Pembentukan Satgas Covid 19 di Daerah Menghilangkan Peran Tokoh Masyarakat, Orrmas dan Pakar Kesehatan

  • Whatsapp
Satgas Covid 19 Kota Banjarbaru

Kemarin tanggal 25 September 2020 penulis mendapat kiriman SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 188.45/363/KUM/2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 dari seorang sejawat dokter yang merupakan Kepala Puskesmas di Kota Banjarbaru dan meminta pendapat penulis tentang SK tersebut.

Setelah mempelajari secara seksama SK tersebut dan dasar hukum di atasnya, penulis menulis dengan tema di atas bahwa terjadi pergeseran dari leading sector penanganan wabah KKM dan memarginalkan peran pejabat bidang kesehatan serta menghilangkan peran serta masyarakat dan para ahli bidang kesehatan dan organisasi profesi kesehatan dalam Satgas tersebut.

Read More

Hal ini contoh kasus di Kota Banjarbaru dan mungkin juga di kota lain karena sumber acuannya sama yaitu PP nomor 82 tahun 2020 dan  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID19) Daerah.

Terus bertambahnya kasus positif dan tingginya angka kematian sebagai petanda bahwa usaha Gugus Tugas PP covid 19 baik di pusat dan di daerah dianggap lamban bahkan bisa dikatakan gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk tertular covid 19 ini.

Seperti diamanatkan pasal 5 ayat 1 UU nomor 4 tahun 1984. Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat yang tinggi bahwa penyebaran wabah ini sangat tergantung pada kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menjalankan dan menjadikan protokol kesehatan pencegahan covid-19 sebagai sebuah perilaku dan adaptasi baru dalam menjalankan PHBS.

Kilas balik penanganan wabah covid 19 dengan ditetapkan pandemi covid sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dengan KEPPRES no 11 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai bencana nonalam dengan KEPPRES no 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Dan PP nomor 21 tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Dibentuknya Gugus Tugas Pencepatan Penanganan Covid-19 dengan KEPPRES no 7 tahun 2020 tertanggal 13 Maret kemudian direvisi dengan dengan KEPPRES no 9 tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020 dan dicabut dan tidak berlalu lagi dengan dikeluarkan PP nomor 82 tahun 2020 / 20 Juli 2020.

Kewajiban pemerintah dalam penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah pasal 5 ayat 1 yang menyatakan pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah dengan cara meliputi antara lain:
1. Penyelidikan epidemiologis;
2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
3. Pencegahan dan pengebalan;
4. Pemusnahan penyebab penyakit;
5. Penanganan jenazah akibat wabah;
6. Penyuluhan kepada masyarakat;
7. Upaya penanggulangan lainnya.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menjelaskan apa itu tujuan penanggulangan wabah. Upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Masalah wabah dan penanggulangannya tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari upaya kesehatan secara nasional yang mempunyai kaitan dengan sektor lainnya di luar kesehatan, serta tidak terlepas dari keterpaduan pembangunan nasional. Dalam pasal 6 bahwa Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

Dalam UU nomor 6 tahun 2018 Pasal 4 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Sedangkan pada Pasal 5 ayat 1 Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu.

Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. ( Ayat 2). Pada Pasal 6 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan UU nomer 6 tahun 2018 ini maka kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan Kedaruratan Kesegatan Masyarakat  dengan kekarantinaan kesehatan adalah pemerintah pusat dalam hal ini menteri kesehatan.

Sesuai dengan PP nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Menteri Kesehatan yang berwewenang menetapkan daerah mana yang dapat disetujui melaksanakan PSBB atas usulan dan permohonan dari daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Permekes no. 9 tahun 2020 Pasal 3(1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar  di suatu wilayah berdasarkan permohonan  gubernur/bupati/walikota.

Dalam Pasal 12 : Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Dalam pelaksaanan PSBB yang sesuai PP 21 tahun 2020 dan Permenkes 9 tahun 2020 dan KMK penetapan daerah yang PSBB , keberhasilan cukup signifikan mengurangi dan membendung penyebaran covid 19.

Namun pada akhir Mei 2020 (4 minggu setelah PSBB dilaksanakan) Presiden Joko Widodo mengintruksikan beberapa daerah untuk memulai tatanan normal baru dengan konsep BERDAMAI dengan Covid-19 dengan membuka Mall, Pasar, tempat ibadah dan pusat ekonomi masyarakat dengan alasan ekonomi bergerak stagnan bahkan negatif akibat kegiatan PSBB.

Sejak Juni 2020 secara bertahap dilakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB bahkan ada berhenti sama sekali PSBB seperti di kota Banjarbaru yang hanya 1 periode PSBB.

Sampai saat ini yang masih konsisten melakukan PSBB adalah DKI dengan menerapkan PSBB menuju Adaptasi Kebiasan Baru sampai sekarang malah dilaksanakan PSBB diperketat kembali karena pertumbuhan terpapar positif covid 19 semakin tidak terkendali.

Terlihat bahwa penyebaran covid tidak terkendali karena terbentuk kluster-kluster baru akibat berhentinya PSBB atau New Normal yang awalnya diistilahkan rezim ini, tapi akhirnya direvisi dengan istilah Adaptasi Kehidupan Baru yang sebenar sama saja bahwa rakyat berjuang masing masing mencari selamat dan tetap sehat dan survive di pandemi covid-19 ini (Herd Imunnity Alamiah).

Pada tanggal 20 Juli 2020 Pemerintah mengeluarkan PP nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alasan Presiden meluncurkan PP ini mengingat Pandemi COVID-19 yang menyerang membabi buta, menimbulkan ketidakpastian dan memiliki dampak dahsyat kepada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tak dipungkiri lagi mayoritas kehidupan masyarakat sudah berubah menjadi miskin dan rentan miskin. Presiden Jokowi berpendapat bahwa penanganan Pandemi COVID-19 harus satu gerak dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan dan membuat penurunan aktivitas ekonomi dalam segala bidang dan tidak jauh dari itu, jurang resesi sudah menggangga dan ekonomi nasional sudah berada di ujung tanduk. Efek dari pembatasan sosial, karantina wilayah yang muncul dari sifat virus corona telah membuat ketakutan dan membatasi segala bentuk aktivitas.

Adapun nasib GTPP setelah dikeluarkan PP 82 tahun 2020 tertuang dalam Pasal 20

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibentuk oleh Gubemur dan Bupati/Walikota, tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Dan dalam Pasal 12

1. Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

2. Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
Pada Pasal 6 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:

1. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
2. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
Pasal 7 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beranggotakan unsur pemerintah dan unsur lainnya yang diperlukan.
2. Susunan keanggotaan dan struktur organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan.

Keberhasilan penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat Pandemi Covid 19 ini sangat tergantung dari peran serta masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan imbauan dan amaran pemerintah dalam mengikuti protokol kesehatan covid 19 dan menjalanan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu keikutsertaan masyarakat pun dalam membantu secara finansial kepada negara dalam hal donasi untuk memenuhi dana dalam rangka penanggulan ini sangat diperlukan yang kita istilahkan dengan “Gotong Royong.”

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan, Surat Edaran Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 ini adalah untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Sehingga Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah.

Hal ini tertuang melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020.

Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan dapat segera mengambil langkah-langkah kebijakan srategis yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah sehingga pelaksanaan penanganan menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Isi dari SE yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu, adalah meminta kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

2. Khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penangangan Covid-19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.

3. Satgas Penanganan Covid-19 Daerah mempunyai tugas diantaranya: Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah; Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah.

Kemudian melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah; Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah.
Dan Komando dan kendali penanganan Covid-19 berada di bawah Kasatgas penanganan Covid-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelaporan Kasatgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota kepada Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Penanganan Covid-19 Provinsi langsung kepada Kasatgas Penanganan Covid-19 Nasional.

Sementara itu untuk Struktur Satgas Penanganan Covid-19 meliputi: Struktur Satgas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 3 (tiga) wakil ketua, 1 (satu) Sekretaris, dan 6 (enam) bidang, yaitu: data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan.

Dengan diterbitkan SE yang baru ini maka SE yang diterbitkan bulan Maret terdahulu Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 dinyatakan dicabut, seraya menegaskan bahwa struktur baru Satgas Penanganan COVID-19 kiranya dapat dibentiuk selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020.

Mempelajari dari  SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 188.45/363/KUM/2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.  MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
• KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.

• KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat SATGAS COVID-19 terdiri dari:
a. SATGAS COVID-19 tingkat kota;
b. SATGAS COVID-19 tingkat kecamatan;
c. SATGAS COVID-19 tingkat kelurahan;dan
d. SATGAS COVID-19 tingkat rukun tetangga.

KETIGA : SATGAS COVID-19 mempunyai tugas:

  1. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
  2. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
  3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
  4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19; dan

KEEMPAT kepala SATGAS COVID-19 Kota Banjarbaru melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala SATGAS COVID-19Provinsi.
Dalam lampiran SK walikota ini  sebagai :
KETUA :  WALI KOTA.
WAKIL KETUA 1 : DANDIM 1006 MARTAPURA.
WAKIL KETUA 2 : KAPOLRES KOTA BANJARBARU.
WAKIL KETUA 3  : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJARBARU.
WAKIL KETUA 4  : SEKRETARIS DAERAH.
SEKRETARIAT KOORDINATOR  : KEPALA PELAKSANA BPBD

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan direktur RSD Idaman Banjabaru sebagai Anggota  BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENANGANAN KESEHATAN
1. ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA
2. KEPALA DINAS KESEHATAN
3. DIREKTUR RSDI KOTA BANJARBARU.

Adapun Tugas BIDANG PERUBAHAN PERILAKU menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya  edukasi, sosialisasi dan mitigasi;

1. Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;

2. Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu terkait  upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di Kota Banjarbaru, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas;

3. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada  Kota Banjarbaru untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di  tataran kecamatan, kelurahan dan RT dapat berfungsi dengan baik;

4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

5. Dan tugas BIDANG PENANGANAN KESEHATAN. Memberikan dukungan kepada Kota Banjarbaru untuk meningkatkan upaya terpadu untuk peningkatkan kapasitas sarana  prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;

Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (provinsi) Penanganan covid-19 terkait penanganan kesehatan

1. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang  berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta

2. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional; memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan  adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19

3. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya

4. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait

5. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium)

6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur- unsur kesehatan di wilayahnya yang berada Kota Banjarbaru; dan;

7. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan

8. Unsur unsur dalam Satgas covid19 ini 100% diisi oleh orang biokrasi dan pemerintahan TIDAK ADA LAGI Unsur dari  masyarakat seperti  ormas NU dan Muhamdiyah, MUI, organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IAKMI dan tim Ahli Pakar kesehatan  masyarakat dan kedokteran dan lainnya. Ini sangat berbeda dengan Gugus Tugas sebelumnya berdasarkan  KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 188.45/198/KUM/2020 TENTANGPEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19) dimana Unsur dari masyarakat dan organisasi profesi masih ada.

Untuk gugus tugas tingkat kecamatan pun tidak ada sama sekali unsur dari  Puskesmas apalagi Kapus nya. Semua diisi oleh biokrasi kecamatan.

SATGAS COVID-19 TINGKAT KECAMATAN

1 KETUA CAMAT
2 BENDAHARA BENDAHARA PENGELUARAN
3 SEKRETARIS SEKRETARIS KECAMATAN

Seksi Seksi:
SEKSI KOMUNIKASI DAN INFORMASI : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI KESEHATAN : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI PENEGAKAN HUKUM : KEPALA SEKSI TRANTIB.

SATGAS COVID-19 TINGKAT KELURAHAN

1 KETUA :  LURAH
2 BENDAHARA : BENDAHARA PADA KELURAHAN
3 SEKRETARIS  : SEKRETARIS KELURAHAN
SEKSI KOMUNIKASI  DAN INFORMASI : KEPALA SEKSI EKONOMI  DAN PEMBANGUNAN
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEHATAN: KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

SATGAS COVID-19 TINGKAT RUKUN TETANGGA

1 KETUA  : KETUA RT
2 BENDAHARA : BENDAHARA PADA RT
3 SEKRETARIS : SEKRETARIS PADA RT
SEKSI KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI 1 (SATU) ORANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 (SATU) ORANG
SEKSI KESEHATAN 1 (SATU) ORANG
SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN 1 (SATU) ORANG

Pentingnya Peran Ahli Kesehatan dan Tokoh Masyarakat dalam Keberhasilan Penanggulan Pandemi Covid 19

Masalah wabah dan penanggulangannya tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari upaya kesehatan secara nasional yang mempunyai kaitan dengan sektor lainnya di luar kesehatan, serta tidak terlepas dari keterpaduan pembangunan nasional. Dalam pasal 6 bahwa Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

Terpenting dalam penanggulangan ini adalah tindakan promotif dan preventif  untuk mencegah penularan wabah ini dengan kegiatan germas dan PHBS dengan fokus pada mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid19.

Diperlukan peran aktif masyarakat dan tokoh dan pemimpim informal seperi tuan guru, pimpinan pondok pesantren, pimpiinan ormas baik keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, LDII,  Al Wasliyah dll,  Ormas kepemudaan spt KNPI , PP dll. Yang tidak kalah penting adalah peranan para ahli dibidang kesehatan masyarakat, ahli  kedokteran,  epidemologi , sosiologi dan budaya.

Secara normatif dalam UU nomor 4 tahun 1984 tentang eabah dan UU nomor  24 tahun  2007 tentang bencana dan UU nomer  6 tahun 2018 tentang  karantina kesehatan serta PP 82 tahun 2020 tentang pembentukan komite penanggulan covid dan PEN  jelas sekali diharuskan mengikutkan peran serta masyarakat dalam penanganan ini.

Dalam PP nomor 82 tahun 2020  Pasal 11 : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beranggotakan unsur pemerintah dan unsur lainnya yang diperlukan.

Dan dijelaskan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020  bahwa Khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penangangan Covid-19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.

Jadi jelas dan benderang perintah  aturan perundangan diatasnya dalam pembentukan  satgas covid 19 di pusat dan daerah seharusnya tetap memssukkan dan melibatkan para ahli kesehatan dan kedokteran dan ahli lainnya dan juga tokoh masyarakat dan pimpinan informal dan ormas dalam satgas tersebut sehingga terjadi sinergi dan  penanganan secara komprehensif.  Tidak seperti satgas yang dibentuk ini semuanya biokrasi dan aparat pemerintahan.

Presiden Jokowi sendiri menyadari bahwa pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran harus kita libatkan dalam penanganan covid19,  ungkapnya dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6).

Hal ini sama dengan upaya Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 dalam mencari kasus positif dengan melakukan rapid test dan tes PCR. Masih banyak tenaga kesehatan yang ditolak ketika mendatangi sebuah pasar untuk melakukan pemeriksaan. Menurutnya, dibutuhkan suatu strategi dan edukasi yang baik, sehingga masyarakat pun bisa bekerja sama dengan baik.

Terlihat pada sebagian masyarakat yang cenderung mengambil sikap abai terhadap informasi tersebut. PSBB, PKM, AKB atau berbagai istilah yang terkait pembatasan aktivitas fisik dan sosial ternyata tidak penting untuk sebagian masyarakat.

Dengan mudah bisa disaksikan kerumunan masyarakat maupun wajah-wajah tanpa masker pada aktivitas sehari-hari maupun di tempat kerja. Data statistik tentang akumulasi penderita, angka kematian hingga jumlah tenaga medis yang gugur seakanakan tidak berpengaruh terhadap kelompok masyarakat yang melalaikan protokol kesehatan.

Perilaku masyarakat yang kita saksikan ini seakan-akan tidak mengherankan bila kita amati pada contoh tentang rendahnya kepatuhan masyarakat pada berbagai aturan hukum maupun sosial lain.

Apabila bercermin pada pelaksanaan PSBB waktu lalu, masih banyak masyarakat yang bingung atau belum paham terhadap penerapan protokol kesehatan, maka perlu diperbaiki dengan saling mengingatkan juga bisa melalui pendekatan kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat atau sosok yang dipercaya.

Para pemuka agama, pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, sampai ketingkat paling bawah perlu secara rutin diberi pengarahan tentang perlunya penerapan protokol kesehatan. Mereka perlu disadarkan untuk dapat membedakan antara mitos dan fakta terhadap Covid-19.

Jika para tokoh masyarakat tersebut sudah memiliki keyakinan yang benar terhadap protokol kesehatan, mereka akan menaburkan keyakinan itu kepada para pengikut, anggota-anggota, atau warganya. Hal seperti itu menjadi lebih mudah dan cepat dalam memahamkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari Covid-19.

Peran media juga cukup signifikan dalam meliterasi publik perihal penerapan protokol kesehatan. Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi kesehatan agar masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan-keputusan terkait kesehatan diri dan orang-orang di sekitarnya—peran yang sama pentingnya dengan peran dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.

Dalam kasus gawat darurat dan epidemi, media berperan penting sebagai penyambung lidah antara pemerintah ataupun tenaga kesehatan dengan masyarakat dengan melaporkan berita terbaru dan informasi penting terkait penanganan maupun pencegahan yang dapat dilakukan di tingkat individu.

Tidak kalah penting, media juga berperan sebagai faktor pemungkin (enabling factor) untuk mendorong kebijakan berwawasan kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat lewat informasi dan ajakan promosi kesehatan.

Terus terang penulis tidak tahu latarbelakang dan alasan ini atau walikota yakin bahwa hanya dengan aparat biokrasi ini saja mampu menuntaskan dan pengendalikan wabah ini.

Alhamdulilah artinya kami tenaga medis bisa lebih santai dan tenang karena selama bersibaku dalam upaya promotif preventif dan kuratif sehingga lebih dari 120 sejawat kami yang meninggal akibat terpapar covid 19.

Demikian tanggapan penulis terhadap dimarginalkanya ahli dan pejabat kesehatan dan tokoh masyarakat  pimpinan informal di masyarakat dan tokoh ormas besar keagamaan dalam struktural satgas covid 19 kota Banjarbaru dan mungkin di kota lainnya.

Banjarbaru, 26 September 2020.

Judul Asli:

“Satgas Covid 19 di Daerah Menghilangkan Peran Tokoh Masyarakat, Orrmas  dan Pakar Kesehatan serta memarginalkan pejabat bidang kesehatan dimasa pandemi yang belum tertangani baik”.

Penulis:
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.
NPA IDI : 133677

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *