PMK 24 tahun 2020 ” Test the Water” Menuju Grand Design Importir Dokter Asing?

  • Whatsapp
Kontroversi PERMENKES 24 Tahun 2020, Menimbulkan Kegaduhan Dokter Spesialis

Pendahuluan

Masih membicarakan tentang PMK 24 tahun 2020 yang mensyaratkan bahwa pelayanan radiologi klinik untuk diagnostik dan terapi di fasyankes klasifikasi madya, utama dan paripurna wajib dilakukan oleh dr SpRad. Sedangkan untuk pratama kalau tidak ada SpRad bisa dilakukan oleh Sp lain yang harus mendapat sertifikasi kompetensi tambahan oleh Kolegium PDSRI

Read More

Kehadiran PMK ini membuat kegaduhan dan kegelisahan para dokter dan mencoba membuat analisa lateral dan filosofi maksud dan tujuan diterbitkan nya PMK ini. Salah satu kegaduhan ini karena adanya friksi pemeriksaan radiologi diagnostik bahwa terapi bersinggungan dan menjadi bagian kompetensi dari Sp diluar SpRad seperti SpPD, SpBU, SpJP, SpOG dll dan membuat PB IDI dan Pehimpunan dokter Spesialis minus PARI bersatu padu mendiskusikan bagaimana menyikapi dan apa tindakan yang dilakukan OP tersebut tapi tetap dalam koridor etika dan hukum yang berlaku.

Program Import Dokter Asing

Ada penyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji rencana pembangunan industri wisata medis (medical tourism) di Indonesia. Wisata medis merupakan perjalanan yang dilakukan untuk mendapatkan layanan kesehatan, kebugaran, serta penyembuhan di negara tujuan. Pengembangan wisata medis bertujuan untuk dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia dan meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan. “Berdasarkan data yang dirilis PwC, Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600 ribu orang di tahun 2015, terbesar di dunia,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangannya, seperti dilansir dari Antara, Rabu (19/8/2020).kompas.com.

Adaptasi Dokter WNI Lulusan Luar Negeri

Seperti berita yang dilangsir Pikirsn rakyat Bekasi.com tanggal 29 September 2020 bahwa wacana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengenai perlunya pemerintah mengkaji kemudahan izin praktik bagi dokter asing ditolak keras oleh para mahasiswa kedokteran Indonesia yang menuntut ilmu di Tiongkok.Mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia (Perluni) di Tiongkok tersebut keberatan terkait wacana tersebut. Ketua Umum Perluni Tiongkok, Adi Putra Korompis mengatakan bila kebijakan tersebut diterapkan, maka kesempatan para dokter WNI lulusan luar negeri untuk praktik di Indonesia akan semakin sulit. ” Bagaimana bisa dokter asing dipermudah, sementara dokter WNI lulusan luar negeri harus berjuang keras agar bisa praktik di Indonesia?” kata mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Kota Jinzhou, Provinsi Liaoning itu, Selasa, 29 September 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Sebagaimana Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa dokter WNI lulusan luar negeri harus memulai proses yang dimulai dari penyetaraan ijazah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, para lulusan kedokteran luar negeri itu harus melakukan proses administrasi di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Setelah proses administrasi tersebut, para lulusan luar negeri wajib mengikuti tes penempatan dengan terlebih dulu harus mendapatkan surat pengantar ke perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses adaptasi.

Waktu yang dibutuhkan untuk proses adaptasi di perguruan tinggi di Indonesia memakan waktu maksimal setahun untuk dokter umum lulusan luar negeri, sedangkan untuk dokter spesialis maksimal dua tahun. Durasi adaptasi tersebut juga tergantung pada regulasi dari pihak kampus di Indonesia dan biaya program adaptasi ditanggung sendiri oleh para lulusan.

Menteri Ristek Dikti periode 2014-2019, Mohamad Nasir dalam kunjungannya ke Kedutaan Besar RI di Beijing pada 2018 mengungkapkan banyak dokter WNI lulusan Tiongkok yang membuka praktik di Singapura dan Malaysia. Hal ini terjadi karena para dokter tersebut tidak terwadahi di negeri sendiri, yang Ironisnya pasien mereka juga berasal dari Indonesia.

