokol kesehatan 3 M sebagai bagian dari kebutuhan hidup kita . Disamping pemerintah melaksanakan program 3 T.

 

Bagaimana alokasi anggaran bidang kesehatan dalam RUU APBN 2021?

Dalam keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 beserta Nota Keuangan, pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam rapat paripurna MPR dan DPR dalam rangka 75 tahun Kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah merencanakan penyiapan anggaran senilai Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen dari total APBN 20201 untuk sektor kesehatan.

“Pertama, untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin. Kedua, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Ketiga, perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Keempat, penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi,” papar Jokowi.

Separu anggaran ini akan habis digunakan untuk penyediaan dan pelaksanaan vaccinisasi terhadap covid 19 yang direncanakan diberikan pada 75 % rakyat indonesia, jumlah minamal efektif untuk pembentukan HERD IMUNNITY secara buatan.

Menurut penulis anggaran bidang kesehatan masih terlalu kecil dibanding anggaran dibidang lain, seharusnya minimal 20 % sehingga dapat mengcover biaya pelayanan kesehatan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat tidak perlu lagi membayar iuran BPJS dan BPJS tidak defisit lagi.

Demikian tulisan ini sebagai pencerahan dan bahan diskusi.

Banjarbaru. 13 Agustus 2020 diperbaharui tanggal 15 Agustus 2020

 

*Bahan diskusi Zoom KABB VI ^Aruh Kemerdekaan ^ 16 Agustus 2020. Refleksi dan Harapan 75 Tahun Indonesia Merdeka.

Penulis: Abd. Halim, Dr.SpPD.SH.MH.MM.FINASIM

Dokter Ahli Utama, Internist RSDI dan KLINIK HALIM MEDIKA Banjarbaru.
Candidat Doktor Ilmu Hukum PDIH
Pusat Kajian Hukum dan Pelayanan Publik

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *