Tantangan Dokter dan Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan di Era Revolusi Industri 4.0

  • Whatsapp
Tantangan Dokter dan Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan di Era Revolusi Industri 4.0
Tantangan Dokter dan Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan di Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya

Revolusi Industri 4.0 merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu cepat. Dampak era revolusi industri 4.0 ini tentu sengat besar bagi dunia pendidikan, sosial budaya, perilaku di masyarakat dan aspek hukum.

Revolusi Industri 4.0 ini mengintregasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Dampak era revolusi industri 4.0 adalah dalam penerapannya tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi.

Read More

Dengan demikian tingkat efektifitas dan efisiensi waktu bisa meningkat. Dimana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri. Disamping manfaat revolusi industri 4.0 terhadap bidang perindustrian, manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh semua orang termasuk bidang pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehayan yang berbasis tehnologi informasi.

Saat ini akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya jaringan internet.

Teknologi informasi cerdas dari Revolusi Industri 4.0 meliputi kecerdasan buatan, internet, komputasi awan, data besar dan konvergensi seluler pada industri dan layanan yang ada. Secara khusus, semua produk dan layanan dari dunia nyata dengan teknologi baru di berbagai bidang seperti pencetakan tiga dimensi (3D), robotika, bioteknologi, dan nanoteknologi digabungkan oleh Revolusi Industri 4.0.

Terdapat tiga perbedaan antara Revolusi Industri 3.0 dan 4.0 yang menjadi alasan transformasi saat ini merupakan suatu revolusi transformasi baru.

1. Inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Terobosan-terobosan baru pada era ini terjadi pada kecepatan skala eksponensial dan bukan lagi pada skala linear.

2. Peningkatan output pekerjaan terbukti dengan adanya beberapa bidang keilmuan yang dapat disatukan dan dikonsentrasikan dengan suatu platform serta penurunan biaya produksi marjinal. Kemudian, transformasi ini mengakibatkan perubahan dengan ruang lingkup yang luas sehingga menyebabkan perubahan pada seluruh sistem produksi, manajemen, maupun tata kelola.

3. Revolusi secara global ini akan berpengaruh besar dan terbentuk di hampir seluruh negara di dunia, cakupan transformasi ini akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak temapat dan terjadi pada setiap bidang industri.

Peran yang terus tumbuh dari platform transportasi online, perdagangan online, pendidikan online, pelayanan kesehatan online menjadikan Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peradaban digital ekonomi dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum. Pemerintah bersama ekosistem industri terus berupaya memperluas dan memperkuat sektor infrastruktur digital dan sumber daya talenta digital.

Tantangan Pendidikan Kedokteran di era Revolusi Industri 4.0

Dokter dan Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan di Era Revolusi Industri 4.0Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristedikti) menyebut penerapan tiga literasi baru untuk pendidikan kedokteran pada era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan guna menghasilkan dokter-dokter Indonesia yang memenuhi kebutuhan nasional dan global. Tantangan baru untuk pendidikan kedokteran tersebut adalah bagaimana menerapkan tiga literasi baru yaitu data, teknologi dan kemanusiaan untuk menghasilkan dokter Indonesia yang mampu beradaptasi dan mampu memenuhi kebutuhan nasional dan global.

Bagaimana potret pendidikan kedokteran di Indonesia setelah empat tahun implementasi Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 hingga akhir 2017, Indonesia memiliki 83 Fakultas Kedokteran dengan disparitas kualitas di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data status akreditasi program studi (program) kedokteran dari LAM-PTKes, terdapat 22 prodi terakreditasi A (27 persen), 37 prodi terakreditasi B (44 persen), dan 24 prodi terakreditasi C (29 persen).

Kemristedikti telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan pendidikan kedokteran termasuk Konsil Kedokteran Indonesia dan organisasi profesi seperti IDI dan PDGI dalam upaya standarisasi kualitas input, proses dan output dari pendidikan kedokteran melalui berbagai peraturan dan regulasi untuk meningkatan kualitas dan kemampuan serta kompetensi lulusan pendidikan kedokteran .

Selain status akreditasi, parameter kualitas Fakultas Kedokteran tercermin dari hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Sejak 2014 diterapkan UKMPPD sebagai exit exam bagi peserta didik. Fakultas Kedokteran dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam menjamin mutu lulusannya sehingga mendorong gerakan perubahan untuk semua civitas akademika dan pemangku kepentingan pendidikan kedokteran.

Berdasarkan data dari Panitia Nasional UKMPPD, sejak Agustus 2014 hingga Mei 2018, uji kompetensi ini telah meluluskan sekitar 39.000 dokter, dan menyisakan sekitar 2400 retaker (lebih besar delapan persen dari total peserta yang telah mengikuti UKMPPD). Di sisi lain, persentase kelulusan UKMPPD mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan Nilai Batas Lulus 66 persen kelulusan 1st taker pada 2014 adalah 67 persen dan meningkat menjadi 73 persen pada akhir 2017, bahkan pada periode Mei 2018 mencapai lebih kecil dari 80 persen.

Dalam era revolusi industri 4.0 atau yang disebut sebagai era disrupsi ini, inovasi di bidang pendidikan, termasuk pendidikan kedokteran, harus memperhatikan berbagai karakteristik dan kecenderungan masyarakat di era ini. Hal itu seperti serba digital, internet of thing, big data, artificial intelegence, roboting, augmented reality, dan lain sebagainya.

Harus ada transformasi peran perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang bukan hanya sebagai agent of education and research tapi juga menjadi agent of culture, knowledge, and technology transfer. Ia menyebut perguruan tinggi didorong agar lulusannya mampu menjadi agent of economic development.

Tiga komponen pokok yang harus beradaptasi di era distrupsi ini ialah mahasiswa, sarana prasarana, dan dosen. Ketiga komponen pokok ini, menjadi penting dalam menciptakan atmosfer pendidikan.

Mahasiswa saat ini kebanyakan dari generasi Z merupakan digital native yang sehari-harinya berinteraksi, bahkan tidak bisa lepas dari dunia yang serba digital. Sebaliknya dosen yang didominasi generasi baby boomers dan generasi X merupakan digital immigrant.

Kesenjangan antara dosen dan mahasiswanya ini, membuat mereka perlu untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat beradaptasi dengan mahasiswanya, utamanya dalam proses mengajar.

Pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya terhadap orientasi pengembangan kurikulum dan learning outcome yang sesuai kebutuhan pembangunan, tetapi juga memikirkan bagaimana bisa hilirasis ke industri. Hanya fakultas atau pendidikan tinggi kedokteran, dan kesehatan lainya yang responsif dan antisipatif nantinya dapat terus eksis dan kontributif.

Dampak Revolusi 4.0 dalam Pelayanan Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, teknologi akan selalu berubah dan berkembang. Jika kita tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kita akan berada di belakang persaingan. Dengan mengetahui perkembangan teknologi terkini di bidang kesehatan, diharapkan tenaga kesehatan dapat mengikuti perkembangan terkini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor kesehatan adalah sektor yang paling mungkin mendapatkan keuntungan dari Revolusi Industri 4.0 karena bergabungnya sistem fisika, digital dan biologi, walaupun sektor ini mungkin juga yang paling tidak siap menerima.

The Economist Intelligence Unit melakukan survei terhadap 622 pemimpin bisnis dari berbagai industri di seluruh dunia yang memperkuat hal tersebut. Berbagai data secara detail tentang kesehatan dan status kebugaran seseorang dapat dikumpulkan oleh telepon genggam dan alat kebugaran yang dipakai sehari-hari.

Data tersebut dapat digunakan untuk penelitian kesehatan dan juga berpotensi unutk mentransformasi kesehatan individu dan keperluan medisnya. Studi yang dilakukan The Economist Intelligence Unit mengatakan bahwa sebagian dokter percaya bahwa teknologi telepon pintar sangat berperan dalam memberdayakan pasien untuk mengatur kesehatan secara proaktif.

Perubahan dan kemajuan dalam bidang kesehatan yang merupakan dampak dari Revolusi Industri 4.0 khususnya dalam implan gigi, pembedahan kecantikan, dan onkologi.

Perencanaan dan penempatan implan gigi yang tepat dilakukan dengan pencitraan 3D modern dan sistem perencanaan perawatan implan. Pendekatan ini telah diperkenalkan dan diizinkan untuk transfer perencanaan virtual ke prosedur klinis, memungkinkan untuk operasi yang kurang invasif, penempatan implan yang memadai, pengurangan ketidaknyamanan pasca operasi, dan pembuatan struktur prostetik sebelum prosedur bedah.

Selain itu, terdapat potensi telemedicine yang dieksplorasi oleh banyak penyedia layanan kesehatan. Telemedicine adalah pemantauan dan pengobatan pasien dari jarak jauh melalui sensor yang tersambung ke internet.

Pengobatan lansia yang mengidap penyakit kronis diharapkan dapat terbantu oleh adanya telemedicine. Kedepannya cek-up medis dimungkinkan untuk dapat dilakukan di rumah warga sendiri dengan nyaman. Selain itu, masyarakat terpencil bisa mendapatkan perawatan medis melalui telemedicine.

Kombinasi teknologi fisika, digital dan biologi termasuk pil untuk mengatur pelepasan obat, robot yang menanggapi pikiran pasien serta psikoterapi secara virtual reality dapat tergabung dalam suatu aplikasi medis di masa depan. Namun, pendapat Uni Eropa mengungkapkan bahwa sekitar 38% eksekutif kesehatan percaya bahwa mereka cukup untuk Revolusi Industri 4.0.

Hal ini menyiratkan bahwa upaya penyedia layanan kesehatan untuk mengintegrasikan Revolusi Industri 4.0 ke dalam kebiasaan hidup mereka perlu ditingkatkan. Jika penyedia layanan kesehatan tidak kunjung siap, peran dan bisnis mereka akan diambil alih oleh pasukan dari startups digital.

Legalitas dan perlindungan Hukum dokter dan pelayanan kesehatan di era revolusi 4.0

Revolusi Industri Keempat atau The Fourth Industrial Revolution (Revolusi Industri 4.0) telah membawa tantangan baru. Revolusi Industri 4.0 yang luar biasa cepatnya telah berdampak pada perubahan teknologi dan sosial, maka adalah hal keliru untuk memastikan hasil yang tepat jika hanya mengandalkan legislasi/regulasi dan insentif dari pemerintah.

Pada saat diterapkannya suatu legislasi/regulasi dan insentif pemerintah maka bisa jadi norma/aturan sudah tidak memadai lagi atau malah menjadi tumpang tindih.

Hal itu yang dimaksud dalam White Paper yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) pada November 2016 bahwa “Given the Fourth Industrial Revolution’s extraordinarily fast technological and social change, relying only on government legislation and incentives to ensure the right outcomes is ill-advised. These are likely to be out-of-date or redundant by the time they are implemented”.

Pendekatan legislasi (legislative approach) adalah upaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagai dampak dari tren konvergensi dan sekaligus sebagai antisipasi terhadap fenomena konvergensi dari teknologi informasi. Solusi legislatif dalam mendefinisikan rezim hukum baru, atau membentuk kerangka pengaturan, atau regulasi yang baru adalah upaya antisipatif terhadap implikasi konvergensi dan arah kebijakan masa depan dari peradaban manusia.

Bahwa Undang-Undang ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008) yang merupakan UU pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang menjadi pionir dalam meletakkan dasar pengaturan dan perlindungan dalam bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Revolusi Industri 4.0 memiliki implikasi atau dampak terhadap bagaimana fungsi hukum di dalam masyarakat. Sehingga perlu didekati dari pemahaman Teori Hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order), ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum dan kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

Di samping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Pemahaman yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang.

Klaus Schwab sang pendiri World Economic Forum mempercayai bahwa fase Revolusi Industri 4.0 akan dibangun di sekitar “cyber-physical systems” (sistem cyber-fisik) dengan mengaburkan fisik, digital dan biologis.

Ketika manusia merangkul usia teknologi digital maka kita perlu dihadapkan dengan tantangan etika baru dan menyerukan diperlukannya undang-undang baru. Dalam beberapa kasus, seluruh kode moral mungkin perlu di-boot ulang (reboot), karena itulah sifat terobosan teknologi.

Seorang dokter sebagai pekerja dibidang pelayanan kesehatan baik di fasyenkes tingkat pertama maupun lanjutan wajib mendapatkan kepastian hukum untuk mendapatkan pelindungan hukum terhadap apa yang dilakukan dokter dan juga wajib mendapat jaminan keselamatan kerja atas penyakit akibat pekerjaan tersebut terkhusus pada wabah covid 19.

Ada tiga hal yang dapat dijadikan pedoman secara hukum oleh Dokter dalam rangka meminimalisir risiko pekerjaan . Ketiga hal tersebut adalah Standar Profesi Kedokteran atau SOP, Informed Consent, dan Rekam Medis.

Dalam UU nomor 29 tahun 2004 pasal 50 ayat 1 bahwa setiap dokter berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan SOP. Pasal 24 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ayat 1 bahwa Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Dalam pasal diatas jelas bahwa juga ada kewajiban dokter dan sarana pelayanan kesehatannya dalam memberikan pelayanan kesehatannya dalam kondisi apapun apalagi pada masa wabah covid yang penyebarannya sangat cepat dan meluas dan angka kesakitan dan kematian yang tinggi pada dokter dan nakes lainya.

Dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga adalah warga negera yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan yang harus diberikan dan menjadi tanggung jawab negara seperti tertera dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untukmemajukan kesejahteraan umum…”

Dan Pasal 28 H Ayat1 yang berbunyi: ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanankesehatan ” Begitulah perjanjian luhur berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Artinya negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh “tumpah darah Indonesia”. Itulah kesepakatan agung dan meta-norm yang mesti diwujudkan!

Layanan Telemedicine sebuah Keniscayaan di Era Revolusi 4.0

Telemedicine adalah layanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh .(Telemedicine is health care carried out at a distance). Telemidicine adalah transfer data medik elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya (telemedicine is the transfer of electrical medical data from one location to another).

Definisi Telemedicine menurut Perkonsil nomor 74 tahun 2020 dan Permenkes nomor 20 tahun 2019 adalah pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh oleh Dokter dan Dokter Gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan
kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Kegiatan telemedis merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak dinegara kita dijaman milineal ini.
Pelayanan Telemedis terdiri atas pelayanan:
a. teleradiologi;
b. teleelektrokardiografi;
c. teleultrasonografi;
d. telekonsultasi klinis; dan
e. pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 3 ayat 1 PMK 20 2019).

Adapun yang dimaksud dengan konsultasi kesehatan online  yang lagi marak saat ini dapat dikategorikan sebagai telekonsultasi klinis, yaitu pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana.

Pelayanan telemedicine ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik (SIP) di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara.(Pasal 2 PMK 20 2019).

Dalam UU no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 36 bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Pada Pasal 37 dijelaskan bahwa SIP itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ditempat praktik kedokteran dilaksanakan dan berlaku ditempat praktek yang tertera dalam SIP tersebut.

Fasyankes penyelenggara telemedicine tersebut meliputi:

1. Fasyankes pemberi konsultasi
2. Fasyankes peminta konsultasi.

Fasyankes pemberi konsultasi adalah fasyankes yang menerima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi
telemedicine, yaitu rumah sakit milik pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Sedangkan, fasyankes peminta konsultasi adalah fasyankes yang mengirim permintaan konsultasi  telemedicine, berupa rumah sakit, fasyankes tingkat pertama, dan fasyankes lain.

Jenis-jenis fasyankes tersebut jika merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai SIP dokter antara lain tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat; klinik pratama dan utama.

Ada hak dan kewajiban yang didapatkan dijalankan masing masing fasilitas seperti tertuang dalam pasal 17 dan 18 Permenkes 20 tahun 2019.

Pasal 17 ayat (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine memiliki hak:

1. Menerima informasi medis berupa gambar, citra (image), teks, biosinyal, video dan/atau suara yang baik dengan menggunakan transmisi elektronik untuk menjawab konsultasi dan/atau memberi Expertise; dan
2. Menerima imbalan jasa Pelayanan Telemedicine.

Dan ayat (2) Fasyankes Pemberi Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine memiliki kewajiban:

1. Menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau memberikan Expertise sesuai standar.
2. Menjaga kerahasiaan data pasien.
3. Memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau Expertise.
4. Menyediakan waktu konsultasi 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Pada Pasal 18 ayat (1) Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine memiliki hak:

1. Memperoleh jawaban konsultasi dan/atau menerima Expertise sesuai standar
2. Menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau Expertise.

Ayat (2) Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine memiliki kewajiban:

1. Mengirim informasi medis berupa gambar, pencitraan, teks, biosinyal, video dan/atau suara dengan menggunakantransmisi elektronik sesuai standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan/atau memperoleh Expertise
2. Menjaga kerahasiaan data pasien.
3. Memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau Expertise kepada pasien.

Kelebihan utama layanan telemedicine adalah penggunaan teknologi untuk mengeliminasi batasan jarak dan geografis serta biaya yang terkait, khususnya untuk pelayanan medis di daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis.

Hal ini sangat relevan dan menjadi keniscayaan di Indonesia, yang memiliki area sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, dengan infrastruktur transportasi penghubung masih belum baik, serta memiliki jumlah dokter yang sangat terbatas.

Sementara itu, jaringan internet dapat ditunjang melalui satelit ke seluruh pelosok nusantara, melintasi kendala geografis seperti laut, bukit, gunung, hutan, dan sebagainya.

Bentuk bentuk layanan Telemedicine yang biasa dilakukan antara lain:

1. Layanan Telemedicine dengan maksud konsultasi dan supervisi antara staf medis. Dalam layanan telemedis jenis ini, satu pihak staf medis melakukan interaksi tatap muka langsung dengan pasien, namun melibatkan staf medis lain yang dihubungi melalui layanan telemedicine . Umumnya kedua pihak staf medis itu adalah sama-sama dokter atau tim dokter, namun dapat juga antara perawat home care dengan dokter.

Contoh paling sederhana adalah konsul dokter jaga IGD kepada spesialis, atau konsul dokter residen kepada konsultannya. Semangat untuk konsultasi kepada dokter yang lebih ahli ini sangat sesuai dengan yang tertera pada Kode Etik Kedokteran (KODEKI) pasal 14.

Dengan melibatkan dokter lain yang lebih kompeten melalui wahana telemedicine, maka diharapkan dokter tersebut dapat memberikan pelayanan medis yang lebih berkualitas kepada pasiennya.

2. Layanan Telemedicine dengan maksud Ekspertise. Seperti halnya konsultasi antara dokter dengan spesialis, layanan telemedis dapat digunakan untuk memperoleh ekspertise atas pemeriksaan penunjang tertentu dari ahli atau spesialis terkait. Salah satu yang paling sering digunakan adalah teleradiologi, yakni penggunaan teknologi untuk mengirim data radiologis ke sentra lain untuk diinterpretasi oleh dokter spesialis radiologi di tempat tersebut. Teknik ini sangat membantu pelayanan medis mengingat jumlah spesialis radiologi yang sangat terbatas.

3. Layanan Telemedice dengan maksud konsultasi antara Dokter dan Pasien. Dalam layanan telemedis jenis ini, terjadi interaksi jarak jauh antara dokter dan pasien. Salah satu contoh klasik adalah layanan emergensi seperti layanan 911 di Amerika Serikat, di mana setiap orang dengan akses telepon dapat menghubungi nomor 911 ketika ada kegawat- daruratan termasuk dalam bidang medis. Layanan telemedis ini berpotensi untuk memberikan pelayanan triage medis yang cepat, mudah, dan murah, yang dapat mengarahkan pasien gawat darurat ke rumah sakit terdekat, memanggilkan ambulans, atau sekadar merujuk pasien ke spesialis yang tepat berdasarkan gejalanya.

Di era modern ini, semakin bermunculan program tertentu yang menawarkan konsultasi masalah kesehatan melalui internet atau aplikasi ponsel berupa platform. Jenis inilah yang banyak berkembang di dunia termasuk Indonesia. Walaupun dimulai dengan tujuan dan maksud yang baik, namun layanan telemedicine jenis ini rentan dengan masalah etik, antara lain keyakinan profesional dokter terhadap informasi kondisi pasien yang didapatkan terbatas, perbedaan harapan dokter dan pasien,dan masalah konfidensialitas.

KODEKI pasal 7 menjelaskan bahwa, “Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya”. Pada cakupan pasal 7 tersebut juga disebutkan pada ayat 1, “Dalam memberikan surat keterangan medis/ahli atau ekspertis dan pendapat ahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter wajib mendasarkan isinya pada fakta medis yang diyakininya benar sesuai dengan pertanggungjawaban profesinya sebagai dokter”.

Salah satu frase kunci pada uraian pasal di atas ialah bahwa dokter dalam memberi pendapat harus berdasarkan kondisi klinis pasien yang “diyakininya benar”. Perlu ada keyakinan profesional dari dokter dalam setiap putusan profesional yang dibuat, termasuk di dalamnya penegakan diagnosis dan penentuan tatalaksana.

Dokter perlu menyadari bahwa wahana telemedicine memiliki keterbatasan dalam menyajikan keutuhan informasi kondisi klinis pasien. Pemeriksaan fisik yang sifatnya observasional (inspeksi) memang dapat difasilitasi melalui layanan telemedis dengan metode video, namun pemeriksaan fisik lainnya yang non-observasional (palpasi, perkusi, dan auskultasi) atau memerlukan manuver khusus tidak mungkin didapatkan melalui wahana telemedis.

Keterbatasan informasi tersebut berpotensi menyebabkan pelayanan medis menjadi serba terbatas atau bahkan salah mengambil keputusan. Secara umum, dokter yang dihubungi melalui wahana telemedis pada konteks ini perlu mengarahkan pasien dan atau keluarganya untuk menanyakan hal-hal tersebut ke dokter atau tim dokter yang sedang merawatnya. Dokter yang berkiprah dalam dunia telemedis harus sangat berhati-hati dalam memberikan saran medisnya sebagaimana dalam praktik dunia nyata.

Regulasi yang menjadi acuan perlindungan hukum untuk kegiatan telemedicine di era normal sebelum terjadinya pandemi covid-19 adalah Permenkes nomor 20 tahun 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN .

Pandemi covid-19 membawa perubahan yang fundamental dalam pelayanan kesehatan dan layanan tatap muka langsung sangat riskan terjadi penularan antara dokter dan pasien dimana 85 persen kasus covid-19 bermanifestasi asimtomatik dan ringan sehingga diantara kedua pihak bisa sebagai carier penularan dan sangat berbahaya bagi yang punya resiko tinggi dan mempunyai penyakit komorbid. Dengan alasan ini maka KKI menerbitkan Perkonsil nomer 74 tahun 2020 TENTANG

KEWENANGAN KLINIS DAN PRAKTIK KEDOKTERAN MELALUI TELEMEDICINE PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA dan Menkes mengeluarkan surat edaran dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 salah satunya pada pelayanan kesehatan secara tatap muka, maka perlu dilakukan pembatasan. Artinya pelayanan kesehatan harus dilakukan melalui telemedicine.

Menkes Terawan Agus Putranto telah membuat Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 tertanggal 29 April 2020.

Dalam Surat Edaran itu dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan melalui telemedicine. Inilah landasan hukum untuk pelaksanan telemedicine di era pandemi covid-19.

Apakah metode ini bisa dilanjutkan sebagai bentuk revolusi pelayanan kesehatan di era revolusi 4.0 ?? Semua tergsntung dari paradigma baru dibidang kesehatan dan penemuan baru alat dan metode diagnostik secara virtual dengan nilai keakuratan yang tinggi dan perubahan norma yang progresif di masyarakat era revolusi industri 4.0.

Demikian tulisan ini semoga bisa bermafaat dan bahan diskusi kita dalam menghadapi tantangan kehidupan masa depan.

Banjarbaru Pagi Minggu yang Cerah
Tanggal 23 Agustus 2020
Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.
NPA IDI : 133677

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *