Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan Tangani Covid-19. Presiden Galau?

  • Whatsapp
Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan Tangani Covid-19. Presiden Galau?

Pada 15 September 2020 Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Kepala BNPB Doni Monardo menurunkan kasus covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu. Sembilan provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Jokowi meminta agar jumlah kasus harian dan angka kematian dapat ditekan, sementara angka kesembuhan ditingkatkan. “Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate,” ucap Luhut dalam rapat koordinasi virtual melalui keterangan tertulis di situs resmi Kemenko Marves, Selasa (15/9).

Read More

Luhut menjelaskan, perintah Jokowi untuk fokus penanganan covid-19 dilatari kondisi delapan dari sembilan provinsi yang menyumbang 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

DKI diketahui menjadi provinsi dengan kasus positif covid-19 tertinggi. Data terbaru mencatat ada 55.099 kasus positif covid-19 di DKI dengan 42.245 sembuh dan 1.418 meninggal dunia.

Untuk mencapai tiga sasaran penanganan covid-19 di sembilan provinsi tersebut, Luhut menyusun tiga strategi yakni operasi yustisi, peningkatan manajemen perawatan pasien covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Operasi yustisi dinilai perlu diterapkan untuk menindak para pelanggar yang tidak patuh pada protokol kesehatan. “Kita harus operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau tidak tindak keras pelanggarnya, mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak segera membaik,” katanya.

Rencananya, Luhut akan menggelar rapat teknis dengan seluruh provinsi untuk memperinci strategi penanganan covid-19 dalam waktu dua hari ke depan. “Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki,” tuturnya.

Dari segi pengelolaan Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara penunjukan langsung Menko Marinvest ini membingungkan dan apa kompetensi dan topuksinya Menko Marves dalam hal ini.

Sejak awal penanganan penanggulan covid19 ini penulis menilai banyak kerancuan baik dari segi kepastian hukum, pembuatan aturan yang berubah ubah, upaya dan tindakan di lapangan yang membingungkan masyarakat.

Pengelolaan wabah dan dampaknya dengan metode coba coba atau “gas dan rem” mementingkan ekonomi daripada kesehatan karena ada anggapan bahwa wabah ini akan berakhir dan berdamai dengan program New Normal Immatur dan terlihat akibatnya sekarang ini dan membuat Presiden terbangun dari mimpinya dan siuman yang akhirnya memutuskan masalah kesehatan diutamakan dalam penangangan covid 19 dan dampak multidimensi yang ditimbulkan.

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah mempunyai tugas: (sumber maritim.go.id)

  • Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kemaritiman dan investasi.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi :
  • Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi.
  • Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi.
  • Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi.
  • Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet.
  • Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  • Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  • Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

Point terakhir ini yang menjadi alasan memerintahkan LBP untuk memimpin percepatan pengusiran covid 19.

Kilas balik penanganan Covid 19 berdasarkan regulasi oleh pemerintah dengan ditetapkan pandemi covid 19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dengan KEPPRES no 11 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai bencana nonalam dengan KEPPRES no 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 dan PP nomor 21 tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Dibentuknya Gugus Tugas Pencepatan Penanganan Covid-19 dengan KEPPRES no 7 tahun 2020 tertanggal 13 Maret kemudian direvisi dengan dengan KEPPRES no 9 tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020 dan dicabut dan tidak berlalu lagi dengan dikeluarkan PP nomor 82 tahun 2020 tertanggal 20 Juli 2020.

Kewajiban pemerintah dalam penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah pasal 5 ayat 1 yang menyatakan pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah dengan cara meliputi antara lain
1. Penyelidikan epidemiologis;
2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
3. Pencegahan dan pengebalan;
4. Pemusnahan penyebab penyakit;
5. Penanganan jenazah akibat wabah;
6. Penyuluhan kepada masyarakat;
7. Upaya penanggulangan lainnya.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menjelaskan apa itu tujuan penanggulangan wabah. Upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Siapa sebenarnya Leading Sector Wabah ini Menurut UU?

Leading sector (sektor pemimpin) yaitu sektor potensial yang dapat berperan sebagai penggerak bagi sektor-sektor lainnya. Dalam UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dalam pasal 3 bahwa Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

Pada pasal 4 bahwa Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Dan Menteri mencabut penetapan daerah wabah. Menteri yang dimaksud dalam UU ini adalah menteri kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah (pasal 10).

Pada pasal 4 UU  nomer 6 tahun 2018   bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pada pasal 10 disebutkan :
• Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
• Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
• Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Dalam pasal 1  yang dimaksud :
• Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
• Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Dalam pasal 49 disebutkan:
• Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
• Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
• Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Dalam  UU 24 tahun 2007 tentang penanggulan wabah dalam  Pasal 5 bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 10  (1) Pemerintah  membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri. Pasal 11  Badan Nasional

Penanggulangan Bencana terdiri atas unsur:
a. pengarah penanggulangan bencana; dan
b. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12  Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagaimana dengan penangangan wabah covid19 yang merupakan bencana nonalam sekarang ini siapa leading sector nya ??
Setelah ditemukannya kasus positif covid19 pertama kali di dibulan pebruari  2020 sebagai bagian pandemi di Indonesia dan pada tanggal 13 Maret di bentuk Gugus tugas Percepatan Penanganan Covid19 dengan Keppres nomor 7 tahun 2020 dan kemudian direvisi dengan Keppres nomor 9 tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020.

Dalam Keppres tersebut yang menjadi leading sector atau ketua gugus tugas adalah Kepala BNPB.

Pada Keppres nomor 7 tahun 2020 Pasal 2 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 3 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 bertujuan:

a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pasal 4 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-I9 terdiri atas:a. Pengarah; dan b. Pelaksana.

Dalam pasal 8  Pengarah terdiri dari Menko  PM dan Kebudayaan, Menko polhankam, Menkes dan Menkeu.
Sedangkan ketua pelaksana adalah ketua  BNPB  dengan anggota salah satunya unsur kementerian kesehatan.
Penunjukan ketua BNPB  sebagai leading sector saat itu secara hukum tata negara kurang tepat karena saat itu belum ditetapkan sebagai  apapun  pandemi  covid 19 di Indonesia.

Baru pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah   menetapkan pandemi covid sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dengan KEPPRES no 11 tahun 2020 dan dengan  PP nomor 21 tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Dalam  Pasal 2 PP tersebut bahwa Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

Ini jelas yang menjadi leading sector penanganan KKM wabah Covid19 dengan PSBB adalah Menkes. Dan regulasi dikeluarkan setalah pandemi covid19 dinyatakan sebagai  KKM  tanggal 31 Maret dengan Keppres nomor 11 tahun 2020.

Sedangkan penetapan pandemi covid19 sebagai Bencana nonalam dengan KEPPRES no 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Satu bulan sesudah Keppres no 7 tahun  2020 dalam Keppres tersebut menkes hanya sebagai anggota tim pengarah gugus tugas. Padalah wabah ini adalah kedaruratan  kesehatan masyarakat (KKM).

Melihat kondisi wabah ini semakin hari semakin tidak terkendali  dan telah menyebabkan kerugian baik dibidang kesehatan yaitu angka terpapar positif , angka kematian semakin meningkat, terbatasnya sarana kesehatan yang menangani pasien covid 19 serta terimbahnya bidang ekonomi, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan defisit dan resisi maka presiden mengeluarkan PP nomor 82  tahun 2020 pada tanggal  20 Juli 2020 dan mencabut  PP nomor 7 dan 9 tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN diluncurkan mengingat Pandemi COVID-19 yang menyerang membabi buta, menimbulkan ketidakpastian dan memiliki dampak dahsyat kepada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Jokowi dalam Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN berpendapat bahwa penanganan Pandemi COVID-19 harus satu gerak dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan dan membuat penurunan aktivitas ekonomi dalam segala bidang dan tidak jauh dari itu, jurang resesi sudah menggangga dan ekonomi nasional sudah berada di ujung tanduk. Efek dari pembatasan sosial, karantina wilayah yang muncul dari sifat virus corona telah membuat ketakutan dan membatasi segala bentuk aktivitas.

Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN menyatukan gerak langkah tersebut dengan satu kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak terpisah-pisah antar kepentingan.

Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN menyatukan banyak lembaga diantaranya 20 lembaga demi satu langkah penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Hanya satu gagasan didalamnya, menyelamatkan perekonomian dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN mencabut 17 Peraturan dan Keputusan Presiden, dan membubarkan 18 lembaga yang dibentuk Perpres dan Kepres tersebut. Sebagai gantinya Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional bertanggungjawab dan langsung di bawah Presiden. Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri atas:
• Komite Kebijakan;
• Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
• Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Komite Kebijakan dalam Komite Penanganan COVID-19 dan PEN memiliki tugas:

• menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional;
• mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional; dan
• melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan, diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Sebagai ketua komite kebijakan adalah Menko Perekonomian. Sedangkan Menkes sebagai Wakil ketua V bersama para menteri lainnya. Sebagai ketua pelaksana harian ditunjuk Menteri BUMN.  Sedangkan untuk Ketua Satgas penanganan covid19 tetap dipegang ketua BNPB.

Dengan PP ini leading sector dipegang oleh Menko perekonomian dengan ketua pelaksana harian adalah menteri BUMN. Dalam PP 82  tahun 2020 pada pasal 3 ayat  3, kedudukan Menkob maritim dan investasi sebagai wakil ketua I.

Seperti dinyatakan dalam prolog tulisan ini bahwa pada tanggal 15 September 2020 Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo menurunkan kasus covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu.

Sembilan provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.  Menurut penulis tindakan ini suatu yang tidak lazim dalam ketataneragaan kita seharusnya memerintahkan kepada ketua komite kebijakan sebagai leading sector saat ini.

Penegakan Hukum dalam Penanganan Covid 19

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate,” ucap Luhut dalam rapat koordinasi virtual melalui keterangan tertulis di situs resmi Kemenko Marves, Selasa (15/9).

Untuk mencapai tiga sasaran penanganan covid-19 di sembilan provinsi tersebut, Luhut menyusun tiga strategi yakni operasi yustisi, peningkatan manajemen perawatan pasien covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi. Operasi yustisi dinilai perlu diterapkan untuk menindak para pelanggar yang tidak patuh pada protokol kesehatan.

“Kita harus operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau tidak tindak keras pelanggarnya, mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak segera membaik,” katanya.

Penulis sependapat bahwa langkah yang diambil LBP ini terutama masalah operasi yustisi  sangat penting karena dilihat dilapangan masih banyak pelanggaran protokol kesehatan dan ini salah satu penyebab angka kejadian covid 19 belum terkendali. Beberapa kepala daerah kabupaten kota dan gubernur telah menerbitkan peraturan bupati/walikota dan gubernur yang salah satu isinya pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Menurut Prof Yusril bahwa pemberian sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Sementara Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana.

Menurut Prof. Yusril Paling tinggi denda, itu mungkin dapat dilakukan daerah tapi dalam bentuk Perda, bukan Pergub atau PerWali. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyarankan para kepala daerah agar segera mengubah Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), maupun Peraturan Wali Kota (Perwali) menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan sanksi pidana pada operasi yustisi. Saat ini, kata dia, hanya ada dua Pergub yang telah diubah menjadi Perda.

“Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Sementara menurut UU, Pergub, Perbup, atau Perwali tidak boleh memuat sanksi pidana,” jelasnya.

Masalah ini sudah pernah penulis bahas dalam tulisan terdahulu dan diterbitkan dalam buku hukum kesehatan dan inkonsitensi kebijakan karangan penulis.

Demikian tulisan ini sebagai bahan diskusi dan pencerahan semoga bermanfaat.

Banjarbaru, Jumat Barakah 18 September 2020

Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.
NPA IDI : 133677

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *