Mitigasi Wabah Komunisme dalam Kehidupan Rakyat Indonesia

  • Whatsapp
Hari kesaktian pancasila

Kilas Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.  Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bermula dari Surat Keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada 17 September 1966 lalu.

Setelah keputusan tersebut keluar, Wakil Panglima Angkatan Darat Letjen Maraden Panggabean dalam jumpa pers menjelaskan, Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia pada tanggal itu mendapat ancaman yang luar biasa sehingga hampir saja Pancasila musnah dari Bumi Pertiwi.

Read More

Namun, Pancasila selamat dari serangan fisik penganut Marxisme, Leninisme, dan Maoisme. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sumber kekuatan moril dan spiritual bangsa ini. Dalam surat itu dinyatakan, peringatan harus dilakukan oleh seluruh slagorde (pasukan) Angkatan Darat dengan mengikutsertakan angkatan lainnya serta rakyat. Pada 1 Oktober 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali dilakukan di Lubang Buaya.

Tragedi G30S/PKI

Diberitakan harian Kompas 6 Oktober 1965, gerakan tersebut merupakan bagian dari sejarah buruk bangsa Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, enam jenderal serta satu perwira pertama TNI AD yang menjadi korban. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean.

Pengertian Ideologi Komunisme

Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. (Wikipedia).

Ideologi komunis dikembangkan oleh Karl Marx dan merupakan kebalikan dari kapitalis, yang mengandalkan demokrasi dan produksi modal untuk membentuk masyarakat.  Keyakinan komunisme, yang paling terkenal diungkapkan oleh Karl Marx, berpusat pada gagasan bahwa ketidaksetaraan dan penderitaan diakibatkan oleh kapitalisme. Di bawah kapitalisme, pelaku bisnis swasta dan perusahaan mempunyai semua pabrik, peralatan, dan sumber daya lainnya yang disebut “alat produksi.”

Komunisme berbeda dari sosialisme, walaupun keduanya mempunyai kesamaan. Kedua filosofi menganjurkan kesetaraan ekonomi dan kepemilikan negara atas berbagai barang dan jasa. Namun, sosialisme biasanya bekerja melalui struktur demokrasi yang ada di negara-negara kapitalis. Hampir semua negara kapitalis, pada kenyataannya, mempunyai beberapa karakteristik sosialis, seperti sekolah umum dan program Jaminan Sosial di Amerika Serikat.

Aturan yang Membasmi Virus Komunisme di Indonesia

Ada dua dasar hukum utama untuk melarang, memberangus, dan mencegah komunisme di Indonesia.
Aturan pertama ialah Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Dalam pertimbangan Tap MPRS yang ditandatangani Ketua MPRS Jenderal TNI A.H. Nasution tersebut, tercantum tiga poin

• Satu, paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila.
• Dua, orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, khususnya PKI, dalam sejarah kemerdekaan RI, telah nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah RI yang sah dengan jalan kekerasan.
• Tiga, perlu mengambil tindakan tegas terhadap PKI dan kegiatan-kegiatan penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Tap MPRS terkait memiliki empat pasal

• Pasal 1 berbunyi, “Menerima dan menguatkan kebijakan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, berupa pembubaran PKI, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya; dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi PKI.”
• Pasal 2 berbunyi, “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta
media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang.”
• Pasal 3 berbunyi, “Kegiatan mempelajari secara ilmiah paham komunisme/marxisme-leninisme di universitas-universitas dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan, pemerintah diharuskan menerbitkan perundang-undangan untuk pengamanan.”
• Pasal 4 berbunyi, “Ketentuan-ketentuan di atas (pasal 1-3) tidak memengaruhi landasan dan sikap bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia

Aturan kedua yang digunakan negara untuk memberangus komunisme ialah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
• Pasal 107 a UU tersebut berbunyi, “Barangsiapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk, dipidana penjara paling lama 12 tahun.”
• Pasal 107 c berbunyi, “Barangsiapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana penjara paling lama 15 tahun.”
• Pasal 107 d berbunyi, “Barangsiapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana penjara paling lama 20 tahun.”
• Pasal 107 e berbunyi, “Pidana penjara paling lama 15 tahun dijatuhkan untuk mereka yang mendirikan organisasi yang diketahui atau diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya; mereka yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang berasaskan komunisme/marxisme-leninisme atau dalam segala bentuknya, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.” Undang-Undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada 19 Mei 1999.

Virus Komunisme Endemik atau Epidemik dan Pandemik di Indonesia?

Vaksinasi dan Imunisasi dengan  nilai luhur pancasila dan aturan perundangan diatas maka virus komunisme tidak boleh ada lagi berkembang  dan hidup di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan PKI tak boleh ada lagi di Indonesia, dan masyarakat tak diperkenankan menggunakan simbol palu-arit yang identik dengan komunis.
Tapi apakah kenyataan seperti ini di masyarakat saat ini?

Banyak ahli  menyatakan bahwa paham komunisme di Indonesia adalah dormand atau laten atau endemik yang tersembunyi dan akan memberikan gejala penyakitnya apabila daya tahan imunitas  menurun dimana  nilai luhur pancasila dan ajaran agama ditinggalkan. Atau timbulnya kembali  faham komunisme ini akibat pandemik yang sumber virusnya dari luar seperti dari negeri komunis RRC  seperti wabah pandemik covid19.

Ciri Ciri Ideologi Komunisme

• Sifatnya ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan. Menganggap Tuhan tidak ada, kalau dia berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi ketika berpikir Tuhan itu ada, maka keberadaan Tuhan terserah kepada manusia.
• Kurang menghargai manusia sebagai individu, dibuktikan dengan ajaran yang tidak mengijinkan seseorang menguasai alat-alat produksi.
• Komunisme mengajarkan teori pertentangan (perjuangan) kelas.
• Doktrin komunis salah satunya yaitu the permanent / continuous revolution (revolusi terus-menerus). Revolusi menyebar ke seluruh dunia, maka komunisme disebut go internasional. (Pandemik)
• Komunis mempunyai progam terwujudnya masyarakat yang makmur, tanpa kelas, dan semua orang itu sama. Tetapi untuk mewujudkannya, ada fase diktator proletariat yang mempunyai tugas membersihkan kelas lawan komunisme. Terutama tuan tanah yang bertentangan dengan demokrasi.
• Komunisme menganut sistem politik satu partai, yaitu partai komunis. Sehingga bisa dibilang Negara komunis tidak ada partai oposisi atau komunisme itu pada dasarnya tidak menghormati HAM.
• Negara dan hukum akan lenyap karena tidak lagi diperlukan.

Kelebihan dan Kekurangan Komunisme

Pada umumnya, setiap paham atau ideologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan untuk paham komunisme sendiri terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan didalamnya, diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Kelebihan
• Dalam bidang ekonomi, negara yang menganut paham ini akan cenderung lebih mudah dalam mengendalikan angka pengangguran, inflasi, serta masalah lainnya. Sebab pemerintah memiliki kendali penuh.
• Setiap individu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada pihak yang menganggap dirinya lebih unggul dari yang lain.
• Jarang sekali terjadi masalah ekonomi seperti krisis ekonomi atau kasus kelaparan. Sebab, pemerintah telah mengatur segala permasalahan yang ada dan masyarakat tinggal mengikutinya.
2. Kekurangan
• Berpotensi besar untuk terjadi kasus monopoli yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang bisa berdampak merugikan masyarakatnya.
• Di dalam penerapannya, paham komunisme cenderung tidak menghargai adanya hak asasi manusia.
• Tidak ada kebebasan individu, karena semua hal yang dilakukan dikendalikan penuh oleh pemerintah.
• Menurunkan atau menghilangkan motivasi individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebab mereka tidak dapat mempunyai usaha sendiri. Sekeras apapun usahanya, maka kedudukannya juga akan tetap sama dengan yang lain.
• Tidak terdapat kepercayaan adanya Tuhan yang menjadi salah satu harapan si pembawa komunisme pertama kali yakni Karl Marx

Sejarah kelam Pengkhianatan Komunisme di Indonesia

Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 setidaknya ada beberapa peristiwa pemberontakan dan pengkhianatan bangsa yang hendak mengkudeta pemerintahan yang berdaulat. terutama oleh PKI

• Pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dipimpin oleh Muso. Pemberontakan ini adalah peristiwa pertama sejak Indonesia merdeka. Pemberontakan itu sendiri dipicu oleh ketidaksetujuannya para kaum komunis dengan ideologi Pancasila yang dibentuk dan diciptakan oleh bapak bangsa, Sukarno beserta para pembantunya, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Sesuai dengan namanya pemberontakan tersebut menginginkan bahwa ideologi Pancasila digantikan dengan faham komunis, yang kala itu kiblatnya adalah Negara Uni Soviet.

• Pengkhianatan G 30 S/PKI. Peristiwa kelam ini seperti diketahui terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana enam jendral dan satu perwira menengah menjadi korban kebiadabannya. Seperti peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948, peristiwa yang akhirnya menjadi tonggak sejarah lengsernya kepemimpinan Sukarno ini juga ingin merubah ideologi Pancasila dengan faham komunis. Di bawah kepemimpinan Jendral Suharto yang kelak menjadi presiden terlama bangsa ini, PKI yang kali ini dipimpin oleh DN Aidit dan Untung berhasil ditumpas hingga ke akar-akarnya.

Mitigiasi terhadap paham komunisme dengan mendeteksi Moderasi Komunisme dan Penguatannya Melalui Kebijakan Publik

Mitigasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan meminimalkan dampak suatu masalah misalnya wabah virus, bencana alam atau dalam tulisan ini paham komunisme terhadap seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan  Moderasi sebagai pemahaman sisi berlawanan dari radikalisasi.

Moderasi berarti proses melunakkan keradikalan sesuatu pemikiran hingga sikap dan tindakan melalui berbagai sarana baik narasi maupun keputusan kongkret. Komunisme itu paham yang radikal, revolusioner juga. Keradikalan komunisme di Indonesia pasca kegagalan pemberontakannya pada 30 September 1965 dapat kita deteksi hendak dilunakkan melalui berbagai kebijakan publik berupa keputusan dan putusan kelembagaan negara. Berikut beberapa kebijakan publik yang ditengarai sebagai bentuk moderasi komunisme di Indonesia.

1. Upaya pencabutan Tap MPRS No. XXV 1966 telah dilakukan sejak Presiden Abdurrahman Wahid.

Kompasiana 30/09/2012 mewartakan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-4, K.H. Abdulrachman Wahid atau yang popular dengan nama Gus Dur adalah presiden Indonesia pertama sejak orde baru yang mengusulkan ide objektivitas sejarah ketika ia menggulirkan wacana pencabutan TAP MPRS XXV Tahun 1966. Gus Dur mengusulkan pencabutan Ketatapan Majelis tentang pembubaran PKI dan pernyataan pelarangan pengembangan ide Marxisme itu karena dianggapnya telah usang alias out of date.

Argumen Gus Dur saat itu tidak terbaca secara utuh karena gelombang protes atas usulannya telah lebih dahulu naik melebihi keinginan luhurnya. Dari media massa sedikitnya dapat diketahui tiga alasan objektif Gus Dur.

Pertama, bahwa konsep-konsep Marxisme telah dipelajari terbuka di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, era komunis telah berakhir seiring berakhirnya negara Uni Sofiet di ujung babak perang dingin. Ketiga, dendam sejarah masa lalu harus disingkirkan demi menata kehidupan Indonesia yang lebih baik ke depan.

Presiden Gus Dur menerima banyak sekali tekanan dari kelompok-kelompok yang menantang usulannya. MUI dalam rapat pleno 21 Maret 2000 secara tegas menentang wacana yang digulirkan presiden.

Hartono Mardjono, anggota DPR dari Partai Bulan Bintang menyatakan akan meminta MPR menggelar sidang istimewa jika Gus Dur mencabut TAP MPRS XXV/1966. Partai Bulan Bintang juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas usul Gus Dur. Demikian halnya dengan FUII yang menggelar aksi massa sepanjang jalan Merdeka Utara.

Di sisi lain, dukungan atas ide Gus Dur juga mengalir. Banyak kalangan generasi muda yang mendukung wacana presiden Gus Dur. Demikian pula dukungan yang datang dari aktivis gerakan hak asasai manusia dan lingkungan perguruan tinggi.

Sebagaimana kita ketahui, kontroversi pencabutan TAP MPRS XXV/1966 telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya kepemimpinan presiden Gus Dur. Bahkan, pada rapat fraksi komisi B DPR RI hari Minggu 3 Agustus 2003, semua fraksi sepakat tidak mencabut TAP MPRS XXV/1966. Fraksi TNI/Polri berpendapat, pemikiran untuk mencabut atau mempertahankan ketetapan majelis itu selayaknya ditempatkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945.

Dalam sidang tahunan MPR 2003, ketua MPR Amien Rais menandaskan bahwa MPR telah mencapai keputusan untuk tetap mempertahankan TAP MPRS XXV/1966. Keputusan ini sekaligus merupakan penetapan MPR atas ketetapan MPRS yang terdahulu.

2. Tidak menjadikan Tap MPRS XXV 1966 sebagai Pertimbangan dalam Pembentukan RUU HIP.

Untuk apa sebenarnya RUU HIP dan RUU BPIP ini dibuat? Kecurigaan saya ternyata terbukti ketika fraksi-fraksi pengusungnya sengaja menolak dimasukkannya Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan menganut ideologi komunisme dan marxisme-leninisme.

Protes umat Islam menggema menolak RUU HIP karena penolakan Tap MPRS tersebut sebagai politik hukumnya. Perkembangan terakhir, inisiator RUU HIP setuju memasukan Tap MPRS tersebut dengan syarat agar paham lain yang mengancam dan bertentangan dengan Pancasila dicantumkan juga sebagai ideologi terlarang. Sekjen PDIP menyebut ada dua ideologi yang dimaksud, yaitu Khilafahisme dan Radikalisme.

3. Hak dipilih Diberikan Kembali, Putusan MK Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota telah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya dan bertentangan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi, dalam putusan akhirnya yang disampaikan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (24/2/2003) petang, menyatakan bahwa pasal tersebut tak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga bekas tahanan politik dari partai terlarang seperti Partai Komunis Indonesia juga berhak dipilih dalam Pemilu.

Pasal 60 huruf g UU Pemilu itu menyebutkan bahwa mereka tak diberikan hak politiknya adalah “Bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.”

Telah terjadi PELONGGARAN untuk konsolidasi faham komunisme sedangkan patut diduga kegiatan mereka makin berani dan terang-terangan. Apakah negara lain yg demokratis dan menjunjung tinggi HAM juga melakukan pembatasan hak politik? Ya! Jerman (de-Nazi-sasi), Amerika Serikat (terkait Al Qaeda).

Penulis sependapat dengan dissenting opinion Hakim MK Achmad Roestandi tentang pembatasan hak dipilih eks anngota PKI dan yang terlibat itu konstitusional. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pembatasan seperti itu bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap semua hak asasi manusia, yang tercantum dalam keseluruhan Bab XV HAK ASASI MANUSIA, kecuali terhadap hak-hak yang tercantum dalam pasal 28 I, yaitu :
a. hak hidup.
b. hak untuk tidak disiksa.
c. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
d. hak beragama.
e. hak untuk tidak diperbudak.
f. hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum.
g. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pembatasan yang diatur dalam Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk dalam salah satu hak yang disebut dalam Pasal 28 I ayat (1). Oleh karena itu  pembatasan dalam Pasal 60 huruf g tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah terungkap bahwa ketika Pasal 60 huruf g dibahas telah secara mendalam dipertimbangkan alasan-alasan pembatasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Hakim Achmad Roestandi, pembatasan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 huruf g bukanlah pembatasan yang bersifat permanen, melainkan pembatasan yang bersifat situasional, dikaitkan dengan intensitas peluang penyebaran kembali faham (ideologi) Komunisme/ Marxisme-Leninisme dan konsolidasi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebagaimana diketahui penyebaran ideologi komunisme dan konsolidasi PKI tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia, dengan tetap diberlakukannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 oleh MPR hingga saat ini. Menurut keterangan ahli, Dr. Thamrin Amal Tomagola, TAP MPR itu secara formal adalah sah, karena dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Bahwasannya pembatasan ini bersifat situasional, dapat ditelusuri dengan semakin longgarnya perlakuan terhadap bekas anggota PKI dan lain-lain dari undang-undang Pemilu yang terdahulu ke undang-undang Pemilu berikutnya.

Dalam undang-undang Pemilu sebelumnya bekas anggota PKI dan lain-lain, bukan saja dibatasi hak pilih pasif (hak untuk dipilih), tetapi juga hak pilih aktif (hak untuk memilih). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibatasi hanya hak pilih pasif saja.

4. Penerbitan SKKPH oleh Komnas HAM

Antaranews.com Jatim 1 Oktober 2019 memberitakan bahwa Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia atau “Center for Indonesian Community Studies” (CICS) menyatakan keberatan terhadap penerbitan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH) bagi orang-orang eks-Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ketua CICS Arukat Djaswadi kepada wartawan di Surabaya menjelaskan SKKPH bagi orang-orang eks-PKI disetujui untuk diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).  CICS khawatir SKKPH yang telah diterbitkan nantinya dibawa ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan selanjutnya bisa menjadi jalan bagi PKI untuk kembali mendapatkan legitimasi di Indonesia. Menurut pengakuan Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung, sampai hari ini sudah 3.000-an SKKPH yang diterbitkan. CICS, lanjut Arukat, mempertanyakan konsekuensi dari SKKPH yang telah diterbitkan. Jadi, melalui SKKPH, eks-PKI diakui lembaga negara sebagai korban, berarti pelaku pemberontakan 1965 bukan PKI, dengan begitu mereka bersih. Selanjutnya menuntut kompensasi, ganti rugi, rehabilitasi dan mendesak negara minta maaf, TAP MPRS XXV 1966 dicabut, akhirnya PKI hidup lagi.

5. Upaya Rekonsiliasi PKI sebagai “Korban”.

Balairung 27 Juli 2019 menurunkan suatu pawarta tentang rekonsiliasi korban “pembantaian 1965”. Upaya untuk melakukan rekonsiliasi antara pihak “korban” pemberontakan PKI terus dilakukan. Namun demikian, dari pihak pendukung rekonsiliasi, ada dua kelompok yang saya kira cukup sulit untuk menerima upaya rekonsiliasi seperti angkatan bersenjata dan beberapa kelompok keagamaan. Mengapa perlawanan tersebut terjadi?

Menurut versi pendukung rekonsiliasi, ada 2 kelompok penolak upaya rekonsiliasi. Kelompok pertama adalah militer dan keluarganya. Tentu saja karena merekalah yang ikut memproduksi penyeragaman sejarah. Mereka memproduksi narasi tidak seimbang bahwa PKI adalah dalang tunggal penculikan dan pembunuhan perwira militer. Kelompok kedua mereka sebut Islam Konservatif. Kesalahan memahami sejarah juga terjadi dalam faksi Islam konservatif. Mereka masih mewarisi pandangan sejarah yang manipulatif baik setelah maupun sebelum kemerdekaan Indonesia.

Dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa elite yang terang-benderang menolak agenda rekonsiliasi ini memang tidak memiliki jarak dengan masa lalu. Sehingga rekonsiliasi menjadi sulit terwujud selain karena larangan resmi terhadap komunisme dalam TAP MPRS No. XXV 1966 dan Kepres No. 28 Tahun 1975, disebabkan juga karena dua kubu itu. Militer, khususnya TNI AD, dan Islam “konservatif” masih tidak berjarak dengan masa lalu.

Ada yang berpandangan bahwa rekonsiliasi itu mustahil dilakukan bahkan dikatakan penyelesaian kasus Penumpasan PKI 1965-1966 adalah pekerjaan yang pelik hingga saat ini. Penumpasan itu terjadi tidak dapat dipisahkan dari makar PKI khususnya pada tahun 1956.

Rupanya di Indonesia, lebih mudah untuk memasukkan unta ke dalam lubang jarum daripada menyelesaikan kasus Penumpasan PKI ’65. Rekonsiliasi yang berusaha mengklaim bahwa PKI adalah korban, bukan pelaku makar pada 30 September 1965 tampaknya akan sulit terwujud bahkan akan terus membuka luka lama, berupa dendam politik yang tidak berkesudahan. Sejarah telah membuktikan bahwa makar partai yang berpaham komunisme telah merenggut ribuan jiwa di negeri ini. Ini sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Jadi, masih perlukah kita melakukan rekonsiliasi?

Penutup

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah mengabaikan sejarahnya. Moshe Dayan, seorang ahli strategi militer Israel bahkan menyatakan bahwa suatu bangsa tidak akan bisa bangkit kembali ketika (1) Tidak peduli dengan sejarahnya; (2) Tidak memiliki perencanaan yang matang dan detail melainkan spontanitas dan tidak detail; (3) Tidak memiliki literasi tinggi (malas baca). Bangsa ini pun telah mengalami pahit getirnya kehidupan akibat sering melupakan sejarah, tidak mengambil pelajaran darinya dan membiarkan sejarah pilu terus berulang.

Komunisme yang pernah mengejawantah ke dalam PKI telah terbukti melakukan makar, baik terhadap ideologi Pancasila maupun kekuasaan pemerintahan yang sah namun moderasi demi moderasi terhadapnya melalui kebijakan publik makin terasa. Jika kita tidak waspada, pasti ideologi yang jelas bertentangan dengan sebagian besar anak bangsa Indonesia ini akan bangkit kembali melalui kebijakan publik yang makin menguatkan posisinya.

Ideologi tidak akan pernah mati, sekali pun ideologi itu tidak bersesuaian dengan fitrah manusia. Eksistensinya untuk menguji seberapa tangguh bangsa ini memahami, mematuhi serta mengadaptasikan ideologi bangsa yang dianut, yakni Pancasila. Pancasila sebagai mahakarya umat Islam bersama kaum nasionalis mesti dijadikan tameng perlawanan terhadap komunisme. Namun, perlawanan itu akan tak berarti ketika religiusitas bangsa ini makin ambyar alias rapuh.

Musuh bersama kita adalah komunisme dengan segala pengejawantahannya, bukan Islam dengan segala ajarannya, termasuk fikih siyasah perihal kekhalifahan. Umat ini seharusnya memahami bagaimana menempatkan fikih untuk diyakini, dipelajari, didakwahkan. Yang penting tidak pernah ada pemaksaan, kekerasan apalagi makar.

 

Judul asli:

“Mitigasi Wabah Komunisme dalam  Kehidupan Rakyat Indonesia  dan  Sanggupkah Kita Mendeteksi Moderasi Komunisme dalam Kebijakan Publik? (Refleksi Hari Kesaktian Pancasila).”

Banjarbaru dan Semarang , 28 September 2020

Penulis kolaborasi
dr. Abd. Halim,SpPD.FINASIM. SH.MH.MM*
Prof. Dr. P. Suteki, SH. MHum**
* Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang
* Guru Besar Undip dan dosen penulis

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *