Tentang Jumlah Dokter Meninggal, Kenapa IDI dipersalahkan? Bukti Kurangnya Sense of Crisis Wakil Rakyat

  • Whatsapp
Dokter Meninggal
Ilustrasi

Pernyataan Anggota DPR RI

Ada pernyataan anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP Rahmad Handoyo, yang membuat penulis merasa perlu menanggapinya. Anggota DPR RI tersebut menyatakan bahwa klaim 100-an dokter yang meninggal berbeda dengan data yang dimilikinya dari Kementerian Kesehatan dan meragukan data yang dirilis oleh PB IDI “Saya hanya ingin tanya, data dari IDI itu dari mana? Sedangkan saya dapat data dokter yang gugur itu adalah 30 (orang),” ujar anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo kepada Kantor Berita Politik RMOL pada hari senin kemarin tanggal 7 Septenber 2020.

Sebelumnya dalam tulisan saya terdahulu dan berita di media online bahkan Badan Amnesty Internasional di Indonesia memberitakan bahwa per 30 Agustus 2020 jumlah dokter yang gugur akibat terpapar covid19 tepat 100 orang dan data per 5 September 2020 bahwa Jumlah tenaga kesehatan  yang gugur akibat pandemi Covid-19 rupanya menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Read More

Hal itu diungkap langsung oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam acara peluncuran pusara digital bagi tenaga kesehatan, Sabtu (5/9/2020). Usman mengatakan, Amnesty International mencatat ada 181 tenaga kesehatan  di Indonesia   yang meninggal dunia, terdiri dari 112 orang dokter dan 69 orang perawat ujar Usman dikutip dari Kompas.com.

Menurut penulis tidak sepantasnya anggota DPR yang merupakan wakil rakyat kita mempersalahkan PB IDI tentang data dokter yang wafat akibat covid 19. Mendapatkan data yang berbeda antara PB IDI yang merupakan satu satunya organisasi profesi dokter Indonesia berdasarkan Pasal 1 UU nomer 29 tahun 2004, seharusnya sebagai wakil rakyat bisa menanyakan langsung ke pengurus PB IDI atau mengakses Website PB IDI apalagi berita jumlah kematian dokter tersebut sudah viral dimedia online ataupun cetak seperti tempo, media Indonesia dan Kompas.

Dalam masa wabah ini telah terbentuk kembali solidaritas dan rasa sejawatan para anggota IDI baik ditingkat cabang, wilayah dan pengurus besar. Informasi tentang terpaparnya sejawat dan jatuh sakitnya apalagi ada berita sejawat dokter yang wafat baik akibat covid maupun yang lain sangat cepat beredar di grup whatshap para dokter dan juga laporan pengurus cabang atau wilayah ke PB IDI yang tentunya sudah diverifikasi kebenaran berita dan penyebabnya. Dengan data tersebut PB IDI merelease jumlah dokter yang wafat ke media massa untuk mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah tentang bahaya wabah ini.

Menyikapi data hanya 30 dokter yang wafat di data kemenkes, seharusnya wakil rakyat tersebut mempertanyakan hal ini, apakah data itu adalah jumlah dokter yang mendapat insentif sumbangan kematian seperti sesuai KMK NOMOR HK.01.07/MENKES/392/2020 TENTANG  PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Dan seharusnya anggota DPR mempertanyakan kenapa hanya 30 orang yang terdata di kemenkes RI dan juga lambatnya penyaluran insentif tersebut. Sebagai informasi insentif bulan maret 2020 baru diterima awal September ini.

Sebagai Wakil Rakyat seharusnya memperjuangkan bagaimana agar tidak ada kematian lagi terhadap dokter dan nakes lainya akibat penyebaran covid19 yang belum terkendali dengan menekan pemerintah agar lebih serius dan terarah dengan kebijakan yang tepat dengan mendengarkan masukan para ahli epidemologi, ahli kesehatan, ahli kedokteran dan sosiologi sehingga penanganan lebih tepat dan berhasil.

Penanganan wabah ini tidak hanya berkutik pada hilir akibat covid19 saja  tapi juga penanganan hulu juga harus dilakukan lebih radikal. Anggota DPR harus beriniatif membentuk UU tentang penerapan protokol kesehatan dalam AKB dengan menitik beratkan pada sanksi pelanggarnya sehingga ada kepastian hukum dalam penanganan wabah ini. Ditingkat bawah penulis sering diminta pendapat hukum tentang penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan yang didasarkan pada peraturan walikota atau gubernur ataupun inpres no 6 tahun 2020. Menurut penulis selayaknya hal tersebut diterbitkan dalam bentuk Perda atau UU hal ini sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011.

Duka Dunia Kesehatan

Kekhawatiran banyaknya dokter Indonesia yang akan menjadi korban covid-19 menjadi kenyataan di bulan ke-6 sejak pandemik covid di Indonesia lebih dari 100 dokter gugur dan kita semua sangat berduka. Duka ini bukan saja menggambarkan betapa beratnya risiko dokter dan  tenaga kesehatan  melayani pasien di saat pandemik namun juga menggambarkan betapa penanganan covid di negeri ini belum paripurna.

Peningkatan jumlah pasien yang semakin menanjak akhir-akhir ini berkorelasi kuat dengan lemahnya sistem kesehatan untuk melawan covid. Protokol kesehatan yang merupakan senjata utama dan pertama ternyata tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya proses penularan virus dari satu orang ke orang lain terus terjadi secara masif, tidak kasat mata tetapi berbahaya, akhirnya jumlah pasien yang butuh perawatan semakin membludak.

Membludaknya pasien semakin menambah beban kerja dokter dan nakes serta dan menambah risiko terinfeksinya dokter dan nakes saat menolong pasiennya. Dimulainya lagi pergerakan ekonomi untuk mencegah resesi tanpa kedisiplinan protokol kesehatan seolah menjerumuskan ke jurang covid yang semakin dalam.

Ironinya banyak pihak yang seharusnya menjadi motor penggerak utama protokol kesehatan telah lelah dan mulai kendor semangatnya. Apalagi hajatan politik pilkada sudah di depan mata yang sangat menggoda untuk mendapatkan kursi empuk kekuasaan dari pada capek mengurus covid yang tidak tahu kapan segera berakhir.

Stress dan Kelelahan Dokter

Mempermasalahkan perbedaan jumlah dokter yang meninggal akibat terpapar covid19 bukanlah yang urgent dan penting karena nyatanya memang ada sejawat kami dokter yang gugur melawan covid19 baik secara langsung tertular saat merawat pasien covid19 di RS ataupun saat memberikan pelayanan di Poliklinik dan praktek mandiri. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyebabnya adalah kurangnya ketersedian APD seperti masker bedah dan maskes N95 yang sejak awal pandemi sudah langka dan mahal sekali dengan kenaikan harga 100x lipat, sampai sekarangpun harga tersebut masih bertahan.  Dan saat itu kami dokter pontang panting mencari sendiri APD tersebut demi menjalankan pasal 20 KODEKI dan pasal 50 UU nomor 29 tahun 2004.

Akibat dari dijalankannya program New Normal dan kemudian disebut dengan  AKB Adaptasi Kebiasaan Baru dan menyebabkan semakin bertambahnya masyarakat yang terpapar dan terbentuknya kluster baru di masyarakat seperti kluster keluarga, kluster rumah sakit, kluster perkantoran, kluster pabrik, kluster mall dan tempat perbelanjaan lainya seperti pasar rakyat dan tradisional apalagi dengan adanya tahapan pilkada yang dimulai awal September ini dengan pendaftaran bakal calon kepala daerah dengan membawa massa pendukung saat pendaftraran yang terlihat mengindahkan protokol kesehatan dan juga pada saat kampanye pilkada akan menimbulkan kluster baru dan akhinya akan meningkatkan jumlah rakyat yang terpapar dengan jatuh sakit dan perawatan ataupun isolasi mandiri dan bahkan meninggal dunia.

Keadaan ini akan menambah resiko strees dan kelelahan dan kebosanan para dokter dan nakes dalam menjalankan tugas profesi mulianya dalam menangani kedaruratan kesehatan masyarakat wabah covid19 dan pelayanan kesehatan lainnya. Dari hasil penelitian FKM UI bahw kondisi psikologis dokter dan nakes lainnya saat ini dalam menghadapi dan menangani wabah covid19  telah terjadi stress dan tingkat kelelahan sedang sebanyak diatas 80% responden.  Kondisi seperti ini akan meningkatkan angka kematian dokter dan tentunya akan menyebabkan kerugian yang saat besar terhadap negara dan pembangunan kesehatan. Perlu waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk mencetak seorang dokter.

Dampak Kematian Dokter bagi Pelayanan Kesehatan dan Ekomoni

Pendidikan dokter sangat berbeda dengan sarjana dan profesi lain baik dari metode, lama pendidikan, biaya pendidikan dan regulasi pemerintah yang mengatur pada saat pendidikan dan pasca pendidikan.

Menurut UU nomor 20 tahun 2013 bahwa pendidikan kedokteran untuk dokter umum meliputi pendidikan akademik dengan 8 semestar yang menghasilkan Sarjana Kedokteran dan pendidikan profesi dokter selama 4 semester dan menghasilkan seorang Dokter Umum. Sebelum bisa mandiri seorang dokter baru WAJIB mengikuti program Intership selama 1 tahun. Diperlukan waktu 6 bulan bahkan lebih untuk menunggu keikutsertaan program tersebut. Dengan regulasi baru bahwa setelah intership seorang dokter umum untuk dapat berprofesi sebagai dokter umum di FKTP diharuskan mengikuti pendidikan DLP selama 3 tahun atau melanjutkan pendidikan Spesialis dengan lama pendidikan minimal 4 tahun.

Dari biaya pendidikan pun pendidikan sudah jadi rahasia umum sangat mahal dan mungkin hanya orang orang berduit dan ekonomi kuat. Selain itu juga harus mempunyai tingkat kecerdasan diatas rata-rata untuk bisa menyelesaikan pendididkan tersebut. Minimal biaya yang harus dikeluarkan peserta didik kedokteran umum pada awal pendidikan, membayar ” Sumbangan ” yang sangat besar mininal 150 juta sampai lebih 1 Milyar, belum lagi SPP per semestar antara 15 juta sampai 20 juta. Belum lagi biaya hidup, biaya buku dll.  Demikian juga untuk pendidikan Dokter Spesialis memerlukan waktu yang lama dan biaya sangat besar dan pengorbanan materi dan immaterial, fisik dan mental psikologis yang sangat besar. Pengorbanan keluarga juga sangat penting dan besar tidak bisa diukur dengan materi.

Bisa kita bayangkan bagaimana dampak terhadap kematian seorang dokter terutama dokter Spesialis terutama tenaga mereka sangat diperlukan dalam penangangan wabah ini. Tidak mudah mengganti dokter secara instans dan perlu biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama.

Rasio Dokter dan Penduduk Indonesia

Menurut data WHO bahwa saat ini rasio dokter dan masyarakat sangat rendah sekali bahkan nomer 2 terendah di Asia Tenggara. Jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 2 dokter per 1.000 penduduknya. Selain dokter, Indonesia memiliki keterbatasan tenaga kesehatan lainnya. ketersediaan perawat dan bidan Indonesia juga memiliki posisi terburuk di antara negara lainnya. Rasio perawat per 1.000 penduduk sebesar 2,1 yang artinya dua orang melayani 1.000 penduduk di Indonesia.

Bisa dibayangkan kalau dokter dan nakes nya terus berguguran berapa kerugian negara dan akan bertambah buruknya pelayanan kesehatan dimana akan memperkecil rasio dokter dan penduduk indonedia.

Mitigasi Dokter adalah Hak dan Kewajiban

Dalam kondisi sekarang ini sudah menjadi keharusan untuk melakukan mitigasi dokter dan nakes lainnya terhadap bencana nonalam wabah covid19 ini.  Dalam UU 24 tahun 2007, UU nomer 4 tahun 1984 dan UU nomor 6 tahun 2018 serta UU nomor 29 tahun 2004 dan UU nomor 39 tahun 2009 dan UU nomor 39 tahun 2014. Dalam UU tersebut terdapat kewajiban pemerintah dalam melakukan mitigasi terhadap dokter dan merupakan hak dokter sebagai rakyat dan kelompok rentan terhadap dampak kesehatan dan ekonomi akibat bencana nonalam atau wabah covid19 ini.

Demikian artikel penulis ini semoga kita bisa bersinergi dan pantang menyerah melawan covid19 . Apalagi dengan adanya tuduhan dan pembulyan terhadap dokter dan nakes lainnya.

Banjarbaru, 8 September 2020
Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.
NPA IDI : 133677

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment