Kontroversi PERMENKES 24 Tahun 2020, Menimbulkan Kegaduhan Dokter Spesialis

  • Whatsapp
Kontroversi PERMENKES 24 Tahun 2020, Menimbulkan Kegaduhan Dokter Spesialis

Dua hari yang lalu penulis dikirimi salinan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan pada tanggal 21 September 2020, oleh guru besar  dan guru penulis  di FK UNUD Denpasar Mantan Dekan FK UNUD dan Rektor UNUD dan PB Perkeni dan PB PAPDI.

Penulis mencoba memberikan pendapat hukum terhadap PMK tersebut dan efek implementasi kepada dokter SpPD, SpJP, SpP  SpU, SpB, SpOG, dan SpA. dan apa yang harus dilakukannya oleh PB IDI dan perhimpunan seminat seperti PB PAPDI dll.

Read More

Isi pasal PMK yang Membuat Kegaduhan:

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing.

2. Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 3
1. Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan untuk diagnostik dan terapi.
2. Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemeriksaan dan mendapatkan pendapat ahli (expertise) dalam rangka penegakan diagnosa.
3. Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai panduan dan tindakan terapi.

Pasal 4
(1) Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
a. rumah sakit;
b. balai;
c. puskesmas; dan
d. klinik.

Pasal 5
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus memiliki peralatan dansumber daya manusia.1.
Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas peralatan Radiasi Pengion dan nonpengion.2.
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas dokter spesialis radiologi, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan.3.
Dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud padaayat (3) bertanggung jawab dan memastikan peralatan dengan modalitas Radiasi Pengion dan non pengion di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kondisi andal.4.
Pasal 11
(1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama paling sedikit terdiri atas:
a. dokter spesialis radiologi;
b. radiografer;
c. petugas proteksi radiasi; dan
d. tenaga administrasi.

(2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memiliki dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama.

(3) Kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.

(4) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi.

(5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap  radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan expertise.

Pasal 12
(1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna paling sedikit terdiri atas:
a. dokter spesialis radiologi;
b. radiografer;
c. fisikawan medik;
d. elektromedis;
e. perawat; dan
f. tenaga administrasi.

Dari pasal-pasal yang  penulis sampaikan atas, yang menjadi sumber kontroversi yaitu bahwa kegiatan radiologi klinik diagnostik sepertinya pemeriksaan USG Abdomen oleh SpPD dan SpPD KGEH, USG ginekologi oleh SpOG, Echocardiografi dan USG Doppler oleh SpPD KKV dan SpJP, USG thorax baik untuk diagnosis atau penuntun terapi aspirasi dan pasang WSD oleh SpP atau SpPD dan SpPD KP klinik tempat Praktek harus dilakukan oleh dokter SpRad.

Dan hanya untuk yang pelayanan Radiologi klinik Pratama saja apabila tidak ada dokter SpRad maka bisa dilakukan oleh dokter atau dokter Sp lain dengan syarat harus mempunyai Kompetensi Tambahan yang dikeluarkan oleh kolegium dokter radiologi dan Kompetensi nya pun sangat terbatas.

Kompetensi dan Kewenangan Klinik Dokter SpPD dan SpJP  dibidang Radiologi Diagnostik

Kompetensi dokter spesialis penyakit dalam dalam penanganan penyakit dibidang penyakit dalam seperti tertuang dalam lampiran PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM yang ditandatangani oleh ketua KKI pada tanggal  12 April 2017.

Dokter spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan program pendidikan spesialis yang merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter.

1. Dokter subspesialis (spesialis konsultan) adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan program pendidikan subspesialis (spesialis konsultan) yang merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter spesiatis.

2. Keahlian klinik adalah kemampuan penerapan proses klinis dan komunikasi dalam memecahkan masalah kesehatan yang mencakup profisiensi pengetahuan akademik dan keterampilan klinik.

3. Kemampuan akademik adalah kemampuan dalam menerapkan metode ilmiah untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan diri, dan berkomunikasi secara efektif.

4. Kompetensi spesialis adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Area kompetensi dokter spesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang spesialisasi dan sub spesialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

5. Standar Kompetensi adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam pendidikan. Standar kompetensi ditetapkan oleh kolegium dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

6. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis adalah kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap IP Program PPDS dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis disusun oleh kolegium ilmu kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan. Pengesahan standar dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

7. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter spesialis penyakit dalam atau subspesialis (spesialis konsultan) untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh wilayah Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

8. Melihat dari  daftar  kompetensi dan keterampilan klinik minimal yang dimilikinya oleh peserta didik PPDS PD sebelum dinyatakan lulus untuk mendapatkan brivet internis harus mempunyai keterampilan klinik seperti:

USG Tiroid  dengan level kompetensi        : 3.
USG Abdomen bidang Gastrohepatologi :  4A.
USG urologi dan Saluran Kemih                 :  3.
Echocardiografi                                              :  3.
USG DOPPLER  pembuluh darah              :  2.
USG Thorak                                                     :   3.
USG mukoskletal                                            :   2.

Tingkat kemampuan 2 :
Pernah melihat atau didemonstrasikan.
Menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada clinical reasoning dan problem soluing serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/ masyarakat.

Tingkat kemampuan 3 :
Pernah melakukan atau pernah menerapkan dibawah supervisi.
Menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/ atau standardized patient.

Tingkat kemampuan 4A
Mampu melakukan secara mandiri.
Mampu melakukan keterampilan klinis secara mandiri
Merupakan kemahiran yang didapatkan setelah menyelesaikan pendidikan subspesialis

Tingkat kemampuan 4B
Mampu melakukan secara mandiri
Kemahiran mendapatkan oleh kolegium yang diperoleh setelah pelatihan yang tersertifikasi
Memahami  masalah keterampilan klinik dan kompetensi  bidang radiologi klinik pemeriksaan USG oleh SpPD  dan SpPD Konsultan  tidak  memerlukan pelatihan yang tersertifikasi karena hanya sampai level 4 A. Cukup dengan melakukan pembelajaran di stase dibagian terkait seperti  di bagian radiologi atau Jantung  dengan ujian dan evaluasi diibagian tersebut . Ini tidak selaras dengan PMK 24 tahun 2020 Pasal  11.

Sedangkan untuk kompetensi  dokter SpPD Konsultan (Sp2) berdasarkan  PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2O2O TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM  yang ditetapkan pada tanggal  22 Januari  2020. Pada lampiran keterampilan klinik  yang wajib dimilikinya oleh SpPD Konsultan  khususnya tentang melakukan  pemeriksaan radiologi diagnostik adalah sebagai berikut.
KEMD   : USG Tiroid             level  4A

KGEH    : USG Abdomen      level  4A

KGH    : USG UROLOGI      Level  4 A

KHOM  : Penilaian hasil ekspertise ultrasound atauduplex compression 4A* Penilaian hasil ekspertise X-ray : bone survey, foto spot 4A* Penilaian hasil ekspertise radionuklir: bonescan Penilaian hasil ekspertise CT Scan 4A*  Penilaian hasil ekspertise PET Scan 4A*

KKV  Ekokardiography  Transthoracic eclncardiogram 4A Ekokardiografi ‘. Transesophngeal 4A echocardiography 4A . Pemeriksaan dan interpretasi pencitraan jantung (CT scan, MRI dan thalium) Level 3 Kateteisasi Jantung 4A  Angiografi Koroner 4A Angiograft peife1. r 4A

KP Respirasi USG thorax 4A Penggunaan USG/USG Dopler unfuk panduan punksi pieura, perikardium, peritoneum dan abses level 4A, Penggunaan echokardiografi untuk pemantauan hemodinamik/ efusi pericardial 4A, Penggunaan USG/USG Doppler untuk keadaan kritis dan gawat darurat Interpretasi foto toraks 4A* nterpretasi foto polos abdomen2.  4A

KR USG MUKOSKLETAL  lev3. el4.  3

Selain SpPD KR, level kegiatan kompetensi kemampuan klinik  SpPD  adalah level A dan ada yang Level 4A* maka demikian kompetensi pelayanan Radiologi diagnostik sudah melekat pada para SpPD Konsultan tersebut  dan mempunyai HAK bahkan Kewajiban profesi secara hukum dan etika melaksanakan pelayanan terse5. b6. ut.

Bagaimana dengan Kompetensi dan Kewenangan Klinik Dokter SpJ7P?

Dalam PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PENDIDIKANDOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH tertanggal  12 Desember 2018 bahwa setiap lulusan PPDS JP harus kompetensi dan keterampilan klinik yang  berhubungan kegiatan radiologi klinik diagnostik
Echocardiografi                        :  4
USG Paru                                   :  3
USG Vascular  dan Doppler   :  4
CT scan KV dewasa                 :   3
MRI KV dewasa                       :   3
Angiografi                                 :   4

Ketentuan etik dan hukum  bekerja sesuai kompetensi dan kewenangan klinik yang dimiliki dokter .
Setiap dokter yang melalukan kegiatan praktik kedokteran harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinik yang dimilikinya yang didapatkan dari proses pendidikan formal ataupun pelatihan yang tersertifikasi.

Setiap dokter yang melalukan praktik kedokteran wajib memiliki STR dan SIP hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 dan pasal 36  UU  nomor 29  tahun 2004.

Pasal 29 (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. (2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Tentang kewajiban SIP ditekankan pada Pasal 36  bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Pasal 38 ayat (1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :
memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,

Pasal 31, dan Pasal 32;
mempunyai tempat praktik; dan
memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Untuk mendapatkan STR seorang dokter harus mendapatkan surat kompetensi  dari masing masing kolegium  sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu dalam UU nomer 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di Pasal 44 aya1 bahwa setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.

Di pasal 46 ayat 1 bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Di ayat 2 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk 3. SIP.

Sanksi Hukum Praktek Kedokteran tanpa STR  dan SIP

Ketentuan pidana  bagi dokter yang dalam menjalankan praktik kedokteran tidak memiliki STR yang masih berlaku dikenakan Pasal 75 (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan bagi dokter yang tidak memiliki SIP pada tempat Praktek atau yankes yang sesuai SIPnya dikenakan Pasal 76 Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mengenai pidana penjara pada pasal diatas sudah di judicial review di MK dan MK telah membatalkan sanksi pidana penjara tersebut tapi tetap mempertahankan sanksi denda.

Pasal ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagian pasal 75 ayat (1), pasal 76 dan pasal 79 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian, dokter yang tak memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) kini bisa lega, tak perlu khawatir dipenjarakan. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan ancaman denda kepada mereka yang mengabaikan kewajiban SIP dan STR, atau pemasangan papan nama tanda praktek.

Sanksi pidana dalam UU 36 tahun 2014 pada Pasal 85 ayat 1
Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal  86 ayat 1
Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagaimana Kedudukan Hirarki  Hukum Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Konsil Kedokteran  Indonesia.

Dalam UU nomor 12 tahun 2011 dan yang telah direvisi dengan UU nomor 15 tahun 2019,  pada pasal 7 disebutkan
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 4. (5. 1).

Pasal 8
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 UU nomor 29 tahun 2004 bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI (pasal 4 ayat 2 UU 29 2021. 0).

Tujuan dibentuk KKI dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa KKI dibentuk dengan tujuan untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi.

Dalam pasal 6 juga ditegaskan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai yaitu fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Mengenai tugas dan wewenang KKI diatur dalam pasal 7 dan 8 UU 29 TAHUN 2004 Pada Pasal 7 ayat (1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pada ayat (2) untuk Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran  gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

Kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia sesuai pasal 8 adalah:
Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.
Memahami bahwa tugas, fungsi dan  wewenang KKI bersifat utuh, dari hulu (pendidikan) sampai dengan hilir (pembinaan praktik kedokteran)  maka jelaslah bahwa UUPK bersifat lex specialis bagi profesi Kedokteran.

Mahkamah Konstitusi dalam fatwanya pada tahun 2007 menyatakan bahwa KKI adalah Lembaga Negara dan, peraturan  yang dikeluarkan oleh KKI (Perkonsil)  merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 29 tahun 2004oleh karena itu dalam hierarki perundangan Negara, Perkonsil itu  setingkat dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai penguatan, sejak tahun 2011, semua Perkonsil yang diterbitkan  KKI dimasukkan sebagai lembaran Negara oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jadi ditinjau dari kedudukannya dan kewenangan hukum terhadap Pengaturan Kompetensi  dan kewenangan klinik seorang dokter ,  Peraturan Konsil  Kedokteran Indonesia  lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Menteri Kesehatan.

Di sini berlaku asas hukum LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI bahwa ketentuan peraturan (UU) yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya/penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah. Dan  jika terjadi pertentangan antara UU yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.

Disamping itu juga Perkonsil yang merupakan produk hukum KKI bersifat lex Specialis maka berlaku asas LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI  bahwa ketentuan peraturan (UU) yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan yang sifatnya umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus.

Bagaimana PAPDI,  PERKI, POGI, IDAI, IKABI dll Menyikapi  PMK 24 tahun 2020?

Dari paparan  di atas dapat penulis simpulkan bahwa  kompetensi dan kewenangan klinik dalam hal ini dokter SpPD , SpJP, SpOG dan dokter Sp lainya yang secara standar Pendidikannya yang telah ditetapkan dengan Peraturan KKI telah diamputasi dan direduksi oleh menteri kesehatan dengan PMKnya nomor 24 tahun 2020 tertanggal 21 September yang lalu.

Seperti  penulis sampaikan pasal nya diatas, tindakan hukum yang dilakukan adalah melakukan uji materi atas pasal tersebut kepada Mahkamah Agung seperti  dijelaskan  dalam pasal  9 ayat 2 UU nomer 12 tahun 2011 jon to UU nomor 15 tahun 2019.

Sedangkan apabila terjadi permasalahan hukum berkenaan dengan aturan sanksi pidana sesuai ketentuan UU 29 tahun 2004 maka asas asas hukum yang penulis sebutkan diatas berlaku  dan ini hak dan wewenang hakim penetapannya.

Demikian pendapat hukum penulis, sebagai  bahan diskusi dan pencerahan.

Judul Asli: “Kontroversi PMK 24 tahun 2020 yang mereduksikan dan mengamputasi kompetensi dan clinical privilege serta menimbulkan kegaduhan Dokter Spesialis lainnya“.

Banjarbaru,  malam 29 September  2020

Penulis:
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.
NPA IDI : 133677
NPA PAPDI :  1182009005802427

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 comments

  1. Pertanyaannya, bagaimana bisa Sp.PD dan Sp.JP tersebut memiliki kompetensi radiologi diagnostik yg notabene ada Spesialisasinya sendiri? Apakah Perkonsil tsb mengikutsertakan Sp.Rad dlm pengambilan keputusannya dan Sp.Rad dg senang hati membagikan kompetensi utk Sp yg lain? Jadi sebenarnya (selama ini) yg diamputasi dan direduksi itu kewenangan Sp lain terhadap radiologi diagnostik atau kewenangan Sp.Rad?

  2. Mudah2an artikel in bukan analogi maling teriak maling,.menuduh mengamputasi/mereduksi kewenangan radiodiagnostik yg sbnrnya adalaj mengembalikan kompetensinya kepada yang berhak.terimakasih.