Perlindungan Hukum dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Penanganan Pasien Covid-19

  • Whatsapp
Perlindungan Hukum dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Penanganan Pasien Covid-19
Perlindungan Hukum dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Penanganan Pasien Covid-19

Perlindungan hukum dan keselamatan kerja adalah sebuah hak seorang pekerja dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainya yang wajib mendapatkan kepastian hukum.

Dalam masa kritis pandemi Covid-19, Dokter merupakan profesi yang berada di garda depan dan bertempur langsung berhadapan dengan Covid-19. Dalam kondisi seperti ini, adakalanya Dokter harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari persebaran pandemi Covid-19. Virus Covid-19 sebagai sebuah infeksi yang sangat agresif dalam persebarannya sehingga semakin mendekatkan Dokter dengan faktor risiko tersebut.

Read More

Dokter dan Covid-19

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh IDI sampai bulan Juli 2020, hampir 70 orang Dokter yang gugur di tengah pandemi Covid-19. Bahkan terdapat banyak dokter Residen yang gugur. Belum lagi dokter yang tertular dengan variasi manifestasi klinik dari tanpa gejala sampai berat, yang mengakibatkan tidak menjalankan tugas profesinya karena harus isolasi mandiri ataupun dirawat di RS.

Sungguh kita ikut prihatin dan bersedih karena kehilangan putra dan putri terbaik bangsa Indonesia yang rela mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan masyarakat dan bahkan mengorbankan nyawanya. Profesi Dokter adalah sebuah profesi yang mulia dan pada saat ini kemuliaan dari profesi tersebut semakin terjewantahkan di tengah krisis pandemi Covid-19. Profesi yang mulia ini terkadang dalam mengemban tugasnya lekat dengan faktor risiko.

Seorang dokter sebagai pekerja dibidang pelayanan kesehatan baik di fasyenkes tingkat pertama maupun lanjutan wajib mendapatkan kepastian hukum untuk mendapatkan pelindungan hukum terhadap apa yang dilakukan dokter dan juga wajib mendapat jaminan keselamatan kerja atas penyakit akibat pekerjaan tersebut terkhusus pada wabah covid 19.

Tiga Pedoman Hukum Dokter

Ada tiga hal yang dapat dijadikan pedoman secara hukum oleh Dokter dalam rangka meminimalisir risiko pekerjaan. Ketiga hal tersebut adalah Standar Profesi Kedokteran atau SOP, Informed Consent, dan Rekam Medis.

Dalam UU nomor 29 tahun 2004 pasal 50 ayat 1 bahwa setiap dokter berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan SOP. Pasal 24 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ayat 1 bahwa Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Dalam pasal diatas jelas bahwa juga ada kewajiban dokter dan sarana pelayanan kesehatannya dalam memberikan pelayanan kesehatannya dalam kondisi apapun apalagi pada masa wabah covid yang penyebarannya sangat cepat dan meluas dan angka kesakitan dan kematian yang tinggi pada dokter dan nakes lainya.

Dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga adalah warga negera yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan yang harus diberikan dan menjadi tanggung jawab negara seperti tertera dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untukmemajukan kesejahteraan umum…”

Dan Pasal 28 H Ayat 1 berbunyi: ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanankesehatan ” Begitulah perjanjian luhur berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Artinya negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh “tumpah darah Indonesia”. Itulah kesepakatan agung dan meta-norm yang mesti diwujudkan!

Permasalahan APD

Selain menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid 19 yang disarankan Kemenkes dan WHO, para dokter dan nakes lainya juga harus menggunakan APD yang terstandarisasi sesuai dengan level tempat pelayanan dengan resiko penularannya.

Pada awal wabah terjadi fasyankes dan pemerintah sangat tidak siap dengan APD dan lamban dalam penyediannya sehingga para dokter secara mandiri dan dana sendiri berjuang mendapatkan APD yang saat itu dan sampai sekarang masih langka dan mahal sekali akibat para spekulan dan permintaan yang tinggi tanpa dibarengi dengan penyediaan yang signifikan.

Pada tgl 27 maret 2020 ini beredar surat pernyataan dari organisasi profesi kesehatan yang menuntut Pemerintah dan fasilitas kesehatan menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan Covid-19. Jika tidak tersedia, tenaga medis diminta tak menangani pasien kasus tersebut.

“Kami meminta terjaminnya Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk setiap tenaga medis. Bila ini tak terpenuhi maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien Covid-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat,” demikian tertulis dalam pernyataan bersama itu.

Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh ketua umum PB IDI dan PB organisasi profesi kesehatan lainnya. Secara etika dokter berkewajiban menjaga kesehatan dan keselamatan atas dirinya dalam penjalankan kehidupan sehari hari dan profesinya seperti pada KODEKI Pasal 20

“Setiap dokter wajib  selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik “. Hal ini juga secara tegas diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Menegaskan mengenai pentingnya pemenuhan hak dari Dokter agar dapat bekerja sesuai dengan standar medis.

Dalam kondisi kritis pandemi Covid-19 seperti saat ini, ketersediaan APD bagi Dokter merupakan salah satu unsur esensial yang harus dipenuhi agar Dokter dapat bekerja sesuai dengan standar medis dalam rangka pemenuhan unsur safety bagi Dokter.

Penyediaan dan kewajiban penggunakan APD adalah salah satu SOP dalam menjalankan pelayanan dalam kondisi wabah covid 19 ini. Dalam surat KMK NOMOR HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang pedoman NEW NORMAL selain fasyankes menyiapkan tempat pekerjaan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid 19, ada hak tambahan bagi pekerja termasuk dokter yang harus disediakan perusahan dalam hal ini fasyankes yaitu menyediakan suplemen vitamin C dan buah buahan untuk meningkatkan daya imunitas para pekerja.

Kewajiban fasyankes RS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dokter juga ditegaskan dalam dalam UU no. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Bagian Ke-7 Pasal 46 menyebutkan bahwa: ’’Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit’’.

Standar Profesi Kedokteran

Mengenai Standar suatu profesi seorang Profesor HJJ Leenen di dalam bukunya yang berjudul “Gezondheidszorg en Recht een Gezondheidsrechtellyke Studie” menjelaskan mengenai unsur-unsur dari Standar Profesi Kedokteran yang terdiri dari:

  • Zorgvuldig handelen (berbuat secara teliti/seksama); Volgens de medische standard (sesuai ukuran medis);
  • Gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie (kemampuan rata-rata atau average dibanding kategori keahlian medik yang sama);
  • Gelijke omstandigheden (situasi dan kondisi yang sama);
  • Met middelen die in redelijke verhouding staan tot het concreet handelingsdoel (sarana upaya yang sebanding atau proporsional dengan tujuan konkret tindakan atau perbuatan medis tersebut)
  • Bekerja sesuai SOP yang ditetapkan secara keilmuan dan dituangkan dalam medical by law dan hospital by law disebuah RS atau Fasyankes salah satu perlindungan hukum bagi dokter.

Dokter seringkali karena terlalu bersemangat untuk mengabdikan dirinya, sehingga mengabaikan kondisi kesehatannya. Hal ini harus menjadi perhatian karena Covid-19 tergolong sebagai virus yang cepat sekali penularannya khususnya kepada orang yang berusia lanjut dan kondisi kesehatannya sedang tidak prima.

Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia mewajibkan kepada Dokter untuk senantiasa memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. Namun seringkali, beban kerja Dokter terlalu berlebih sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Beban kerja dan waktu kerja, sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membagi waktu kerja menjadi dua skema, yaitu: 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8  jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Namun, ketentuan ini sulit diterapkan bagi Dokter karena seringkali Dokter menghadapi kewajiban hukum yang tidak dapat dihindarinya ketika mengemban profesinya. Misalnya, seorang dokter menerima penggilan emergency di luar waktu kerja (kewajiban hukum berdasarkan Pasal 531 dan Pasal 304 KUHP). Menyikapi hal ini, tentunya diperlukan kebijakan dari sarana kesehatan untuk mengatur beban kerja dan waktu kerja bagi Dokter agar tetap proporsional di masa kritis pandemi Covid 19.

Informed consent terdiri dari Hak atas Informasi dan Hak untuk Memberikan Persetujuan.  Informed consent adalah pondasi dalam hubungan antara Dokter dan pasien. Di Indonesia terdapat peraturan yang secara khusus (lex specialis) mengatur mengenai informed consent yaitu, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Kejujuran dan Keterbukaan

Kejujuran dan keterbukaan pasien dalam menyampaikan informasi kesehatannya secara jujur dan tidak menutupi sebagian informasinya ketika mengakses pelayanan medis kepada Dokter.

Hal ini penting karena kalau tidak jujur selain terapi yang diberikan oleh Dokter menjadi tidak maksimal, maka Dokter berpotensi terpapar Covid-19 jika ternyata pasien yang sedang dilayaninya merupakan carier dari Covid-19. Pasal 50 huruf (c) UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa, “Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.” Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien mewajibkan kepada pasien dan keluarganya untuk memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur.

Salah satu kewajiban dokter dalam menjalankan praktek kedokteran adalah membuat catatan atau rekam medis yang menurut penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU 29 tahun 2004 Praktik Kedokteran adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Kewajiban tersebut diamanatkan pada Pasal 46 UU 29 tahun 2004 yang isinya bahwa Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Dan Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Dan Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan..

Selain kewajiban membuat rekam medis, dokter mempunyai kewajiban menjaga dan menyimpan rahasia atau informasi yang terdapat dalam rekam medis tersebut seperti tertera pada pasal 47 ayat 2 Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Dan pasal 48 ayat 1 UU 29 tahun 2004 Bahwa Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.

Peraturan Rekam Medis

Terdapat juga peraturan yang secara khusus (lex specialis) mengatur mengenai rekam medis, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749a Tahun 1989 tentang Rekam Medik, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Salah satu kepentingan rekam medis ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter.

Bagaimana jaminan keselamatan kerja bagi dokter dan nakes lainya dalam menjalankan profesinya merawat pasien covid 19, mungkin bisa terinfeksi dan sakit bahkan meninggal, apakah pemerintah memberikan jaminan atas semua ini?

Pada tanggal 28 Mei 2020 Menaker telah mengeluarkan SE dengan nomor M/HK.04/V/2020 tentang jaminan keselamatan kerja pekerja dan buruh apabila terinfeksi covid 19 dan dimasukkanya covid19 sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK). Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2019 bahwa infeksi covid 19 pada para pekerja bisa dikatogerikan sebagai PAK.

Pasal 1 PP nomor 7 tahun 2020 tentang PAK bahwa Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja(ayat1). Dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikanpada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (ayat 2).

Jadi Pekerja yang terpapar dan sakit karena covid 19 berhak mendapatkan manfaat dari JKK. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa dokter dan nakes yang lain seperti perawat, bidan, tenaga laboratorium dan survelan dikatogerikan sebagai pekerja/buruh yang berisiko dalam pekerjaanya terinfeksi covid 19 sebagai PAK dan berhak menerima JKK sesuai peraturan yang berlaku.

Insentif Tenaga Kesehatan

Selain mendapatkan jamiman keselamatan kerja ini, Dokter dan Nakes yang lain juga mendapatkan insentif dan hal ini merupakan amanah dalam UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah di Pasal 9 disebutkan bahwa ” Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.”

Diantara petugas yang terlibat dalam penanggulang wabah ini baik yang berada garda terdepan dalam tindakan promotif dan pencegahan, mitigasi dan surveilan dan karantina, pengobatan dan perawatan dalam rumah sakit adalah dokter dan Nakes lainya yang disebut diatas.

Untuk melaksanakan UU NO 4 tahun 1984 ini pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan telah mengeluarkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/278/2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) dalan hal menimbang dipoint a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian.

Dengan Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, NonAparatur Sipil Negara, maupunrelawan yang menangani COVID-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

Dan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.

Demikian sedikit tulisan ini bisa memberikan pencerahan dan rasa aman buat dokter dan nakes dalam bekerja dimasa pandemi ini.

Banjarbaru, Pagi Rabu 15 Juli 2020

*Penulis: Abd. Halim, dr.SpPD.SH.MH.MM.FINASIM*
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang KALSEL
Dokter Ahli Utama RSDI Banjarbaru
Internis Klinik Halim Medika
Candidat Doktor Ilmu Hukum PDIH UNISSULA Semarang.

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *