Rekam Medis Adalah Hak Pasien yang Dilindungi UU! Bagaimana Pada Saat Wabah?

  • Whatsapp
Rekam Medis Adalah Hak Pasien yang Dilindungi UU! Bagaimana Pada Saat Wabah?
Rekam Medis Adalah Hak Pasien yang Dilindungi UU! Bagaimana Pada Saat Wabah?

SALAH satu kewajiban dokter dalam menjalankan praktek kedokteran adalah membuat catatan atau rekam medis yang menurut penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU 29 tahun 2004 Praktik Kedokteran adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Kewajiban tersebut diamanatkan pada Pasal 46 UU 29 tahun 2004 yang isinya bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Selain itu, setiap catatan rekam medis juga harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Read More

Selain kewajiban membuat rekam medis, dokter mempunyai kewajiban menjaga dan menyimpan rahasia atau informasi yang terdapat dalam rekam medis tersebut seperti tertera pada pasal 47 ayat 2; rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Dan pasal 48 ayat 1 UU 29 tahun 2004; bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.

Kewajiban ini merupakan Hak bagi pasien untuk dijaga rahasia kesehatannya.

Pada Pasal 47 ayat 1 UU Praktik Kedokteran bahwa: Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.

Hak pasien atas isi rekam medis ini juga ditegaskan dalam Pasal 52 UU Praktik Kedokteran: Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: ” e. mendapatkan isi rekam medis.”.

Selain dokter pihak sarana pelayanan kesehatan seperi RS juga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  yang menyatakan bahwa Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis.

Yang Berhak Membuka Rahasia Medis

Adapun mengenai isi rekam medis diatur lebih khusus dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (“Permenkes 269/2008”). Pasal ini mengatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien yang dibuat dalam bentuk ringkasan rekam medis. Lebih lanjut, dalam Pasal 12 ayat (4) Permenkes 269/2008 dijelaskan bahwa ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Dari bunyi pasal Pasal 12 ayat (4) Permenkes 269/2008 dapat diketahui bahwa yang berhak mendapatkan ringkasan rekam medis adalah:
a.    Pasien
b.    Keluarga pasien
c.    Orang yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga pasien
d.    Orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien.

Permenkes 269/2008 ini tidak mengatur siapa saja yang dimaksud dengan keluarga di sini. Aturan tersebut tidak mengatakan siapa anggota keluarga yang bisa mendapatkan ringkasan rekam medis atau yang dapat memberikan persetujuan tertulis kepada orang lain untuk mendapatkan ringkasan medis tersebut.

Akan tetapi, untuk mengetahui anggota keluarga yang dimaksud kita dapat mengacu pada UU Praktik Kedokteran dalam pasal yang mengatur tentang persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran yang berbunyi: “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.”

Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun, apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan (under curatele), persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung.

Selain oleh pasien dan keluarganya, bahwa membuka rahasia medis seseorang hanya dibenarkan sesuai UU 29 2004 Pasal 48 ayat 2 menyebutkan : Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Pada pasal 48 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana.” sehingga pada keadaan tertentu dan terpaksa yang dilindungi UU apabila dokter atau pimpinan layanan kesehatan seperti RS dan terpaksa membuka rahasia pasien karena pengaruh daya paksa tersebut untuk melindungi :
a) kepentingan umum;
b) kepentingan orang yang tidak bersalah;
c) kepentingan pasien;
d) kepentingan tenaga kesehatan; dan
e) kepentingan masyarakat lainnya.
Maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Dan pada Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi : (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
a. perintah undang-undang;
b. perintah pengadilan;
c. izin yang bersangkutan;
d. kepentingan masyarakat; atau
e. kepentingan orang tersebut.

Membuka Rekam Medis Saat Wabah

Keadaan yang sekarang terjadi adanya pemberian informasi hasil test covid yang mana diumumkan secara umum baik dalam selebaran hasil test maupun yang diumumkan pejabat yang berwewenang.

Ada celah hukum untuk membuka informasi rahasia medis pada keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) covid-19 ini kepada badan yang berwewenang (GUGUS TUGAS) untuk menindaklanjuti upaya penanggulangan KKM covid 19 bukan untuk konsumsi masyarakat umum yang tidak berkepentingan kecuali yang bersangkutan menyetujuinya.

Dengan asas untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat yaitu untuk mitigasi dan pencegahan terhadap penyebaran yang meluas dari wabah covid-19 ini maka hasil pemeriksan test covid 19 seseorang dapat dibuka kepada pihak yang berwewenang untuk melakukan tindakan tersebut yaitu gugus tugas yang diketuai oleh walikota (untuk kota banjarbaru). Bukan untuk disebarkan ke masyarakat umum atau melalui medsos dalam keadaan vulgar.

Saksi Pidana Membuka Rekam Medis

Pada keadaan di mana tidak ada indikasi yang mengharuskan dibukanya rahasia medis seseorang maka bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang bisa diterapkan dalam hal membuka dan menyebarkan rahasia kedokteran kepada publik.

Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU itu, setiap orang yang menyebarkan informasi soal data pasien bisa dipenjara 2 tahun dan denda Rp 10 juta. Ancaman dalam UU ITE bahkan lebih berat, yakni 4 tahun penjara. Khususnya Pasal 26 ayat 1 dan 27 ayat 3. Sanksi pidana dalam pasal 46 ayat 1 untuk pelanggaran pasal 27 dapat dipidana 6 bulan penjara dan atau denda 1 M

Masalah ini termasuk DELIK ADUAN : laporan harus berdasarkan dari orang yang merasa dirugikan secara langsung, ketika data pribadinya diakses atau disebar tanpa izin.

 

Banjarbaru, Jumat Malam, 26 Juni 2020

 

Abd. Halim, dr.SpPD.SH.MH.MM.FINASIM

Dokter Utama/ Internist RSDI Banjarbaru dan Klinik Halim Medika Banjarbaru.
Ketua Medikolegal PAPDI CAB.KALSEL
Anggota KAI dan IPHI KALSEL
Kandidat Doktor Ilmu Hukum PDIH Unissula

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *