Kontroversi Permenkes 24 tahun 2020, Bagaimana IDI dan KKI Bersikap Berdasarkan Aturan Perundangan

  • Whatsapp

Pendahuluan

Masih membicarakan kontroversi dari Permenkes 24 tahun 2020 yang ditandatangani oleh menteri kesehatan tanggal 21 September 2020 tentang pengaturan pelayanan Radiologi Klinik di sarana pelayanan kesehatan.  Pada tulisan pertama tanggal 29 September 2020, penulis membahas bagaimana kompetensi dan kewenangan klinik dokter spesialis selain spesialis radiologi terancam tergradasi dan teramputasi. 

Maksud dan tujuan diterbitkan PMK tersebut adalah seperti pada Pasal 2  Pengaturan Pelayanan Radiologi Klinik bertujuan untuk:

Read More

1. Menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien, masyarakat dan lingkungan hidup tempat Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan;
2. Mewujudkan standar Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
3. Meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan pelayanan yang diatur dalam PMK ini adalah kegiatan pelayanan Radiologi klinik yang meliputi penggunaan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan terapi (pasal 3). Yang menjadi Krusial dan membuat dokter Spesialis selain SpRAD menjadi terganggu dan terusik adalah bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan Radiologi Klinik yang menggunakan Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing.

Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan  partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya (pasal 1) Dalam PMK ini juga ada pembagian klasifikasi Fasylankes Pelayanan Radiologi Klinik yaitu pratama,  madya,  utama  dan Paripurna.  Klasifikasi  ini berdasarkan  adanya SDM dan peralatan (pasal 6)

Terkecuali Fasyankes pelayanan Radiologi klinik pratama,  semua SDM dokter yang melalukan  kegiatan  pelayanan  Radiologi  klinik  adalah  dokter  SpRad.  Seperti dalam  Pasal 11  ayat (1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama paling sedikit terdiri atas:
a. dokter spesialis radiologi;
b. radiografer;
c. petugas proteksi radiasi; dan
d. tenaga administrasi.

Ayat (2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memilikidokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, dokter atau dokter spesialis lain dengankewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama.

Ayat (3) Kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.

Ayat (4) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi oleh dokter spesialis  radiologi. Ayat (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka keamanan dankeselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan expertise.

Pada Pasal 12 (1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna paling sedikit terdiri atas:

a. dokter spesialis radiologi;
b. radiografer;
c. fisikawan medik;
d. elektromedis;
e. perawat; dan
f. tenaga administrasi.

Radiologi  Klinik Pengion dan Non Pengion

Penyelenggaraan pelayanan radiologi umumnya dan radiologi diagnostik khususnya telah dilaksanakan di berbagai sarana pelayanan kesehatan. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah memungkinkan berbagai penyakit dapat dideteksi dengan menggunakan fasilitas radiologi diagnostik yaitu pelayanan yang menggunakan radiasi pengion dan non pengion. Dengan berkembangnya waktu, radiologi diagnostik juga telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari peralatan maupun metodenya.

• Pelayanan radiodiagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion, antara lain pelayanan X-ray konvensional, dan Computed Tomography Scan/CT Scan., Cath Lab, Angiography.
• Pelayanan imejing diagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion, radiofrekwensi antara lain pemeriksaan dengan Ultrasonografi (USG).  MRI , Ablasi Tumor.

Beberapa  kegiatan radiologi klinik untuk diagnostik  dan terapi bersinggungan dengan  kompetensi  keahlian dan kewenangan klinik dokter  spesialis lainnya seperti  SpPD dan SpPD  Konsultan  seperti  KGEH , KGH, KKV, KR,  KHOM seperti  penulis sampaikan diartikel sebelumnya.

Bahkan Level Kompetensi  harus level 4  dan 4A artinya dalam melaksanakan  kompetensi  ini dengan mandiri dan tuntas dan tanpa harus mengikuti pelatihan khusus oleh kolegium dokter radiologi.  (Perkonsil  48 tahun 2017 dan Perkonsil   72  tahun 2020)  dan Perkonsil  57 tahun 2018 dan Perkonsil  70 tahun 2020 untuk dokter SpJP dan Konsultan.

Kedudukan Peraturan Menteri Kesehatan  dan Peraturan Konsil Kedokteran  Indonesia dalam tatanan hirarki Hukum .

Dalam UU nomor 12 tahun 2011 dan yang telah direvisi dengan UU nomor 15 tahun 2019 ,  pada pasal 7 disebutkan
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9
1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 UU nomor 29 tahun 2004 bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI (pasal 4 ayat 2 UU 29 2020).

Mengenai Kedudukan  hukum  Konsil Kedokteran Indonesia  dalam kelembagaan kenegaraan, Mahkamah Konstitusi dalam fatwanya  pada tahun 2007 menyatakan bahwa KKI  adalah Lembaga Negara dan, peraturan yang dikeluarkan oleh KKI (Perkonsil)  merupakan peraturan pelaksanaan dari

UU 29 tahun 2004 oleh karena itu dalam hierarki perundangan Negara, Perkonsil itu  setingkat dengan Peraturan Pemerintah  (PP). Sebagai penguatan, sejak tahun  2011, semua Perkonsil yang diterbitkan  KKI dimasukkan sebagai lembaran Negara oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jadi ditinjau dari kedudukannya dan kewenangan hukum terhadap Pengaturan Kompetensi  dan kewenangan klinik seorang dokter ,  Peraturan Konsil  Kedokteran Indonesia  lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Menteri Kesehatan.

Di sini berlaku asas hukum LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI  bahwa ketentuan peraturan (UU) yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya/penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah.

Dan jika terjadi pertentangan antara UU yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.

Disamping itu juga Perkonsil  yang merupakan produk hukum KKI bersifat  lex Specialis maka berlaku asas   LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI  bahwa ketentuan peraturan (UU) yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan yang sifatnya umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang bersifat  khusus.

Apa yang seharusnya dilakukan  IDI  sebagai rumah besar dokter Indonesia  dan KKI sebagai regulator  profesi  dokter.

Seperti disampaikan terdahulu bahwa terjadi friksi  kompetensi dan kewenangan klinik antara dokter SpRAD dan  Sp  yang  lain yang mempunyai  Kompetensi  dan kewenangan klinik  yang sama yang dilindungi aturan perundangan yang berlaku.

Dalam AD ART IDI Pasal 7  ayat 2 disebutkan salah satu  tujuan dari dibentuk Organisasi IDI adalah  memadukan segenap potensi dokter di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi kedokteran di Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera.

Sedangkan pada pasal 10 bahwa Ikatan Dokter Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya dokter di Indonesia.
Disamping  itu pada Pasal 18 Kode Etik Kedokteran menyebutkan Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Dan pada Pasal 19 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya  atau berdasarkan prosedur yang etis.

Etik Kedokteran mengharuskan setiap dokter memelihara hubungan baik dengan teman sejawatnya sesuai makna atau butir dari lafal sumpah dokter yang mengisyaratkan perlakuan terhadap  sejawatnya sebagai berikut : “Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan” .

Hubungan antara teman sejawat dapat menjadi buruk bukan karena perbedaan pendapat tentang cara penanganan pasien, atau friksi kompetensi  terhadap tindakan medis.

Kejadian tesebut hendaknya diselesaikan secara musyawarah antar sejawat. Kalau dengan cara demikian juga tidak terselesaikan, maka dapat diminta pertolongan pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran untuk menjelaskannya. Harus dihindarkan campur tangan dari pihak luar.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI (pasal 4 ayat 2 UU 29 2020).

Tujuan dibentuk KKI dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa KKI dibentuk dengan tujuan untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi.

Dalam pasal 6 juga ditegaskan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai yaitu fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
Mengenai tugas dan wewenang KKI diatur dalam pasal 7 dan 8 UU 29 TAHUN 2004 Pada Pasal 7 ayat (1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

1. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi
2. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pada ayat (2) untuk Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran  gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan  kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

Kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia sesuai pasal 8 adalah
1. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
2. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
3. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
4. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
5. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
6. Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
7. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Memahami bahwa tugas, fungsi dan  wewenang KKI bersifat utuh, dari hulu (pendidikan) sampai dengan  hilir (pembinaan praktik kedokteran)  maka jelaslah bahwa UU nomor 29 tahun 2004 adalah bersifat lex specialis bagi profesi Kedokteran.

Jelas  sekali menurut aturan perundangan  yang ada bahwa Penetapan dan pencabutan kompetensi  dan kewenangan klinik  yang dimilikinya seorang dokter dengan pendidikan atau pelatihan melalui standar Pendidikan profesi dokter.

Disinilah peranan KKI dan IDI dan perhimpunan  dokter  spesialis dengan Kolegium masing masing spesialis , mereka lah sebenarnya secara hukum yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kompetensi  dan  kewenangan klinik dokter.

Tugas dan kewenangan Menteri Kesehatan

Menurut  PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN  Pasal 3  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
8. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dari PP ini tidak kewenangan Menteri Kesehatan dalam hal  perubahan dan pengurangan kompetensi dan kewenangan  klink dokter.  Tapi fokus bagaimana  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  dengan baik sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Simpulan dan saran

Dalam menyikapi  Permenkes 24 tahun 2020 yang membuat  galau dan kontroversi dikalangan para dokter yang bersinggungan dengan pelayanan radiologi klinik ini maka sebaiknya PB IDI, Kolegium Perhimpunan dokter Spsesialis dan KKI bersatu padu untuk tetap menjalankan fungsi dan wewenang masing masing sesuai yang diamanatkan UU 29 tahun 2004 dan mendesak Menkes untuk merevisi Permenkes 24 tahun 2020 ini dengan menambahkan materi isi permenkesnya dengan mencantumkan bahwa beberapa pelayanan radiologi klinik yang dilakukan oleh dokter selain SpRad yang secara standar pendidikan profesi dokter Sp dan Sp Konsultas secara otomatis memiliki kompotensi dan kewenangan klinik melakukan tindakan tersebut.

Khusus IDI sebagai rumah besar dokter indonesia dapat menjembatani permasalahan ini dengan musyawarah untuk tetap menjaga kesejawatan.

Banjarbaru,  pagi 1 Oktober 2020
Salam Pancasila Sakti.
Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.
NPA IDI : 133677
NPA PAPDI :  1182009005802427

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *