Telaah Utuh PMK 24 tahun 2020. Solusi Menurut Tujuan Hukum Gustav Radbruch

  • Whatsapp
Telaah Utuh PMK 24 tahun 2020. Solusi Menurut Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Pendahuluan

Pada hari Selasa Tanggal 6 Oktober 2020 jam 14.30 Wib Ditjen Yankes Kemenkes mengadakan acara sosialisasi PMK 24 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Plt Dirjen Yankes dengan mengundang semua ketua perhimpunan dokter Spesialis, PDUI, PB IDI, Ketua KKI, Semua Ketua Kolegium, Ketua MPPK, Ketua MKKI dan unsur kemenkes sendiri dengan nomer Undangan YR .02.01/III/3714/2020.

Read More

Dan beredar surat dari ketua MPPK dan Ketua PB PAPDI yang intinya menyatakan bahwa perhimpunan dokter Spesialis dan Kolegium dan PB IDI, MPPK, MKKI tidak akan hadir dalam acara SOSIALISASI PMK 24 tahun 2020 tersebut dengan alasan bahwa undangan ini tidak menanggapi surat PB IDI , MPPK , MKKI dan Ketua Perhimpuanan dan Kolegium yang menolak penerbitan PMK tersebut dan juga karena fokus penanganan Covid 19 saat ini.

Dan atas nama pribadi penulis bisa bergabung pada acara tersebut dan partisipannya sekitar 83 orang dan tergabung Ketua KKI dr Putu Moda Arsana SpPD KEMD. Penulis tidak banyak kenal para partisipannya. Setelah pemaparan dari Plt Dirjen Yankes tentang PMK tersebut, moderator yang dipimpin langsung oleh Plt Dirjen Yankes, dan meminta tanggapan dari ketua KKI dan penulis mendapat kesempatan berbicara setelah Ketua KKI.

Hasil Rapat Sosialisasi PMK 20 tahun 2020

Malam harinya beredar di grup WA tentang rangkuman acara tersebut yang intinya bahwa ada kesalahpahaman dalam memahami PMK tersebut dan kebetulan penulis merekam tanggapan ketua KKI dan tanggapan penulis serta tanggapan Plt Dirjen Yankes. Isi WA beredar dari hasil rapat tersebut adalah:

“Pertemuan kemarin dihadiri oleh 83 orang “

Hasilnya:
1. Kemkes terbuka untuk terima masukan untuk kebaikan bersama
2. PMK 24 hanya mengatur layanan radiologi klinik dan sama sekali tidak mencabut kompetensi Dokter non radiologi apa lagi kewenangannya.
3. Kewenangan Klinis tetap diatur oleh Komite Medik dan Direktur FASYANKES seperti yg telah diatur oleh PMK 755 tahun 2011
4. Akan diterbitkan penjelasan yg lebih detil tentang pasal pasal yg menimbulkan misinterpretasi.
5. PMK 24 hanya mengatur layanan radiologi. Sedangkan layanan lain yg sedang berjalan yg sedang dikerjakan oleh Departemen dan spesialis lain seperti Cathlab, USG dll silahkan jalan terus hanya saja keamanan dari alat alat tersebut harus dijamin supaya tidak membahayakan pengguna.
6. Masing masing pasal dalam PMK 24 saling berhubungan satu sama lain jadi tidak ditafsirkan sendiri sendiri.
7. Sesuai masukan dari ketua KKI, semua stakeholder yg terkait dengan layanan kesehatan akan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam merumuskan kebijakannya agar tidak merugikan semua pihak terutama penerima layanan.
Adapun pendapat ketua KKI selaras dengan point 2 dan 6 dan 7. Sedangkan penulis menyampaikan pendapat sesuai dengan artikel terdahulu dan meminta Menkes merevisi pasal yang menjadi sumber kontroversi dan menambah pasal baru yang menjelaskan ponit 5.

Tujuan pembuatan peraturan menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut yaitu tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Faktanya apakah ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak menimbulkan masalah. Karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum.

Nilai dasar yang pertama, tentang keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan ituterkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.

Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, Gustav Radbruch menyatakan ” rechct ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai.

Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Nilai dasar yang kedua, tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak -banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Nilai dasar yang ketiga, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Disisi lain ada sebagian pemikir beranggapan, bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Apakah PMK 24 tahun 2020 Memenuhi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

Sejak diterbitkan PMK 20 tahun 2020 tanggal 21 September 2020 dan diundangkan dalam lembaran Negara Tanggal 22 September 2020. Secara Sosiologi hukum telah menimbulkan “Kekisruhan dan kegaulan serta penolakan” para dokter lain dan menimbulkan solidaritas dan kesejawatan yang luar biasa dari anggota IDI dam PB IDI, PB PDGI dan Perhimpunan Spesialis dan Kolegium sehingga secara bulat dan militansi menolak dan meminta Menkes untuk mencabut PMK 24 tahun ini. Dengan alasan seperti disampaikan diatas.

Memahami harmonisasi pasal pasal PMK 24 2020. Penulis mencoba menelaah PMK ini secara utuh dari Kepala, Badan dan Ekor PMK ini. Mari kita telaah pasal 1 ayat 1 tentang definisi operasinal Pelayanan Radiologi Klinik yang merupakan “Kepak PMK ” ” Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing.

Ada 3 unsur muatan pasal ini yaitu:
1. Pelayanan Medik
2. Alat Modalitas seperti USG Cath Lab, Angiography dll
3. Tujuan untuk diagnostik dan terapi

Definisi pelayanan medis menurut KBBI adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu. Sedangkan Pengertian sarana pelayanan medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis, dalam bidang diagnostik, dan/atau rawat inap untuk pengobatan atau terapi.

Pemahaman di pasal 1 ayat 1 itu adalah proses kegiatan atau suatu pekerjaan dokter yang secara hukum mendapat legalitas kompetensi dalam output pendidikannya dengan menggunakan alat radiologi untuk memberikan pelayanan diagnosa dan atau terapi suatu penyakit yang menjadi bidang kompetensinya. Jadi pasal ini merujuk tidak hanya dokter Sp Radiologi tetapi juga dokter umum dan dokter sepesialis non radiologi.

Ayat 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

Ayat 3 ini sangat jelas bahwa Fasyankes yang dimsksud PMK ini adalah ALAT atau TEMPAT upaya pelayanan medis untuk preventif, kuratif dan rehabilitatif. Alat untuk kegiatan dalam PMK ini antara lain USG, XRay, Cath Lab dan lain2 yang bisa terdapat dan tersedia dibagian lain selain bagian atau unit radiologi. Sedangkan Tempat adalah ruangan atau tempat pelayanan radiolgi Klinik dalam PMK itu harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam PMK ini

Pada Batang tubuh PMK ini tertera pada Bab II dari pasal 3 sampai pasal 21. Bab ini mengatur penyelenggaran pelayanan radiologi klinik yang dimaksud dalam “Kepala PMK ” ini. Yang intinya mengatur SDM, Peralatan dan Tempat Pelayanannya persyaratannya. Tentang SDM pelayanan radiologi klinik mensyaratkan wajib ada dokter SpRad, radiografer, fisikawan medik, elektromedik, perawat, tenaga admin (pasal 12) terkecuali pelayanan radiologi klinik pratama, seperti di pasal 11 apabila tidak ada dokter SpRad , maka bisa oleh dokter lain dengan mendapatkam kompetensi tambahan dari Kolegium Radiologi.

Tentang peralatan dan kewajiban pemeliharaan peralatan dan Bangunan dan prasarana di pelayanan radiologi klinik ada dipasal 14 sampai pasal 20. Istilah ” Pelayanan Radilogi Klinik ” tetap digunakan dan merujuk ke pasal 1.

Pasal 14
1. Peralatan Pelayanan Radiologi Klinik harus terpelihara dan terawat sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan oleh radiografer, fisikawan medis, dan/atau elektromedis.
Pada bagian keenam tentang organisasi Pelayanan Radiologi Klinik. Pasal 21
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus memiliki organisasi Pelayanan Radiologi Klinik yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1.
Organisasi Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa departemen, instalasi, unit, atau bagian yang disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan struktur organisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan induknya.2.

Pasal 24
Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan atas permintaantertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis.
1. Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
2. Pelayanan Radiologi Klinik terhadap pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dipoliklinik, instalasi, atau ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik.
3. Poliklinik, instalasi, atau ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud padabayat (3) dapat menerima pasien atas permintaan tertulis dari internal dan/atau eksternal Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Selain melalui permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dapat dilakukan melalui teleradiologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal pasal di Batang Tubuh menjelaskan arah PKM ini ke unit pelayanan radiologi tersendiri di Fasyankes yaitu Klinik Balai, RS dan Puskemas (pasal 4). Bisa berupa unit, bagian atau departemen dan bisa dalam klasifikasi kemampuan layanan yaitu pratama, madya, utama dan paripurna (pasal 6). Dan sekali lagi penulis sampaikan definisi operasional Pelayanan Radiologi Klinik mengacu pada pasal 1 yang penulis paparkan analisanya dibagian depan.

Disinilah letak ketidakpastian dan kerancuannya terutama pada pasal 1 yang membuat adanya kekaburan hukum dan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kontroversi dan kegaduhan apabila PMK ini diterapkan sehingga tujuan pembentukan norma dan hukum menurut Gustav Radbrush yaitu asas kemanfaatan dan asas keadilan dan kepastian hukum tidak tercapai.

Seperti kita ketahui bahwa sampai sekarang di bagian lain selain bagian radiologi sudah terdapat dan tersedia alat modalitas radiologi yang menggunakan sumber pengion dan nonpengion (pasal 1) yang dioperasikan oleh dokter non SpRad , seperti USG untuk pemeriksaan Abdomen, Thyorid, Thorak, Jantung (echo) , USG Doppler Pembuluh darah, Alat Endoscopy dan Colonoscopy, Laparascopy dan juga sumber pengion seperti angiograpy, Cath.Lab dll.

Ketersedian alat alat tersebut merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari pelayanan paripurna untuk diagnostik dan terapi yang menjadi kompentensi yang terintegrasi dalam keahlianya yang secara hukum ditetapkan oleh KKI berdasarkan surat kompetensi dari kolegium masing masing. (UU 29 tahun 2004 pasal 7 dan 8). Dan penerapan pasal 11, 12, 13 dan 14 PMK ini akan menyasar unit pelayanan yang penulis sampaikan diatas ini dan unit itu akan menjadi bagian dari layanan dokter Radiologi.

Pernyatan dari Plt Dirjen Yankes dan Ketua KKI dalam acara sosialisasi PMK 24 tahun bahwa tidak ada mencabutan kompetensi ataupun pelarangannya bisa terbantahkan dengan menganalisa ” Kepala PMK” ini. Tidak lah tepat dan penulis berpendapat berbeda.

Solusi Permasalahan dari Segi Tinjauan Hukum Tata Negara

Di atas telah dijelaskan bahwa penerbitan PMK 24 tahun 2020 yang bertujuan untuk meregulasi pelayanan radiologi klinik dengan tujuan seperti dipasal 2, tidak bisa memenuhi tujuan pembuatan hukum oleh Gustav Radbrush. Maka itu PMK ini harus diseuaikan dengan tujuan hukum tersebut. Adapun cara yang bisa ditempuh adalah:

1. Menggunakan pendekatan Alternatif Penyelesan Sengketa (APS) Mediasi dan Komunikasi. Para pihak bisa membuka komunikasi baik secara langsung atau melalui mediasi untuk persamaan persepsi terhadap jurang diferensiasi PMK ini dan sehingga bisa merubah atau merevisi pasal yang bermasalah dan yang membuat kekaburan hukum dan tidak bermanfaatnya serta ketidakadilan yang timbul akibat dari PMK ini. Misalnya merevisi definisi atau menambah pasal berkenaan dengan layanan radiologi klinik di unit Spesialis selain radiologi.

2. Jalur Litigasi melalui Uji materi atau Judicial Review ke Mahkamah Agung

Menguji PMK tersebut terhadap Perkorsil dan UU 29 tahun 2004. Penulis berpendapat bahwa PMK telah melangkahi kewenangan terhadap aturan diatasnya yaitu Perkonsil dan UUPK.

3. Pengabaian keberadaan PMK ini dengan asas hukum LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI bahwa ketentuan peraturan (UU) yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya/penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah.

Dan jika terjadi pertentangan antara UU yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.

Disamping itu juga Perkonsil yang merupakan produk hukum KKI bersifat lex Specialis maka berlaku asas LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI bahwa ketentuan peraturan (UU) yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan yang sifatnya umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Demikian tulisan ini sebagai bahan diskusi dan pencerahan tentang PMK .

Banjarbaru,, 12 Oktober 2920.

Judul asli: “Diferensiasi Persepsi antara Perhimpunan dan Kemenkes. Telaah Utuh PMK 24 tahun 2020. Solusi menurut tujuan Hukum Gustav Radbruch”.

Penulis:

Abd.Halim, SpPD.FINASIM.SH.MH.MM.CMed.
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Mediator Non Hakim Bersertifikat MA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *