Sanksi Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Covid 19 dengan Perwali/Bup/Gub Tindakan Kesewenangan

  • Whatsapp
Sanksi Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Covid 19
Sanksi Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Covid 19

Pemerintah pusat dan daerah sangat cemas dan galau terhadap kondisi terkini dari penyebaran covid 19, yang awalnya disepelekan dengan pernyataan presiden Joko Widodo dan beberapa menterinya diawal infeksi covid 19 masih melanda China dan beberapa negara lainnya.

Dan sejak adanya pernyataan resmi Pemerintah diawal Maret 2020 bahwa infeksi Covid 19 sudah ada positif di Indonesia dan sampai hari ini kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia hingga Senin (20/7/2020) sore, terdapat penambahan sebanyak 1.693 orang. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia per hari ini menjadi 88.214 orang. Sedangkan untuk pasien yang meninggal dunia ada 96 orang, sehingga total menjadi 4.239 orang. Hal itu disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta.

Read More

Dalam penanggulan Wabah ini sesuai amanah Konstitusi dan UU Nomor 4 tahun 1984 dan UU nomor 6 tahun 2018. Presiden telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID-19) dan PP NOMOR 21 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATANPENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Dan juga PERMENKES R NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020. Dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 13 April 2020. Inilah dasar hukum dalam penanggulan covid 19 di NKRI.

Tiga Undang-undang Menghadapi Pandemi Covid -19

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentang virus corona atau Covid-19 tidak bisa dipidana.

Menurut dia, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Sementara Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana. Menurut Prof. Yusril Paling tinggi denda, itu mungkin dapat dilakukan daerah tapi dalam bentuk Perda, bukan Pergub atau PerWali.

Mantan Menteri Hukum era Gus Dur dan Megawati itu menjelaskan, Indonesia memiliki tiga UU yang dapat digunakan dalam konteks menghadapi pandemi virus corona Covid-19.

Tiga UU tersebut yakni UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan UU Kekarantinaan Kesehatan. “Kalau kita mengacu pada UU tentang wabah penyakit, ada sanksi pidananya. Tapi yang diterapkan oleh pemerintah bukan itu sekarang, justru menerapkan UU tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai acuan diterbitkannya PP mengenai PSBB. Jadi tidak mengacu pada UU Kesehatan maupun UU Wabah Penyakit,” ujar Yusril.

Aparat penegak hukum seperti polisi, lanjut Yusril, baru bisa masuk bila pemerintah menjalankan karantina wilayah sebagaimana yang ada dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau kita baca UU Kekarantinaan Kesehatan, sanksi-sanksi pidana itu sama sekali tidak ada dalam PSBB. Polisi itu baru bisa dilibatkan apabila pemerintah memberlakukan karantina wilayah. Lalu di situ ada kewenangan polisi untuk bertindak,” ungkapnya.

Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Walikota Banjarbaru mengeluarkan PERWALI KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 dengan dasar pertimbangan bahwa dengan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Banjarbaru, perlu adanya sanksi tegas terhadap pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19.

Mempertimbangkan SK dan Perwali Banjarbaru

Menurut saya pertimbangan ini sikap ambivalensi pemko Banjarbaru karena sebelum dengan sudah menetapkan tidak melanjutkan PSBB (hanya 14 hari saja). Dengan SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 188.45/247/KUM/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARBARU dan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARBARU pada tanggal 30 Mei 2020.

Dengan salah satu pertimbangan bahwa dengan selesainya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Banjarbaru dan menurunnya angka Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pengawasan serta meningkatnya jumlah pasien yang sembuh. Dari data yang saya dapatkan pada saat pemberhentian PSBB kasus positif di Banjarbaru hanya sekitar 30 an dan menurut info walikota per 19 Juli 2020 terdapat 380 positif dengan jumlah kematian lebih 20 orang.

Peningkatan ini akibat dari penerapan New Normal sesuai SK dan Perwali diatas dan tidak melanjutkan kegiatan PSBB. Menurut pengamatan saya, Kemenkes belum mencabut KMK PSBB untuk kota Banjarbaru. Pencabutan PSBB disuatu daerah harus melalui SK dari Menkes RI.

Untuk kota Banjarbaru mendasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/304/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selain SK Walikota 247 tahun 2020 dan Perwali 11 tahun 2020, untuk mengganti kegiatan PSBB di Banjarbaru, Walikota mengeluarkan Perwali nomor 13 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada 12 Juni 2020.

Di dalam aturan hukum yang ada dalam penanggulan covid 19 tidak ada istilah nomenklatur PKM. Tidak seperti di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan telah memperpanjang PSBB adaptasi hingga 30 Juli 2020 untuk menuju adaptasi kebiasan baru walaupun sampai saat ini angka positif terus bertambah.

Akibat dari tidak dilanjutkannya PSBB di kota Banjarbaru dan mulai dibukanya kegiatan ekonomi dgn istilah New Normal atau tatanan normal baru, maka mulai masyarakat keluar rumah dan beraktifitas kembali dan seolah olah bahwa wabah dan ancaman covid 19 di Banjarbaru telah berakhir.

Dengan kebijakan diatas dengan alasan kepentingan ekonomi dan kenyataannya angka positif yang tercatat meningkat 100% dan jumlah yang meninggalpun semakin banyak dan ruang rawat inap pasien Covid 19 di RSDI selalu penuh.

Hal ini akibat dari tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah terhadap IMBAUAN pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid 19 tidak dipatuhi dengan baik dan juga kembali berkumpulnya masyarakat ditempat tertentu seperti pasar, mall, tempat nongkrong dll. dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan.

Sanksi Pelangar Protokol Kesehatan Covid – 19

Melihat hal di atas maka beberapa daerah termasuk kota Banjarbaru menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dengan perwali nomor 20 tahun 2020.

Sebelumnya DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan PSBB di daerah mereka seperti DKI Jakarta dengan PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA ‘VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA tertanggal 30 April 2020 dan juga di Jawa Barat PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI pada tanggal 12 Mei 2020.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) disebutkan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • Peraturan Pemerintah;
  • Peraturan Presiden;
  • Peraturan Daerah.

Di samping jenis peraturan perundang-undangan tersebut, juga dikenal jenis peraturan perundang-undangan lainnya baik yang dikeluarkan oleh badan/lembaga/pejabat pemerintah pusat,seperti; Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen), dan Keputusan Menteri (Kepmen), maupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti; Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan Keputusan Walikota.

Namun, apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPPP tersebut, maka semua jenis peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

Konsekuensi logis dari hierarki tersebut adalah Keppres, Permen, dan Kepmen tidak lagi termasuk jenis peraturan perundang- undangan yang hierarkinya lebih tinggi dari Perda. Pada umumnya, sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya untuk memaksakan agar masyarakat memiliki ketaatan, maka pada peraturan perundang-undangan tersebut dicantumkan sanksi.

Salah satu materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tak terkecuali Peraturan Daerah (Perda) adalah ketentuan sanksi.

Dewasa ini, paiing tidak ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan tentang jenis sanksi yang dapat dimuat daiam Perda, yaitu; Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana yang dikutipkan di bawah ini;

  1. Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturaPerundang-undangan (UUPPP) menyebutkan: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat daiam Undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten.
  2. Pasai 143 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) menyebutkan: (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seiuruhnya atau sebagian kepada peianggar sesuai dengan peraturan perundangan.

Disamping itu juga dijelaskan dalam PP 28 tahun 2008 Pasal 2 (1) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari uraian diatas bahwa penerapan sanksi dalam ketidakpatuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan dalam dalam bentuk PP, KMK, PerWali/PerBup dan PerGub salah satu bentuk kesewenangan pembuat aturan tersebut terhadap hak asasi rakyatnya.

Kaedah hukum bahwa yang memberi sanksi dan mencabut sebagian atau seluruh hak asasi rakyat adalah harus rakyatnya sendiri, dalam sistem hukum tata negara kita melalui perwakilannya yaitu DPR dan DPRD dengan wewenang legeslasi membuat UU atau PERDA.

Sebagai praktisi kesehatan, saya sangat mendukung penerapan protokol pencegahan penanggulan Covid 19, karena hanya dengan cara ini penyebaran covid 19 dapat dikendalikan.

Tujuan penerapan ini adalah menjadikan masyarakat sebagai Subyek atau Pelaku protokol tersebut sehingga menjadi bagian perilaku kehidupannya bukan sebagai Obyek sehingga tidak ada keterpaksaan dalam menjalankan tapi sudah menjadi kebutuhan untuk tetap sehat dan terhindar dari infeksi Covid 19 dan bisa memutus rantai penularannya.

Dikatakan oleh presiden Joko Widodo pada rapat kabinet pertengahan Juni 2020 bahwa kondisi wabah ini sebagai keadaan extra ordinary dan pada tanggal 17 Juli 2020 rapat dengan para gubernur, Presiden akan mengeluarkan INPRES sebagai payung hukum untuk penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Menurut hemat penulis bahwa tindakan ini kurang tepat yang mana sebaiknya membuat PERPPU tentang pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 dan sanksi bagi pelanggarnya. Dan PERPPU ini akan menjadi UU dan menjadi landasan hukum dan kepastian hukum pelaksanaan sanksi apapun bentuknya.

Aturan perundangan atau Hukum dibuat harus memenuhi 3 unsur yaitu unsur kepastian hukum, unsur keadilan dan unsur kemanfaatan hukum tersebut kepada masyarakat.

Demikian tulisan ini sebagai pencerahan dan bahan diskusi kita dalam melindungi hak hak rakyat.

Banjarbaru, 20 Juli 2020

Penulis: Abd. Halim, Dr.SpPD.SH.MH.MM.FINASIM

Dokter Ahli Utama, Internis RSDI dan KUHM
Anggota Kongres Advokat Indonesia
Candidat Doktor Ilmu Hukum

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *