Memahami INPRES dalam Tatanan Hukum di Indonesia

  • Whatsapp
Memahami INPRES dalam Tatanan Hukum di Indonesia

PADA tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Inpres ini ditujukan Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Wali kota.

Read More

Inpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Kebijakan PSBB dan Adaptasi Kebiasan Baru yang mana promosi preventif protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik dan masih banyak pelanggaran terhadap imbauan pelaksanaan protokol kesehatan menjadi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid 19.

 

Arahan Inpres No 6 Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

Salah salah arahan inpres ini adalah memerintahkan gubernur dan bupati/walikota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan antara lain:

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
• Perlindungan kesehatan individu yang meliputi:
1. Menggunakan aiat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidun dan mulut hingga dagu, jika haru keluar rurnah atau berinteraksi deengaorang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. Membersihkan tangan secara teratur;
3. Pembatasan interaksi fisik
4. Peningkatkaan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Dan juga memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi berupa:
a) teguran lisan atau teguran tertulis;
b) kerja sosial;
c) denda administratif; atau
d) penghentian atau penutupan sementara
penyelenggaraan usaha.

Dalam Inpres ini juga ditekankan dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.

Dan dalam pelaksanaan, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Untuk memaksakan agar masyarakat memiliki ketaatan, maka pada peraturan perundang-undangan tersebut dicantumkan sanksi. Dan materi muatan sanksi diatur dalam Peraturan Daerah. Ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan tentang jenis sanksi yang dapat dimuat daiam Perda, yaitu; Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 (direvisi dengan UU No 15 tahun 2019) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana yang dikutipkan di bawah ini;

1. Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) yang direvisi dengan UU No 15 Tahun 2019 menyebutkan: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat daiam Undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten.

2. Pasai 143 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) menyebutkan: (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seiuruhnya atau sebagian kepada peianggar sesuai dengan peraturan perundangan.

Di samping itu juga dijelaskan dalam PP 28 tahun 2008 Pasal 2 (1) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari uraian di atas bahwa penerapan sanksi dalam ketidakpatuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan dalam dalam bentuk PP, KMK, PerWali/PerBup dan PerGub salah satu bentuk kesewenangan pembuat aturan tersebut terhadap hak asasi rakyatnya. Kaedah hukum bahwa yang memberi sanksi dan mencabut sebagian atau seluruh hak asasi rakyat adalah harus rakyatnya sendiri, dalam sistem hukum tata negara kita melalui perwakilannya yaitu DPR dan DPRD dengan wewenang legeslasi membuat UU atau PERDA.

Apakah Inpres ini bisa sebagai dasar hukum untuk menerapkan sanksi pelanggar protokol kesehatan dalam perwali/perbub atau pergub?

Sebagian orang pasti sudah pernah mendengar istilah Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), dan Instruksi Presiden (Inpres). Namun, sebenarnya apa sih perbedaan dari tiga istilah tersebut? Sebaiknya mengenal lebih dulu apa yang dimaksud dengan keputusan, peraturan dan instruksi.

Prof. Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudul ‘Perihal Undang-Undang’ mengatakan bahwa jika subjek hukum yang terkena akibat keputusan itu bersifat konkret dan individual, maka dikatakan bahwa norma atau kaedah hukum yang terkandung di dalam keputusan itu merupakan norma hukum yang bersifat individual-konkret.

Tetapi, apabila subjek hukum yang terkait itu bersifat umum dan abstrak atau belum tertentu secara konkret, maka norma hukum yang terkandung di dalam keputusan itu disebut sebagai norma hukum bersifat abstrak dan umum. Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak itu biasanya bersifat mengatur (regeling).

Sedangkan, yang bersifat individual dan konkret dapat berupa keputusan yang berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan yang berupa vonis hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.

Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya tersebut mengutip pendapat Michael Allen dan Brian Thompson, yang mengatakan bahwa peraturan kebijakan atau “policy rule” dapat disebut sebagai “quasi legislation”. Peraturan itu dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan, di antaranya peraturan prosedural, petunjuk penafsiran, perintah atau instruksi, dan manajemen peraturan.

Perbedaan Keppres, Perpres, dan Inpres

Keppres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Keppres sifatnya mengatur dan harus dimaknai sebagai peraturan, seperti merujuk pada ketentuan Pasal 100 UU 12/2011 dan revisinya UU No 15 tahun 2019 yang berbunyi:

“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini

Perpres adalah norma hukum yang bersifat abstrak, umum, dan terus-menerus. Isi Perpres berlaku untuk semua orang secara umum dan tetap berlaku sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan aturan baru. Sementara, inpres hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Penyebutan Keppres sempat diubah menjadi Perpres. Namun hal itu dianggap tidak tepat karena keputusan presiden tidak selalu hanya berisi peraturan atau penetapan. Maka dengan berlakunya UU No 12/2011 dan direvisi dengan UU No 15 tahun 2019 kini semua keputusan presiden yang bersifat peraturan disebut peraturan presiden (Perpres). Sedangkan, keputusan presiden yang bersifat penetapan disebut keputusan presiden (Keppres), bukan penetapan presiden.

Instruksi presiden itu bersifat individual dan konkret dapat berupa keputusan yang berisi penetapan administratif (beschikking) . Terlihat pada Inpres nomor 6 tahun 2020 ditujukan langsung kepada
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Wali kota.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 yang telah direvisi dengan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) disebutkan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.
Di samping jenis peraturan perundang-undangan tersebut, juga dikenal jenis peraturan perundang-undangan lalnnya baik yang dikeluarkan oleh badan/lembaga/pejabat pemerintah pusat,seperti; Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri {Permen), dan Keputusan Menteri (Kepmen), maupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti; Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan Keputusan Walikota. Namun, apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPPP tersebut;
maka semua jenis peraturan perundang-
undangan yang tidak disebutkan dalam
ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak
termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

Dari uraian di atas bahwa instruksi presiden bersifat konkret dan induvidual dan bersikat kebijakan administratif dan tidak termasuk dalam hirarki perundangan di NKRI tapi diakui keberadaannya sebagai aturan kebijakan administratif.

Banjarbaru, 16 Agustus 2020

 

Penulis: Abd. Halim, dr. SpPD.SH.MH.MM.FINASIM
Dokter Ahli Utama/ Pembina Utama Madya
RSDI BANJARBARU/ Klinik Halim Medika

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *