Menelaah Muatan Materi PMK 24 tahun 2020. Apakah Ada Konspirasi Pelarangan Pelayanan Radiologi klinik Diagnostik dan Terapi bagi Dokter Non SpRad?

  • Whatsapp
Menelaah Muatan Materi PMK 24 tahun 2020

Pendahuluan

Malam ini penulis mendapat kiriman dari ayahnda seorang Professor dan sesepuh serta pejuang dokter Indonesia sebuah cuplikan potongan Video yang viral dan berisi konten penyataan seorang dokter SpOG yang juga sebagai wakil dekan 2 FKUI. Setelah mendengar secara seksama rekaman tersebut, penulis mencoba untuk memberikan telaahan atau legal opinion terhadap muatan materi PMK 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik. Yang mana PMK ini membuat gaduh dan friksi serta timbul kekompakan yang luar biasa dari hampir 98% perhimpunan dokter Spesialis dan PDUI melakukan pernyataan menolak PMK tersebut. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sungguh luar biasa test the water Sang Menkes terhadap sejawatnya.

Read More

Isi cuplikan pernyatan dalam vidoo tersebut:

“Jadi, permenkes ini saya lihat memang niat baik dari pak menteri untuk mengatur pelayanan radiologi jadi di permenkes ini tidak ada kata mencabut atau tidak memperbolehkan tapi untuk yang bekerja di unit radiologi kan ada radiologi pratama dan sebagainya itu harus dokter radiologi, kalau tidak dokter lain yang di latih dengan standar kompetensi yang di berikan oleh koligium radiologi, jadi kita paham dalam UU yang memberikan serkom itu adalah pendidikan yang bersangkutan jadi setrifikat kompetensi radiologi diberikan oleh radiologi, sertifikat kompetensi untuk dokter umum yang memberinya tidak bisa program studi atau kolegium yang lain harus kolegium dokter umum juga, begitu juga sertifikat untuk bidan yang hanya bisa memberikan bidan, jadi gak bisa lantas ada pertanyaan teman teman, bidannya menyatakan saya diberikan sertifikat kompetensi dari dokter SpOG. sudah pasti salah itu secara hukum”

Beberapa Sanggahan pernyataan diatas dan Pasal pasal yang Kontrovesial

Maksud dan tujuan diterbitkan PMK tersebut adalah seperti pada Pasal 2 Pengaturan Pelayanan Radiologi Klinik bertujuan untuk:
1. Menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien, masyarakat dan lingkungan hidup tempat Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan;
2. Mewujudkan standar Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
3. Meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing.
2. Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pada pasal 1 ayat 1 sangat jelas penjelasan sehingga tidak multitafsir tentang pelayanan radiologi klinik “Semua pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing. ” (Bukan Klinik Pelayanan Radilogi)

Sebagai contoh Pelayanan medis oleh dr SpPD KGEH yang secara Kompetensi yang melekat dalam Standar Kompotensi pendidikan Sp2 nya untuk pemeriksaan USG Abdomen 4A* , maka dalam rangka menegak diagnosa sirhosis hepatis atau kanker hati atau panduan untuk terapi drainase Abses Hati menjadi kompetensi dan kewenangan klinik dr SpPD KGEH bisa melakukan layanan ini dengan mandiri dan tuntas dan bisa memberikan hasil expertisenya . Dan tidak melanggar UUPK dan aturan Perkonsil.

Pasal 1 ayat 2 menjelaskan modalitas alat yang digunakan terutama pengion. Dari literatur didapatkan bahwa:
• Pelayanan radiodiagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion, antara lain pelayanan X-ray konvensional, dan Computed Tomography Scan/CT Scan., Cath Lab, Angiography.
• Pelayanan imejing diagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion, radiofrekwensi antara lain pemeriksaan dengan Ultrasonografi (USG). MRI , Ablasi Tumor.

Ada beberapa modalitas alat radiologi yang digunakan dokter Spesialis non Radiiogi dalam kesehariannya untuk menegakan diagnosa dan atau terapi sesuai kompetensi yang dimiliki. Seperti USG Abd, USG thorak, USG Thyroid, USG OBG, USG Urologi, USG Doppler Perifer, Echocardiography, Angiography , Cath Lab dan di bidang Sp lainnya.

Pasal 3
1. Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan untuk diagnostik dan terapi.
2. Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemeriksaan dan mendapatkan pendapat ahli (expertise) dalam rangka penegakan diagnosa.
3. Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai panduan dan tindakan terapi.

Pasal 4
(1) Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
a. rumah sakit;
b. balai;
c. puskesmas; dan
d. klinik.

Pasal 5
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus memiliki peralatan dan sumber daya manusia.1.
Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan Radiasi Pengion dan nonpengion.2.
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas dokter spesialis radiologi, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan.3.

Dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dan memastikan peralatan dengan modalitas Radiasi Pengion dan non pengion di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kondisi andal.4.

Pasal 6
(1) Berdasarkan kemampuan pelayanan yang diberikan, Pelayanan Radiologi Klinik terdiri atas:
a. Pelayanan Radiologi Klinik pratama;
b. Pelayanan Radiologi Klinik madya;
c. Pelayanan Radiologi Klinik utama; dan
d. Pelayanan Radiologi Klinik paripurna.
(2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. sumber daya manusia; dan
b. peralatan.

Pasal 7
Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Radiologi Klinik dengan kemampuan modalitas alat radiologi terbatas, berupa pesawat mobile x-ray, dental x-ray, dan/atau ultra sonografi (USG).1.
Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, balai, puskesmas, dan klinik.2.

Pasal 8
Pelayanan Radiologi Klinik madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Radiologi Klinik pratama ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa panoramic/cephalometri, mammografi, fluoroskopi, dan CT-Scan.1.
Pelayanan Radiologi Klinik madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit dan balai.2.

Pasal 9
Pelayanan Radiologi Klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Pelayanan Radiologi Klinik madya ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa bone densitometry, C-arm, dan Magnetic Resonance Imaging (MRI).1.
Pelayanan Radiologi Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit. 2.

Pasal 10
Pelayanan Radiologi Klinik paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan Pelayanan Radiologi Klinik utama ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa Digital Subtraction Angiography (DSA), gama kamera, dan modalitas energi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan terapi lain.1.
Pelayanan Radiologi Klinik paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit.2.

Modalitas alat pada pasal 10 ini biasanya terjadi di RS tipe A baik RS Pendidikan maupun Non Pendidikan ada dilakukan oleh dokter Sp non Radiologi seperti SpPD KKV, SpJP Konsultan yang sesuai Perkonsil Standar Pendidikan Kompentensinya dengan Level 4. Tapi dikaitkan dengan pasal 12 (dibawah ini) maka pelaksanaan tersebut wajib oleh Sp Radiologi. Inilah pasal yang mengambilan alih pekerjaan dokter lain. Dan jelas bahwa ada amputasi dan reduksi kewenangan klinik . Secara implisif kalau ini tidak dijalankan dianggap melanngar PMK ini.

Pasal 11
(1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama paling sedikit terdiri atas:
a. dokter spesialis radiologi;
b. radiografer;
c. petugas proteksi radiasi; dan
d. tenaga administrasi.
(2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memiliki dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama.
(3) Kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.
(4) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi.
(5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan expertise.

Pasal 12
(1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna paling sedikit terdiri atas:
a. dokter spesialis radiologi;
b. radiografer;
c. fisikawan medik;
d. elektromedis;
e. perawat; dan
f. tenaga administrasi.

Kegiatan pelayanan yang diatur dalam PMK ini adalah kegiatan pelayanan Radiologi klinik yang meliputi penggunaan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan terapi (pasal 3).

Yang menjadi Krusial dan membuat dokter Spesialis selain SpRAD menjadi terganggu dan terusik adalah bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan Radiologi Klinik yang menggunakan Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing.

Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya (pasal 1)

Beberapa kegiatan radiologi klinik untuk diagnostik dan terapi bersinggungan dengan kompetensi keahlian dan kewenangan klinik dokter spesialis lainnya seperti SpPD dan SpPD Konsultan seperti KGEH , KGH, KKV, KR, KHOM seperti penulis sampaikan diartikel sebelumnya.

Bahkan Level Kompetensi harus level 4 dan 4A artinya dalam melaksanakan kompetensi ini dengan mandiri dan tuntas dan tanpa harus mengikuti pelatihan khusus oleh kolegium dokter radiologi. (Perkonsil 48 tahun 2017 dan Perkonsil 72 tahun 2020) dan Perkonsil 57 tahun 2018 dan Perkonsil 70 tahun 2020 untuk dokter SpJP dan Konsultan.

Pemberian Sertifikat Kompotensi dan Kewenangan Klinik

Dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 ayat 3 UU nomor 29 tahun 2004 Bahwa kewenangan KKI menetapkan standar pendidikan dokter yang memuat kompetensi dan ketrampilan klinik yang harus dimiliki seorang dokter dan mengesahakan kompetensinya dalam bentuk STR berdasarkan serkom dari kolegium.

Pada pasal 7 ayat (2) untuk Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

Khusus untuk kompetensi yang beririsan dengan radiologi diagnotik dan terapa yang menggunakan modalitas alat pengion dan non pengion apapila dalam standar pendidikan yang ditetapkan kolegium masing masing sudah bagian integral dan melekat pada serkom yang dikeluarkan kolegium sudah cukup sebagai landasan hukum pengakuan kompetensinya tanpa harus mendapatkan kompetensi tambahan dari kolegium radiologi. (Perkonsil 42 tahun 2016)

Kompetensi Tambahan dan sertifikasinya

Pengertian kompetensi tambahan menurut PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 48/KKI/PER/XII/2010 TENTANG KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER DAN DOKTER GIGI yang dikeluarkan 22 Desember 2010. Pada pasal 1 ayat 1 : Kewenangan tambahan adalah kewenangan lain yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri setelah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan, dan merupakan tambahan terhadap kewenangan yang telah dimiliki berdasarkan kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal.

Pasal 5
Kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diperoleh dari pendidikan dan/atau pelatihan yang khusus diadakan untuk itu.

1. Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi atau lembaga yang diakui Pemerintah dan kolegium terkait.

2. Pasal 6
Standar pendidikan dan/atau pelatihan untuk kompetensi tambahan disusun oleh kolegium terkait.

1. Penyusunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KKI.3.

Pasal 8
Dokter dan dokter gigi yang lulus selah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sertifikat kompetensi tambahan.

1. Sertifikat kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan diberikan oleh kolegium terkait.

2. Kolegium dalam menerbitkan dan memberikan sertifikat kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan program Pemerintah dan/atau sesuai kebutuhan.

3. Sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

4. Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi.

5. Pasal 9
Pemberian sertifikat kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pemberian kewenangan tambahan.

Aturan kompetensi tambahan sebelum terbitnya perkonsil 48 tahun 2010

Pasal 16
Dokter dan dokter gigi yang telah melakukan praktik kedokteran dengan kompetensi tambahan sebelum berlakunya Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dapat diterbitkan dan diberikan sertifikat kompetensi tambahan oleh kolegium terkait.

1. Sertifikat kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dan diberikan tanpa harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sepanjang memenuhi persyaratan:(a) telah melakukan praktik kedokteran dengan kompetensi tambahan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini;(b).STR dan SIP dokter atau dokter gigi tersebut masih berlaku.(c)memiliki rekomendasi dari organisasi profesi; dan (d) .mengajukan permohonan kepada kolegium terkait.

2. Kolegium dalam menerbitkan dan memberikan sertifikat kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan program Pemerintah dan/atau sesuai kebutuhan.

3. Sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.4.

Kesimpulan dan saran

Tulisan ini bertujuan untuk memberi sanggahan terhadap penyataan dokter SpOG yang juga sebagai Wadek 2 FKUI bahwa dalam PMK ” tidak ada kata mencabut atau tidak memperbolehkan tapi untuk yang bekerja di unit radiologi kan ada radiologi pratama dan sebagainya itu harus dokter radiologi, kalau tidak dokter lain yang di latih dengan standar kompetensi yang di berikan oleh koligium radiologi ”

Penyataan itu terbantahkan dari penjelasan penulis diatas bahwa yang dimaksud pasal 1 ayat 1
” semua pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing. ” (Bukan Klinik Pelayanan Radilogi ) ”

Kompentesi yang berkenaan dengan radiologi diagnostik dan terapi yang melekat dalam standar kompetensi yang harus dipenuhi dalam pendidikan dokter nya, maka legalitas kompetensi tersebut terintegrasi dengan serkom yang dikeluarkan kolegium pendidikan tersebut sesuai dengan level kompetensi dan ketrampilan yang ditetapkan standar pendidikannya.

Mengenai penjelasan Kompetensi Tambahan terdapat jelas regulasi dalam perkonsil 48 tahun 2010.

Demikian analisa penulis, sebagai bahan diskusi dan pencerahan.

Banjarbaru, Pagi 6 Oktober 2020
Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

  1. Pertanyaannya, bagaimana bisa Sp.PD dan Sp.JP tersebut memiliki kompetensi radiologi diagnostik yg notabene ada Spesialisasinya sendiri? Apakah Perkonsil tsb mengikutsertakan Sp.Rad dlm pengambilan keputusannya dan Sp.Rad dg senang hati membagikan kompetensi utk Sp yg lain? Jadi sebenarnya (selama ini) yg diamputasi dan direduksi itu kewenangan Sp lain terhadap radiologi diagnostik atau kewenangan Sp.Rad?