Sebelumnya, Menko Luhut mengatakan bahwa pemerintah berwacana untuk membangun rumah sakit internasional dan mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri. Kami sudah pertimbangkan visa itu untuk orang-orang spesifik, kerjanya, saya kira enggak perlu (ribet). Dan kemudian boleh ada multiple visa buat spesifik orang-orang yang kita butuhkan untuk kegiatan dalam negeri,” kata Luhut dalam webinar yang digelar Apindo, Kamis (13/8). Luhut mengklaim rencana itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo. “Presiden (Jokowi) sudah setuju kami akan buka RS internasional. Jadi, dokter-dokter yang kelas 1 bisa praktek dan transfer teknologi dengan dokter kita sehingga orang kita tidak habiskan (uang) untuk pengobatan keluar negeri,” ujarnya.

Respon dan Penolakan oleh PB IDI

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) keberatan dengan wacana yang dilontarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemerintah sedang mengkaji kemudahan izin bagi dokter asing masuk Indonesia. Wakil Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi menjelaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) di bidang kedokteran di Indonesia yang sebaiknya dioptimalkan. “Yang jelas kan kita punya aset 180.000 dokter. Artinya kita memaksimalkan dari sejumlah itu untuk kemudian meningkatkan konsep pelayanan. Jadi sudah cukup itu untuk menjadi aset untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dari sisi SDM,” kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (18/8/2020). Dia menjelaskan SDM yang ada di dalam negeri sudah cukup, tinggal bagaimana tata kelolanya diperbaiki sehingga dengan jumlah dokter yang ada itu sektor kesehatan di dalam negeri bisa berjalan optimal. “Jadi itu yang perlu menjadi perhatian bukan kemudian mendatangkan dokter asing,” sebutnya. Oleh karenanya itu, pihaknya menolak jika pemerintah ingin mendatangkan dokter-dokter asing sementara di dalam negeri tersedia. Fokus yang harus dikerjakan menurutnya adalah memperbaiki konsep pelayanan kesehatan.
“Ya artinya itu yang kemudian sebaiknya dikerjakan oleh negara dalam konsep-konsep peningkatan masalah pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Pengaturan Praktek Kedokteran di Indonesia

Setiap dokter yang melalukan praktik kedokteran wajib memiliki STR dan SIP hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 dan pasal 36 UU nomor 29 tahun 2004. Pasal 29 (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. (2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Tentang kewajiban SIP ditekankan pada Pasal 36 bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Pada Pasal 37 (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. (2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat. (3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Pasal 38 ayat (1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :
1. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;
2. mempunyai tempat praktik; dan
3. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Ayat (2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :
1. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan
2. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan pidana bagi dokter yang dalam menjalankan praktik kedokteran tidak memiliki STR yang masih berlaku dikenakan Pasal 75 (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan bagi dokter yang tidak memiliki SIP pada tempat Praktek atau yankes yang sesuai SIPnya dikenakan Pasal 76 Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mengenai pidana penjara pada pasal diatas sudah di judicial review di MK dan MK telah membatalkan sanksi pidana penjara tersebut tapi tetap mempertahankan sanksi denda.

PMK 24 tahun 2020 Bagian dari Grand Design Neokolonialisme di Pelayanan Kesehatan?

Secara definisinya, Nekolim bukanlah lagi bentuk kolonialisme atau penjajahan yang terkesan sarat akan kekerasan dan penderitaan dari negara yang terjajah. Namun, nekolim adalah bentuk penjajahan yang bersifat laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Secara tidak sadar, negara-negara yang terjajah oleh kaum Nekolim akan mengalami ketergantungan pada mereka, utamanya dalam bidang ekonomi dan akan cukup memberikan pengaruh pada bidang ideologi. Neokolonialisme adalah praktik Kapitalisme, Globalisasi, dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara sebagai pengganti dari kontrol politik atau militer secaralangsung. Kontrol tersebut bisa berupa ekonomi, budaya, atau linguistik; dengan mempromosikan budaya, bahasa atau media di daerah jajahan mereka, korporasi tertanam di budaya dapat membuat kemajuan yang lebih besar dalam membuka pasar di negara itu.

Dibidang pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran salah satu indikator adanya tanda grand design untuk memudahkan infiltrasi asing dalam pelayanan kesehatan dengan dalih meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan devisa dengan wisata medis, dan membuat kolaps dokter indonesia dengan program adu domba. Disektor hulu atau regulasi telah dimulai dengan RUU pendidikan kedokteran , RUU Kesehatan dan UU Omnibuslaw. Pengusahaan KKI dengan orang sejalan dengan menteri kesehatan. Pemilihan dan penetapan anggota KKI yang melanggar UUPK 29 tahun 2004 dan dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk memuluskan penguasaan KKI. Peran dan Kewenangan KKI seperti yang diamanahkan UUPK sangat vital dan fundamental dalam menentukan arah pendidikan kedokteran, menentukan standar kompetensi baik dokter lulusan dalam negeri dan lulusan luar negeri serta masuknya dokter asing ke Indonesia. (pasal 7, 8 dan 26 UUPK).

Berdasarkan informasi dari KKI seri ke 3 pada saat webinar beberapa hari yang lalu bahwa sudah sering terjadi pendesakan oleh pemeintah agar KKI mengeluar regulasi yang mempermudah masuknya dokter asing ke Indonesia.

Perlu kita cermati dalam RUU Pendidikan Kedokteran Pasal 45 ayat (1) Perguruan Tinggi dari negara lain dapat membuka program studi dokter dan dokter gigi di wilayah negara kesatuan republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas program studi dokter dan dokter gigi di Indonesia serta mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Pasal 47 Ayat (2)Lulusan Dokter atau Dokter Gigi luar negeri dari institusi pendidikan kedokteran yang diakui oleh pemerintah dan akan berpraktik di Indonesia wajib lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Ayat (3)Ketentuan ujian kompetensi sebagaimana ayat (2) dikecualikan bagi lulusan institusi pendidikan kedokteran tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Melihat arah rezim sekarang kita bisa menebak lulusan negara mana yang mendapat keistimewaan tersebut.

PMK 24 tahun 2020 Sumber Chaos Pelayanan Spesialistik?

Chaos atau kekacauan terhadap pelayanan kesehatan akan terjadi bila PMK 24 tahun 2020 ini diterapkan. Bentuk kekacauan tersebut antara lain :

Terjadi friksi dan benturan antara SpRad dengan selain SpRad seperti SpPD dan SpPD Konsultan, SpJP dan SpJP Konsultan, SpOG dan Konsultan, SpB dan SpU, SpP, dan hampir semua dokter Sp yang menggunakan alat diagnostik radiologi seperti USG dan Foto Ronsen, Angiography, yang secara hukum positif mempunyai kompetensi yang melekat dan keterampilan klinik yang harus dimiliki dan dicapai sampai level 4 yaitu level yang harus dimiliki kemampuan kompetensi sampai tuntas dan mandiri.
1. Akibat friksi dan chaos ini maka bisa terjadi pelanggaran kode etik kedokteran pasal 16 yaitu merenggangnya hubungan kesejawatan antara dokter.
2. Saat secara resmi organisasi perhimpunan dokter Spesialis seperti PAPDI, PERKI, POGI, PABI, IKABI dll telah membuat surat tertulis penolakan PMK tersebut.
3. Seandainya PMK ini diterapkan maka akan terjadi chaos dalam pelayanan kesehatan terutama untuk pelayanan diagnostik dan terapi dokter seperti antara lain USG Abdonen, USG Doppler, USG Thorak, Angiograpi perifer dan coroner, Endoscopy dan Colonoscopy, dan dengan jumlah dokter Sp Radilogi saat ini hanya sekitar kurang lebih 1700 orang di seluruh indonnesia dan ini akan membuat mundurnya serta chaos pelayanan Kesehatan apalagi kalau diikuti dengan MOGOK nya Sp Lain tidak melakukan tindakan tersebut. Hal ini akan memberi tekanan kepada KKI untuk mengikuti desakan rezim pemerintah ini untuk membuat regulasi memudahkan dan memberi peluang terhadap masuknya dokter Asing dalam rangka mengatasi kekacauan ini.
4.
Inilah benang merah analisa kita dan analisa anggota KKI seri ke3 bahwa ini adalah test the water menuju grand design neokolonialisme dan liberalisasi bidang pelayanan kesehatan dan kedokteran.. Yuk kita cermati dan Lawan demi kedaulatan NKRI yang berPencasila.

Banjarbaru, 4 Oktober 2020
Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *