Menyelamatkan Indonesia dengan Berhukum Pancasila Tujuan Fundamental dan Filosofi Pembuatan Hukum

  • Whatsapp

Pendahuluan

Isu radikalisme kembali menyeruak sejak dilantiknya Kabinet Indonesia Maju Jokowi-MA. Beberapa kementerian ditunjuk oleh Presiden untuk mengemban pemberantasan radikalisme, misalnya Menkopolhukam, Mendagri, Menag, dab MenpanRB. Radikalisme terkesan dianggap sebagai sesuatu yang darurat untuk diberantas. Bahkan, radikalisme terkesan cenderung dialamatkan kepada umat Islam dengan kategori tertentu. Cadar dan celana cingkrang, HTI, “khilafahisme”, good looking, hafidz Quran, sempat menjadi trending topic terkait dengan pelabelan radikalisme.

Benarkah umat Islam itu radikal? Tidak ada Islam radikal, Islam itu sangat toleran. Anda bisakah membayangkan seandainya umat Islam mayoritas di Indonesia (87% dari total jumlah penduduk) tidak toleran, saya yakin kaum minoritas sudah ditindas bahkan musnah dari Indonesia. Namun lihatlah, bagaimana umat Islam itu hidup rukun dan melindungi kaum beragama lain. Itu sebagai bukti bahwa umat Islam itu sangat toleran dan tidak anti kebhinekaan, apalagi kok anti Pancasila. Mengapa? Ya karena umat Islam memahami bahwa Pancasila itu juga hasil karyanya dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Read More

Pengertian dan tujuan berHukum

Hukum memiliki fungsi untuk melaksanakan tata tertib antar manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya. Hukum memberi keadilan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Tanpa adanya hukum, tidak akan pernah ada rasa keadilan dan kepuasan dalam menjalani hidup.

Setelah kita mengetahui latar belakang kehidupan yang membutuhkan hukum, Selanjutnya mari kita membahas apa itu hukum dan apa tujuannya? apakah hanya semata-mata hanya untuk menjaga tata tertib saja?

Bahwa hukum itu merupakan alat atau perangkat untuk memberikan keadilan guna menghindari terjadinya perselisihan atau konflik agar kehidupan dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, beberapa tokoh juga mengemukakan definisi mengenai hukum, yaitu sebagai berikut:
1. Prof. Mr. J. Van Kan.
Hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.

2. Prof. Satjipto Rahardjo.
Hukum ialah perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di situ.

3. J.C.T. Simorangkir & woerjono Sastropranoto
Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.

4. Sudikno Mertokusumo
Hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.

5. S.M. Amin
Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Dari kelima pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki unsur-unsur, yaitu:
a. Peraturan yang sifatnya memaksa.
b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
c. Peraturan itu mengatur tingkah laku manusia.
d. Memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

Setelah kita mengetahui pengertian hukum dari beberapa pendapat para tokoh diatas, tentunya hukum juga memiliki ciri-ciri yaitu:
1. Adanya suatu perintah atau larangan
2. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang

Dari ciri-ciri hukum yang  disebutkan diatas, memiliki arti bahwa hukum memberikan perintah atau larangan yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang dan apabila ada yang melanggarnya maka ia akan dikenakan sanksi sebagaimana untuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan. Dengan demikian, setiap orang tidak perlu takut akan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya.

Dalam merumuskan tujuan hukum karena beberapa ahli ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan di sisi lain para ahli menyatakan bahwa tujuan hukum untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Menurut penulis , Tujuan hukum memiliki makna yang sama dengan pengertian hukum karena hukum sesungguhnya ada untuk melindungi, memberi keadilan, dan mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Deviasi Penerapan hukum

Hukum sering dipakai sebagai sarana untuk melegalisasi dan melegitimasi tindakan politik dalam memberantas radikalisme. Sayang sekali tidak semua pejabat politik itu bisa memahami hukum dengan ilmu hukum yang cukup sebagaimana diajarkan di arena pendidikan hukum, apalagi memahami bagaimana cara berhukum Pancasila. Berhukum Pancasila–jika dianggap ada—tidak mungkin menggunakan hukum sebagai alat untuk menindas rakyatnya, bahkan sebaliknya cara berhukum itu harus senantiasa diarahkan untuk mewujudkan “SOCIAL WELFARE” sebagaimana ditengarai oleh Brian Z. Tamanaha sebagai THE THICKEST RULE OF LAW (ROL) dalam bukunya On The Rule of Law.

Pendidikan Tinggi Hukum kita dapat dikatakan sebagai PRODUSEN profesional dan akademisi hukum yang handal. Kita harus menyadari bahwa memang betul pendidikan harus kita arahkan serta meresponse kebutuhan pasar, namun apakah hanya itu satu-satunya yang harus kita lakukan? Kalau itu yang kita utamakan maka pendidikan tinggi hukum kita akan menjadi sesuatu yang terasing (secluded, teralienasi) dari lingkungannya karena mendidik manusia hukum terlepas dari keutuhan diri manusia.

Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Mari kita bersama melakukan gerakan menuju PEMIKIRAN HUKUM yang PROGRESIF sehingga secara bertahap namun pasti kita akan mencoba menapaki mutiara kata Marc Galanter yakni menjadi ilmuwan hukum yang mampu ALLEVIATING HUMAN SUFFERING dan menjadi professional hukum yang NEED TO BE EVOLVED PERSONS. Tangan para penstudi hukum akan menorehkan nasib rakyat, apakah ke depan penegak hukum serta pendidikan tinggi hukum sebagai IBU ASUH benar-benar mampu memberikan manfaat bagi rakyatnya atau sebaliknya (menindas rakyatnya).

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum tidak bekerja di ruang hampa, yang bebas dari pengaruh berupa faktor-faktor non hukum. Oleh sebab itu kita sebaiknya bersikap convergence terhadap ilmu sehingga antara sekalian ilmuwan hukum saling menyapa, jangan menutup diri terhadap PERUBAHAN yang setiap detik bisa terjadi. Dunia ini panthareih, bergerak tanpa henti, everything is flux, demikian kata Heraclitus. Kita juga perlu menyadari bahwa hukum bukanlah semata-mata RULE and LOGIC, tetapi juga BEHAVIOR even behind behavior.

Oleh karena itu, kita seharusnya tidak hanya membaca dan mempelajari teks dan menggunakan logika peraturan saja melainkan perlu mendalami makna hukum, misalnya makna sosial (social meaning) kalau perlu dengan menggunakan cara MORAL READING sebagaimana dikatakan oleh Ronald Dworkin.

Hukum ada bukan untuk keluhuran dirinya sendiri melainkan untuk keluhuran umat manusia dan masyarakatnya. Saya perlu sampaikan bahwa HUKUM PROGRESIF bukanlah hukum yang anti undang-undang, bukan hukum yang dipakai sebagai dasar pembenaran pelanggaran hukum. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif. Sebaliknya, hukum progresif tetap menjunjung tinggi peraturan hukum namun tidak mau terkungkung (rule bounded) olehnya apabila menemui kebuntuan legalitas formal.

Hukum progresif selalu menanyakan apa yang bisa saya lakukan dengan peraturan hukum itu untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat (bringing justice to the people) melalui cara berhukum dengan RULE BREAKING, atau juga disebut breakthrough, terobosan hukum dengan mengutamakan kecerdasan spiritual untuk tidak terkungkung dengan aturan yang justru bila ditegakkan mendatangkan ketidakadilan, melakukan penafsiran hukum yg lebih dalam dan luas serta memiliki kepedulian dan keterlibatan terhadap warga negara yang lemah, marginal.

Untuk mengatakan Indonesia kini sedang baik-baik saja tampaknya sulit terucap mengingat kondisi perpolitikan kita sekarang tengah diuji dengan berbagai konflik horizontal maupun vertikal yang menganga. Tidak pun saya sebutkan di sini, Anda semua saya kira sudah mafhum. Lalu dengan cara apa Pancasila Sakti ini mengatasi semua problema bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu? Masihkah Pancasila menunjukkan kesaktiannya dengan menggunakan hukum progresif untuk menghadirkan keadilan (bringing justice to the people) di tengah rakyatnya. Hanya KEADILAN yang akan mampu meredam semua konflik vertikal dan horizontal tersebut. Apakah Anda juga pendukung

Pancasila Sakti itu? What will you do?

Saya sebagai dosen Mata Kuliah Pancasila selama 24 tahun, sungguh tersentak mendengar kesaksian Budayawan Sudjiwo Tedjo di ILC TV One tanggal 06 11 2019. Dia dengan tegas menyatakan penyangkalannya jika radikalisme dihadapkan dengan ANTI PANCASILA. Dengan nada ketus dia menyatakan: PANCASILA ITU TIDAK ADA karena YANG ADA ITU GAMBAR atau TEKS-nya saja. Di dunia real Pancasila itu tidak ada karena faktanya tidak ada yang bisa buktikan sebagai akibat adanya Pancasila. Pertanyaan besarnya: MUNGKINKAH ADA YANG ANTI DENGAN SESUATU YANG TIDAK ADA? Jadi, dengan penalaran yang “waras” menyatakan radikalisme itu berarti sikap dan perbuatan yang Anti Pancasila itu hanyalah tindakan yang tidak berdasar, artinya hal itu hanya menunjukkan bahwa rezim penguasa menjadikan Pancasila sebagai “alat gebuk” terhadap pihak yang berseberangan dengannya. Pancasila hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Jika demikian, apakah hal ini mampu menunjukkan kesaktian Pancasila atau sebenarnya yang tengah berlangsung adalah KESAKITAN Pancasila?

Masihkah Pancasila sebagai Nilai Dasar Hukum Indonesia?

Pancasila tidak lagi menjadi kaidah penuntun dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Jika secara ideal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, tampaknya itu bagaikan peribahasa jauh panggang dari api. Hukum yang pembentukannya tidak lagi didasarkan pada Pancasila justru telah dijadikan sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan.

Hal ini justru menunjukkan watak otoritarianisme sebuah pemerintahan yang mengaku demokratis. Ini sebuah ironi, bukan. Hukum yang tidak represif mana mungkin mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Dan sistem pemerintahan yang tidak demokratis, mana mungkin mampu menghormati (to respect), memenuhi (to fullfil) serta melindungi (to protect) Hak Asasi Manusia (HAM). Hubungan ini yang kita sebut dengan HUBUNGAN PIRAMIDAL antara ROL, DEMOKRASI dan HAM.

Hukum yang baik hanya mungkin dibuat dan ditegakkan oleh manusia-manusia yang baik, yakni manusia yang mengutamakan keselamatan manusia, keselamatan rakyat di atas segala kepentingan. Bukan sebaliknya kepentingan di atas keselamatan manusia atau rakyat. Bagi bangsa, salah satu ukuran manusia yang baik adalah manusia yang memiliki karakter dasar Pancasila. Itu pun jika Pancasila dimaknai secara murni dan konsekuen, bukan makna yang diperoleh dari rezim yang jauh tersentuh dari nilai-nilai dasar Pancasila.

Kesaktian Pancasila hanya akan mewujud jika rezim itu memiliki kedekatan dan sekaligus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan pada ideologi kapitalisme dan komunisme. Terbukti, komunisme itu bahaya latent dan kapitalisme itu bahaya nyata.

Jika suatu rezim ternyata justru jauh dan menjauhkan sistem pemerintahannya dari penerapan nilai Pancasila dan lebih senang berselingkuh dengan ideologi kapitalisme dan komunisme, maka Pancasila tidak lebih hanya sekedar mantra-mantra yang sudah kehilangan ruh kesaktiannya, justru yang menggejala adalah KESAKITAN PANCASILA. Dan kesakitan Pancasila itu adalah ketika menjadikan hukum minus Pancasila itu hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan bahkan sebagai alat menindas rakyat oleh pemerintah negara. Tentu, Anda semua tidak menginginkan hal ini terjadi, bukan?

Banjarbaru dan Semarang , 01 Oktober 2020

Penulis:
dr. Abd. Halim,SpPD.FINASIM. SH.MH.MM*
Prof. Dr. P. Suteki, SH. MHum**
* Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang
* Guru Besar Undip dan dosen penulis

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *