Osteoporosis Pilkada Serentak yang Dipaksakan Dimasa Wabah. Lonceng Kematian dan Pelanggaran HAM Berat?

  • Whatsapp
pilkada serentak vs corona

Setiap rezim, di negara manapun berada, yang menginginkan disebut Good Goverment selalu akan mendengar dan mempertimbangkan aspirasi suara mayoritas. Apalagi di negara yang menganggap negara demokrasi dan ini hukum politik. Mayoritas adalah kekuatan yang menentukan. Kecuali jika kelompok mayoritas rapuh dan berada dalam kendali kekuasaan. Seperti rakyat India yang hindu di era kerajaan Mughol.

Di Indonesia, ada dua ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Dengan ciri, cara, karakter dan klaster yang berbeda, keduanya mewakili suara mayoritas penduduk Indonesia. Rezim sekuat Orde Lama dan Orde Baru sekalipun, kendor ketika dua ormas besar itu “secara resmi” memprotes kebijakannya. Begitu juga rezim-rezim setelahnya.

Read More

Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi cenderung lebih percaya diri dan berani. Tak saja NU dan Muhammadiyah, suara MUI juga gak didengarkan. Misalnya terkait RUU HIP, ormas MUI, NU dan Muhammadiyah melakukan protes dan didukung oleh ratusan ormas lainnya. Minta RUU HIP dibatalkan. Cabut dari prolegnas. Namun tidak digubris. Baik oleh DPR maupun pemerintah.  Tidak saja soal RUU HIP.

Baru-baru ini, NU dan Muhammadiyah juga meminta pemerintah menunda pilkada desember 2020 nanti. Sebab, rawan penyebaran covid yang akhir-akhir ini makin menghawatirkan. Tingkat penyebaran di atas 4000 orang perhari. Angka kematian di atas 100 orang perhari. Jumlah kematian sampai tgl 24 September 2020 adalah 9.977 orang. Jumlah yang terpapar positif covid19 257.388  orang. Dan ini bukti bahwa pemerintah selama ini tak cukup bisa dipercaya mampu mengendalikan dan mengatasi covid19 dan bahkan bisa dikatakan gagal menjalankan amanat UUD. Ini catatan dan fakta obyektif.

Meski diprotes banyak pihak, tak ada tanda-tanda Jokowi akan menunda pilkada. Berbeda dengan rakyat, pemerintah merasa yakin bahwa penyebaran covid bisa dikendalikan. Karena itu, tak harus menunda pilkada.

Alasan Presiden tetap Lanjutkan Pilkada Serentak

Menko Polhukam Prof. Mahfud MD  mengungkap beberapa alasan yang disampaikan Presiden Jokowi mengapa tetap memutuskan agar Pilkada 2020 jalan terus di tengah pandemi Corona yaitu bahwa:

1. Untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam suatu agenda yang telah diatur dalam UU dan berbagai aturan perundang-undangan.

2. Tidak ada kepastian kapan COVID-19 berakhir. Di negara-negara yang serangan COVID lebih besar, seperti Amerika, pemilu juga tidak ditunda.

3. Pemerintah tidak ingin terjadinya kepemimpinan di daerah dilaksanakan oleh pelaksana tugas (plt) pada 270 daerah dalam waktu bersamaan karena ditundanya pilkada. Dan mengingatkan plt tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang implikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain, seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Dan akan kurang menguntungkan bagi proses pemilihan kita jika 270 daerah itu dilakukan plt tanpa waktu yang jelas.

Celah Hukum Penjadwalan Ulang Pilkada

Padahal pada UU Nomer 6 tahun 2020 yang merupakan pengesahan oleh DPR terhadap PERPPU no 2 tahun 2020, pasal 201A  ayat 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak bisa ditinjau kembali dan diundurkan lagi apabila pada bulan desember kondisi bencana nonalam belum berakhir.

Pada Pasal 201A UU Nomer 6 tahun 2020 bahwa :

1. Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O1 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

2. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2O2O.

3. Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Pasal 122A

Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.1.

Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.2.

Berdasarkan PKPU RI nomor 5 tahun 2020 pasal 8B bahwa pelaksanan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 dan pasal 8C disebutkan bahwa semua tahapan, program dan jadwal harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan penanganan covid 19.

Tahapan pilkada yang mempunyai resiko penularan Covid 19 adalah tahapan Kampanye yang dijadwalkan tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020 dan pada H pencoblosan yaitu tanggal 9 Desember 2020.

Ada 9 pemilhan gubernur dan ada 224 wilayah kabupaten, dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 Provinsi di Indonesia. Ke 9 provinsi yang menyelengarakan pilkada serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

  1. Sumatera Barat
  2. Jambi
  3. Bengkulu
  4. Kepulauan Riau
  5. Kalimantan Tengah
  6. Kalimantan Selatan
  7. Kalimantan Utara
  8. Sulawesi Utara
  9. Sulawesi Tengah.

Sedangkan ada 7 kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang melaksanakan pilkada serentak yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Kota Baru, Kab. Balangan, Kab Hulu Sungai Tengah, Kab. Tanah Bumbu.

Seperti kita ketahui bahwa Presiden telah menetapkan Bencana Nasional Non Alam untuk Pandemi COVID-19 ini, pada tanggal 13 April 2020 dgn Keppres nomor 12 tahun 2020, hal yang tidak bisa dihindari adalah event-event yang melibatkan banyak orang harus dicegah dan ditunda dahulu demi kemaslahatan bersama untuk menahan bencana Pandemi.

Bidang Ekonomi, Politik, Budaya dan yang lainnya menahan diri dari serangan efek dari berhentinya kesibukan masyarakat. Resesi itu pasti karena pengalihan biaya dan mandegnya kegiatan perekonomian. Tidak terelakkan dan semoga setiap orang bisa memahaminya, dengan menahan diri untuk survive dari pandemi yang merupakan malapetaka besar bagi sebagian besar warga Indonesia.

Meski diprotes banyak pihak, tak ada tanda-tanda Jokowi akan menunda pilkada. Berbeda dengan rakyat, pemerintah merasa yakin bahwa penyebaran covid bisa dikendalikan. Karena itu, tak harus menunda pilkada.

Belum tahu apa strategi pemerintah sehingga begitu yakin mampu mengendalikan penyebaran covid-19 saat pilkada. Apakah pemerintah hanya akan mengijinkan kampanye digital via media dan medsos? Atau akan melakukan operasi yustisi di musim kampanye dan saat pencoblosan?

Pemerintah harus memberi alasan “masuk akal” terhadap rakyat yang sedang panik dihajar covid-19 ini. Pertama, pemerintah harus meyakinkan rakyat bahwa pilkada memang sangat urgent, karena itu tidak bisa ditunda. Kalau ditunda akan mengakibatkan dampak yang serius. Pemerintah harus menjelaskan “dampak serius” yang akan terjadi jika pilkada ditunda.

Jika pilkada ditunda, maka ada 270 plt kepala daerah. Para ptl kepala daerah tidak bisa ambil kebijakan strategis. Padahal, saat pandemi dibutuhkan kebijakan strategis, kata Mahfuz MD. Ini alasan mengada-ada. Sama sekali tidak meyakinkan. Kalau terpaksa, apa susahnya bikin aturan baru untuk mengatur kewenangan plt.

Kedua, pemerintah harus menjamin bahwa penyebaran covid-19 tidak akan terjadi saat pilkada diselenggarakan. Strategi apa yang pemerintah akan lakukan perlu diungkapkan agar rakyat bisa percaya dan menjadi tenang. Strategi itu mesti terukur. Bukan tebak-tebak buah semangka.

Jika pemerintah tidak mampu memberi dua alasan di atas, atau gagal membeberkan analisis statistik yang meyakinkan, ini sama artinya menantang maut. Wajar jika kemudian rakyat menduga-duga bahwa kebijakan ini diambil lantaran anak dan menantu presiden ikut pilkada. Yaitu Gibran di Solo dan Bobby di Medan.

Alur pikiran rakyat sederhana. Bahwa ongkos (cost) politik untuk jadi calon kepala daerah itu sangat mahal. Semakin diundur, semakin besar ongkos yang harus dikeluarkan.

Pilkada 2020 sedianya digelar 23 September, lalu diundur 9 desember. Mau diundur lagi? Ya ampuuun, kata para calon. Bandar bisa tekor.
Jelang pilkada desember 2020, para calon sudah keluarkan dana cukup besar. Setidaknya untuk mahar partai, biaya survei dan konsolidasi, serta biaya pemanasan kampanye. Kalau ditunda, semua biaya-biaya itu dipastikan akan membengkak.

Tentu, semua biaya itu bukan seluruhnya dari kocek pribadi calon. 92 persen melibatkan bohir, kata Mahfuz. Keterlibatan bohir disini menjadi faktor penting. Sebab, para bohir, terutama kelas kakap, punya akses untuk bisa menekan dan bahkan mengendalikan kebijakan.
Itu baru dana pencalonan. Belum lagi kalau bicara anggaran KPU. Pasti akan ikut bengkak. Di tengah defisit APBN, penundaan pilkada akan membuat negara makin berat. Sekarang aja sudah berat. Saking beratnya, bikin aturan baru agar bisa cetak uang.

Kalau pilkada ditunda, sampai kapan? Adakah yang jamin bahwa awal tahun 2021 pandemi berakhir? Makin lama ditunda, makin besar biaya yang harus dikeluarkan calon dan para bohir itu.

Dalam pilkada yang berlarut-larut, Herd Imunity berlaku. Tidak saja untuk kesehatan, tapi juga politik. Siapa yang kuat dananya akan besar peluangnya jadi pemenang. Calon yang logistiknya cekak akan megap-megap. Yang menang, balik modal gak ya?

Dilematis! Satu sisi ada anak, menantu dan para bohir. Juga pentingnya menyelamatkan negara dari defisit anggaran. Disisi lain, nyawa rakyat terancam covid. Sebagai seorang negarawan, Jokowi mestinya tak perlu terjebak dalam dilema itu. Utamakan nyawa rakyat, itu tugas seorang negarawan. Kecuali jika ingin jadi pecundang.

Kalau dari awal pandemi Jokowi punya pilihan dan ketegasan keberpihakan pada nyawa rakyat, tak perlu banyak jiwa melayang dan alami resesi ekonomi berkepanjangan. Artinya, kebijakan pemerintah selama ini keliru menaruh pilihan.

Sebelum pemerintah memiliki keyakinan mampu menjamin keselamatan rakyat dari ancaman covid akibat kerumunan kampanye dan pencoblosan di pilkada, maka menunda itu lebih bijak. Ini sekaligus sebagai langkah akomodatif terhadap harapan rakyat yang diantaranya disuarakan NU dan Muhammadiyah.

Jika pilkada dipaksakan, dan terbukti nanti terbentuk cluster penyebaran, maka pemerintah, dalam hal ini Jokowi, akan semakin defisit kepercayaan.

Ketika pasca pilkada jumlah terinfeksi makin banyak dan angka kematian akibat covid-19 bertambah, ini bisa jadi anti klimaks di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda. Saat itu, nasib Jokowi akan jadi taruhan Pilkada sebenarnya dapat dilihat sebagai sebuah “ajang peperangan” di masa damai.

Secara ideal, Pilkada itu sebuah pertempuran “nalar” untuk menuju peradaban yang lebih baik. Para pihak yang berkontestasi seharusnya warga negara- terbaik agar mereka yang menang menjadi pemimpin terbaik untuk semua. Namun, realitas yang ada seringkali demokrasi ternyata kesulitan mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Pemekaran wilayah yang juga diikuti dengan Pilkada, misalnya justru dapat berkonsekuensi akan melahirkan raja-raja baru. Akhirnya calon terpilih pun tidak sudi mendekatkan pelayanan bagi rakyat jelata, bahkan hanya memikirkan diri dan kelompok, partai pengusungnya.

Lima tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015 lalu, tercatat 269 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten melaksanakan pilkada serentak.

Pada 15 Februari 2017, teragendakan sebanyak 101 daerah, 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Kita dapat membayangakan betapa sibuknya pemerintah daerah dan panitia penyelenggara pemilu.

Namun, itulah itu semua risiko yang harus ditanggung ketika kita menjatuhkan pilihan menentukan pemilu Pilkada Langsung. Masalah akan bertambah, kesibukan makin tinggi, biaya berlipat ketika kita dihadapkan ada fakta bahwa kita ada di masa pandemi corona.

Osteoporosis atau Kerapuhan Pilkada di Masa Pandemi

Beberapa potensi “bahaya atau kerapuhan”  yang dihadapi rezim pilkada di masa pandemi corona, antara lain:

Kualitas penyelenggaraan pilkada terdegradasi, buruk. Prinsip yang dapat menjaga marwah Pilkada tidak lain berupa asas-asas pilkada khususnya JUJUR dan ADIL. Di tengah pandemi corona itu yang akan dianut adalah aliran pragmatisme, dan apalagi karena kemiskinan warga pemilih dan calon membutuhkan suara itu sering terlibat dalam transaksi ekonomi.

1.Keselamatan dan kesehatan warga negara terancam. Masa puncak pandemi corona hingga sekarang belum pasti. Angka infeksi penyakit masih pasang surut meskipun para warga telah menjalankan program PSBB.

2.Partisipasi pengguna hak pilih rendah karena pertimbangan pandemi yang belum mereda. Salah satu kerawanan ialah tingkat partisipasi rendah lantaran tren wabah korona yang saat ini masih meningkat dan masyarakat menghindari aktivitas berkerumun. Meskipun Juru Bicara Gugus Petugas Percepatan Covid diganti, tren kejadian covid-19 beberapa hari ini ada 2.000 hingga 4000 orang lebih yang dinyatakan positif covid-19 per hari di Indonesia.

Sementara itu, tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu pada saat situasi normal tidak lebih dari 60 s/d 70 persen, apalagi di saat pandemi corona. Diperkirakan partisipasi rakyat dalam pilkada akan menurun drastis

3. Transaksi jual-beli suara sangat potensial menguat. Politik transaksional pada pilkada di tengah pandemi bakal menguat lantaran kebutuhan ekonomi warga yang meningkat dan pragmatisme kandidat kepala daerah. Kandidat mungkin merasa ruang geraknya sudah semakin susah karena protokol kesehatan yang harus mereka patuhi, maka pendekatan pragmatis akan dipilih dengan akan melakukan jual-beli suara.

4. Politisasi program penanganan covid-19. Khususnya para calon incumbent akan memanfaatkan kesempatan penanganan covid sekaligus untuk curi start kampanya terselubung. Misalnya, melalui pembagian bantuan negara sembako, namun diklaim sebagai bantuan pribadi, bungkusnya ada foto diri dan narasi pribadi.

5.Politik bumi hangus setelah jadi kepala daerah. Kesulitan-kesulitan suksesnya memenangkan calon di pilkada dapat makin mendorong pasangan pemenang dan tim suksesnya segera setelah pelantikan merapatkan barisan untuk melakukan pergantian gerbong “kabinet”. Pejabat yang mendukung akan dipertahankan atau dipromosikan.

Sebaliknya, yang dianggap lawan akan dicopot atau di-nonjobkan. Pebisnis democracy berpotensi marak terjadi. Meskipun pilkada serentak ini membuat para bandar politik (pebisnis democracy) kurang bisa lagi bermain di setiap daerah yang melaksanakan pilkada, namun diprediksikan masih tetap akan terjadi.

Para bandar politik ini biasanya menjadi penyandang dana untuk para kontestan dengan janji imbalan proyek-proyek infrastruktur, konsesi tambang, HPH dan segala macam potensi yang bisa dikeruk dari daerah itu. Dalam hal ini bahkan Menkopolhukam sempat membuat pernyataan sebesar 92 persen pilkada didanai oleh “cukong” (cnnIndonesia, 11/9/2020).

Jadi, demokrasi melalui Pilkada ini ternyata melahirkan pebisnis-pebisnis democracy yg tidak hanya berbisnis barang dan jasa, tanpa melihat lagi halal atau haram, tetapi lebih jauh lagi, mereka juga membisniskan demokrasi itu sendiri. Bisnis democracy lengkap dengan layanan purna jual dalam bentuk korupsi, manipulasi, kolusi dan saudara-saudaranya.

6. Mencari jalan keluar dan terobosan Hukum
Pilkada pada Desember mendatang masih diselimuti sejumlah ketidakpastian mulai dari anggaran tambahan untuk alat kesehatan atau pelindung diri, teknis penyelenggaraan, dan sosialisasi baik kepada penyelenggara di daerah dan pemilih. Disarankan agar pilkada sebaiknya diundur hingga Juni 2021 agar persiapan bisa dilakukan lebih matang. Hal ini pun belum ada kepastian karena masa puncak pandemi corona hingga sekarang belum dapat ditetapkan secara pasti oleh pemerintah.

Perlu diinisiasi cara pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh DPRD. Untuk itu harus ada perubahan UU PEMILU khususnya yang mengatur PILKADA. Di samping itu perlu dipersoalkan kembali apakah Pilkada langsung mempunyai landasan konstitusional ?

Dalam UUD 45, Pasal18 (4) tidak memerintahkan untuk melakukan pilkada langsung. Pada pasal itu hanya diterangkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Atas dasar apa kita melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan biaya yang super mahal?

Mungkinkah dibuat PERPPU Pilkada Jilid 2?

Kita terlalu mempertaruhkan risiko dan reputasi demokrasi lokal kita kalau memutuskan pilkada untuk tetap lanjut pada Desember 2020, sementara kondisi objektif hari ini belum mampu meyakinkan masyarakat terhadap hal-hal yang diperlukan untuk bisa melanjutkan pilkada di 2020. Ancaman kluster baru corona Pilkada tetap mengancam.

Oleh karena itu Presiden dapat menerbitkan PERPPU PILKADA JILID 2 yang berisi bahwa untuk Pilkada di Masa Pandemi Corona ini Kepala Daerah dan Wakilnya tidak dipilih secara langsung melainkan melalui DPRD terkait. Apakah ini mungkin sedangkan proses pilkada telah dimulai? Jika keadaan makin gemting karena pandemi corona, apakah ini bukan alasan yg dijadikan dasar keluarnya Perppu?

Lonceng Kematian kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pelanggaran HAM Berat?

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar warga (basic right) berupa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

Menurut UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan ringan. Berikut ini penjelasannya:

1. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM yang bersifat non-derogable rights,  yang hakya tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apa pun termasuk pelanggaran HAM berat.

Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak sehat dan hak terhindar dari penyakit atau wabah yang dicegah dengan usaha yang diamanatkan UU, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, sering akan mendapat kecaman sebagai negara yang melakukan pelanggaran serius HAM (gross violation of human rights).

Pelanggaran HAM yang bersifat berat menurut UU RI No. 16 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Pelanggaran HAM Ringan

Pelanggaran yang derogable bersifat hak-haknya boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak.
Hak dan kebebasan termasuk dalam jenis ini adalah hak atas berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak berpendapat dan berekspresi.

Apakah dengan tetap melaksanakan pilkada dimasa pandemi covid19 yang belum terkendali dan jumlah terpapar  yang jatuh sakit dan meninggal bertambah banyak merupakan salah satu pelanggaran HAM berat oleh pemerintah rezim Jokowi ini ?

Demikian tulisan kolaborasi kami ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kami sebagai warganegara kepada NKRI .
Indonesia, 26 September 2020

Penulis:

dr. Abd. Halim,SpPD.FINASIM. SH.MH.MM*
Prof. Dr. P. Suteki, SH. MHum**
Tony Rasyid***
* Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang
* Guru Besar Undip dan dosen penulis
* Jurnalis Senior/ Pengamat politik dan Pemerhati Bangsa

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *