Pandemi Covid -19: Belajar Daring Sebuah Solusi? Hak Warga Negara Mendapatkan Pendidikan.

  • Whatsapp
Belajar Daring Sebuah Solusi Hak Warga Negara Mendapatkan Pendidikan

Salah satu Hak Asasi Anak adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas dan berkeadilan. Tujuan dibentuk negara dan pemerintahan NKRI tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dialenia keempat, Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak Warga Negara Indonesia

Hak warga negara Indonesia diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi.

Read More

Dalam hidup ini setiap manusia membutuhkan apa yang dinamakan dengan Ilmu, dengan Ilmu setiap manusia dapat berkembang menjadi apa yang diinginkan, menjadi seperti apa yang dicita-cita kan, dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu dapat diperoleh melalui Pendidikan terutama dalam pendidikan formal atau sekolah.

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Pasal 4 ayat 1 UU 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasiona bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Komplikasi Pembelajaran Jarak Jauh

Pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19) memaksa manusia mengubah perilaku secara radikal. Termasuk yang paling mendasar adalah perubahan aktivitas belajar-mengajar di sekolah. Pembatasan sosial (social distancing) memaksa guru dan murid tidak bisa bertatap muka di kelas. Sistem pembelajaran jarak jauh menjadi solusi agar tidak tertinggal.

Dalam Peraturan Pemerintah No 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan Covid-19 pasal 1 huruf a, disebutkan secara gamblang bahwa aktivitas belajar-mengajar tatap muka di sekolah harus dliburkan. Sepanjang PSBB masih berlaku, maka pada prinsipnya siswa dan guru belum boleh beraktivitas di sekolah.

Akan tetapi, metode pembelajaran jarak jauh bukan tanpa komplikasi. Siswa (atau orang tuanya) perlu menyiapkan komputer atau ponsel pintar agar bisa tetap mengikuti pelajaran. Padahal uang iuran bulanan sekolah masih tetap harus dibayar, tanpa diskon meski tidak ada kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Hasilnya, pengeluaran rumah tangga pun bertambah kala situasi sedang prihatin.

Mengutip Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) yang melibatkan 87.379 responden, 46% di antaranya menyatakan bahwa terjadi peningkatan aktivitas berbelanja secara online. Salah satu kebutuhan yang banyak dibeli melalui belanja online adalah pulsa/paket data internet (14%). Membeli pulsa/paket data internet hanya kalah dari bahan makanan (51%) serta produk dan layanan kesehatan (20%).

Tidak semua siswa pun memiliki akses perangkat ponsel pintar atau jaringan internet yang mumpuni di daerahnya. Menurut data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), hanya 34% siswa di Indonesia yang punya komputer di rumah untuk membantu proses belajar-mengajar.

Belum lagi kalau bicara anak usia dini atau dengan kebutuhan khusus. Metode belajar online bukan pilihan terbaik bagi mereka, yang membutuhkan sentuhan para gurunya. Murid-murid seperti ini butuh ekosistem pembelajaran yang terstruktur dari A sampai Z, yang sulit dipenuhi melalui pendekatan online.

Merenungkan Kembali Pembelajaran Jarak Jauh

Apakah sistem belajar online tidak efektif? Tidak ada yang tahu jawabannya. Baru kali ini kita terpaksa harus menerapkan metode begini rupa, belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Semua langkah dan kebijakan yang diambil memang coba-coba, karena belum ada tuntunan. Kita semua berjalan dalam kegelapan. Jadi belum bisa untuk mengukur efektivitas karena memang belum ada ukurannya.

Sejatinya belajar daring adalah sebuah alternatif pembelajaran ketika pembelajaran tatap muka belum mungkin dilaksanakan, tentu saja ini sifatnya temporary, reaktifitas atas aturan topdown untuk pencegahan cluster sekolah dalam penularan covid-19, yang tentu saja melalui pertimbangan maslahah dan mudaratnya. Belajar daring (online) dinilai sebagai pilihan paling tepat karena tidak ada kontak fisik guru dengan murid atau antar sesama murid.

Namun ada baiknya kita perlu merenungi tajuk yang ditulis oleh The Economist dalam edisi 18 Juli 2020. Media kenamaan asal Amerika Serikat (AS) itu berani menentukan sikap bahwa mengembalikan murid-murid ke ruang kelas lebih banyak membawa manfaat ketimbang mudarat.

Alasan pertama, virus corona berisiko rendah untuk menghinggapi mereka yang berusia muda. Berbagai kajian menunjukkan mereka yang berumur di bawah 18 tahun 30-50% lebih aman dari risiko terjangkit virus corona. Risiko kematian juga sangat rendah untuk kelompok usia muda.

Mengutip kajian Our World in Data, kebanyakan penyakit menular sebelumnya seperti malaria atau flu Spanyol memang rentan membuat anak-anak menjadi korban jiwa. Dalam kasus malaria, 57% korban meninggal di seluruh dunia adalah anak-anak.

Berdasarkan kasus di Korea Selatan. China, Spanyol, dan Italia, tingkat kematian (mortality rate) akibat virus corona di kelompok umur 0-9 tahun hampir 0%. Begitu juga untuk kelompok umur 10-19 tahun.

Alasan kedua, dampak dari terus-menurus ‘bolos’ sekolah sangat besar. Sebab, anak-anak bisa kehilangan kebiasaan belajar. Apalagi, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, belajar secara online menjadi tantangan besar untuk beberapa kelompok anak, seperti yang berasal dari keluarga miskin, tinggal di daerah terpencil, usia dini, atau berkebutuhan khusus.

Orang tua juga kesulitan, karena harus membagi antara pekerjaan dengan mengawasi anak-anak di rumah. Ada risiko karier orang tua menjadi terhambat. Anak-anak juga menjadi lebih rentan mengalami malnutrisi, kekerasan, dan gangguan mental.

Mengutip riset Bank Dunia berjudul Simulating the Potential Impacts of Covid-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes terbitan Juni 2020, pandemi virus corona diperkirakan rata-rata akan menghapus masa belajar di sekolah selama 0,6 tahun.

Sangat dapat dimengerti bahwa orang tua pasti khawatir. Virus corona adalah sesuatu yang baru dan belum sepenuhnya dipahami. Sekolah adalah tempat yang besar dan padat, anak-anak (apalagi yang masih kecil) akan sulit untuk menerapkan social distancing. Namun, kami tetap berpandangan bahwa manfaat membuka kembali sekolah akan lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya.

Masalah Pembelajaran Jarah Jauh

Lalu apakah pembelajaran secara daring ini sudah sempurna? Tentu saja jawabannya belum. Ia juga memiliki berbagai kelemahan dan masalah. Hanya saja sebagai pilihan agar murid tetap bisa belajar dalam pantauan cukup efektif. Masih banyak daerah yang jaringan internet lemah bahkan buruk,  banyak juga murid tidak memiliki handphone / android.

Keluhan orang tua murid akan melonjaknya belanja pulsa dan kuota data sering didengar, kesulitan orang tua dalam hal membimbing anaknya ketika belajar daring dari rumah juga belakangan viral. Tentu saja ini normal karena latar belakang para orang tua sebagian besar bukan dari pendidikan.

Begitupun kondisi psikologi anak yang jenuh dan beberapa faktor lain. Maka komunikasi yang baik antara orang tua dan guru adalah hal yang sangat penting, berkolaborasi bersama sebagai partner. Akan tetapi kembali kepembahasan awal bahwa kondisi ini adalah sebuah alternatif, yang akan berakhir setelah sekolah buka kembali.

Satu hal yang pasti sejak beberapa tahun terakhir, pentingnya pemanfaatan teknologi dan informasi pada dunia pendidikan sudah dirasakan, adapun covid-19 ini hanya mempercepat menyadarkan kita akan hal tersebut

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (online).

Kebijakan Pendidikan Masa Darurat

Sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal computer (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama diwaktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp (WA), telegram, instagram, aplikasi zoom ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda.

Semua sektor merasakan dampak corona. Dunia pendidikan salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orangtua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut.

Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun bersama. Mulai belajar melalui videocall yang dihubungkan dengan guru yang bersangkutan, diberi pertanyaan satu persatu, hingga mengapsen melalui VoiceNote yang tersedia di WhatsApp. Materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit.

Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak diantara orangtua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet.

Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa, jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data (kuota) yang mereka miliki, sedangkan orangtua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah kebawah (kurang mampu). Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orangtua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring.

Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler terkadang jaringan yang tidak stabil, karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim akhirnya memperbolehkan wilayah zona kuning untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal ini diungkapkan Mendikbud pada Webinar Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual melalui Zoom dan disiarkan langsung dari kanal YouTube Kemendikbud RI, Jumat (7/8/2020) sore.

Mendikbud mengatakan, banyak persoalan yang dihadapi guru, orang tua dan siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring. Pembelajaran tatap muka diperbolehkan di zona hijau dan kuning asalkan mendapat persetujuan dari gugus tugas masing-masing daerah,” ujar Nadiem. “Atau walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan pemda setempat atau persetujuan orang tua murid,” imbuh Nadiem.

Dalam webinar itu juga dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Fachrul Razi, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Dalam Negeri.

Berbagai Kendala Pembelajaran Daring

Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan siswa ketika ikut PJJ yang juga menjadi alasan Mendikbud untuk memperbolehkan wilayah zona kuning ikut pembelajaran tatap muka di sekolah:

Kendala guru:

  • Guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum.
  • Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar.
  • Guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah.
  • Akses ke sumber belajar (baik karena masalah jangkauan listrik/internet, maupun dana untuk aksesnya.

Kendala orang tua:

  • Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya (kerja, urusan rumah).
  • Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah.

Kendala siswa:

  • Siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru.
  • Peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak.

Inisiatif dan solusi

Memberikan inisiatif atau solusi dengan:

  1. Program Guru Berbagi
  2. Seri bimtek daring
  3. Seri webinar
  4. Penyediaan kuota gratis
  5. Relaksasi BOS & BOP
  6. Ruang Guru PAUD & Sahabat Keluarga
  7. Belajar dari Rumah di TVRI
  8. Belajar di Radio RRI
  9. Rumah Belajar

Anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) kembali merilis anjuran terbaru mengenai Kegiatan Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19. Ada lima poin anjuran tentang proses belajar mengajar di masa pandemi.

  • IDAI mendukung dan mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan rumah sebagai sekolah dan melibatkan peran aktif siswa, guru dan orang tua dalam proses belajar mengajar.
  • IDAI menganjurkan agar kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan melalui skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan, menggunakan modul belajar dari rumah yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Anjuran melanjutkan PJJ ini akan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia. Dengan mempertimbangkan antisipasi lonjakan kasus kedua, sebaiknya sekolah tidak dibuka setidaknya sampai bulan Desember 2020. Pembukaan kembali sekolah-sekolah dapat dipertimbangkan jika jumlah kasus COVID-19 telah menurun.
  • Apabila sudah memenuhi syarat epidemiologi untuk kembali membuka sekolah, maka IDAI mengimbau agar semua pihak dapat bekerja sama dengan cabang-cabang IDAI sesuai dengan area yang sudah memenuhi syarat pembukaan. Perencanaan meliputi kontrol epidemi, kesiapan sistem layanan kesehatan dan sistem surveilans kesehatan untuk mendeteksi kasus baru dan pelacakan epidemiologi.
  • Untuk keperluan ekstrapolasi data secara akurat maka IDAI menyarankan agar pemerintah dan pihak swasta melakukan pemeriksaan rt-PCR secara masif (30 kali lipat dari jumlah kasus konfirmasi COVID-19) termasuk juga pada kelompok usia anak.

Prioritas Asas Keselamatan Anak

Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak mengambil kebijakan menyangkut anak dan asas Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat (Salus Populi Suprema Lex Esto) wajib diterapkan dalam ini, jangan hanya alasan ekonomi melanggar asas ini juga melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan jiwa anak yang juga sebagai generasi penerus bangsa.

Masalah proses kelangsungan mendidik anak dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan metode lain seperti secara virtual dan online seperti yang saat sudah mulai dijalankan untuk kegiatan ilmiah dibidang kedokteran dan bidang lainnya.

    1. Dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
    2. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
    3. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
    4. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Penjelasan UU Perlindungan Anak

    1. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
    2. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
    3. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara

Demikianlah sedikit penjelasan bahwa program new normal dimana saat ini di negara kita yang masih tingginya angka kejadian covid 19 dan menurut aturan WHO belum memenuhi syarat untuk relaksasi atau program New Normal.

*Disampaikan pada Acara Diskusi Virtual Komunitas Akademia Banua Banjar ke V Tanggal 9 Agustus 2020

Penulis: dr. Abd. Halim Sppd Sh Mh Mm Finasim Sp.PD, MM, FINASIM spesialis Penyakit Dalam

Dokter Ahli Utama RSDI Banjarbaru dan Klinik Utama Halim Medika Banjarbaru
Founder Banua Law Center Pusat Kajian Hukum dan Pelayanan Publik.

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *