Urgency Dokter Memahami Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dalam Menjalankan Profesinya

  • Whatsapp
Urgency Dokter Memahami Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dalam Menjalankan Profesinya

KESEHATAN merupakan salah satu unsur penting bagi kemajuan suatu negara. Setiap negara berupaya memberikan perhatian utama pada pelayanan kesehatan, mulai dari penyediaan tenaga kesehatan yang profesional hingga fasilitas kesehatan yang modern. Negara juga membuat dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat.

Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait (stakeholders) dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan.

Read More

Namun, dalam praktiknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter, kepada pasien cukup sering menimbulkan masalah hukum dalam hubungan antara dokter dan pasien. Masalah hukum itu antara lain disebabkan oleh apa yang disebut dengan malapraktik kedokteran.

Dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan rumah sakit dituding telah merugikan pasien akibat kesalahan praktik kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. Maka profesi kedokteran menjadi tersudut. Profesi dokter pun menjadi profesi yang berisiko hukum karena kesalahan tindakan medisnya dapat menimbulkan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Hal ini menimbulkan kegamangan bagi para dokter dalam menjalankan profesinya memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Hubungan konfliktual antara dokter/rumah sakit dan pasien juga terjadi akibat adanya keluhan atau kekecewaan secara terbuka oleh pasien terhadap layanan dari dokter/rumah sakit, terutama pasien yang mengalami kerugian atas layanan kesehatan dari dokter/rumah sakit tersebut. Keluhan atau kekecewaan pasien ini dianggap oleh dokter/rumah sakit sebagai bentuk pencemaran nama baik. Hubungan konfliktual ini pun sampai ke hadapan persidangan di pengadilan. Pihak pasien yang dijatuhi vonis pidana oleh pengadilan kemudian menilai pihak dokter/rumah sakit telah melakukan kriminalisasi terhadap pasien.

Kondisi faktual seperti di atas, yang berulang terjadi dalam sejumlah kasus, menunjukkan bahwa baik pihak dokter/rumah sakit maupun pihak pasien sama-sama potensial terjerembab kedalam masalah hukum. Niat mulia dokter/rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan justru dapat menyeret dokter/rumah sakit ke gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana jika terjadi malapraktik kedokteran. Harapan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang prima dari dokter/rumah sakit juga dapat menyeret pasien ke masalah hukum jika si pasien mengekspos kekecewaannya atas layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter/rumah sakit. Kondisi seperti ini jelas tidak kondusif dan konstruktif bagi upaya pembangunan kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hubungan konfliktual antara dokter/rumah sakit dan pasien serta masalah-masalah lainnya yang terjadi dalam praktik kedokteran menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum kesehatan belum sepenuhnya dipahami atau dipedomani baik oleh dokter/rumah sakit maupun oleh pasien. Hubungan konfliktual seperti itu semestinya dapat dihindari atau dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi jika masing-masing pihak memahami dan mempedomani dengan baik berbagai ketentuan dalam hukum kesehatan. Baik pihak dokter/rumah sakit maupun pihak pasien sebetulnya tidak menghendaki munculnya masalah hukum yang terpaksa harus merepotkan mereka untuk berperkara di pengadilan.

Hukum kesehatan sangat penting dipahami dan dipedomani oleh dokter/rumah sakit dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien. Dengan begitu, pihak dokter/rumah sakit dapat mengantisipasi potensi munculnya masalah hukum di kemudian hari.

Etika dan Hukum

Aristoteles mengemukakan etika ke dalam dua pengertian yakni: Terminius Technicus dan Manner and Custom. Terminius Technicus ialah etika dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua yaitu,  manner and custom ialah suatu pembahasan etika yang terkait dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia (in herent in human nature) yang sangat terikat dengan arti “baik dan buruk” suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.

Etik berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti ”yang baik, yang layak”.  Etik merupakan morma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi terentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Menurut KBBI Etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral; sekumpulan asa atau nila-nilai yang berkaitan dengan akhlak; nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat.

Etika punya arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Moralitas adalah hal-hal yang menyangkut moral, dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku dan perbuatan manusia yang dianggap baik atau buruk. Franz Magnis Suseno menyebut etika sebagai ilmu yang mencari orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan yang amat fundamental “bagaimana saya harus hidup dan bertindak?” Peter Singer, filusuf kontemporer dari Australia menilai kata etika dan moralitas sama artinya, karena itu dalam buku-bukunya ia menggunakan keduanya secara tertukar-tukar

Bagi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan dan perilaku orang-orang dari lingkungan budaya tertentu. Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan (ekspekatasi) profesi dan amsyarakat, serta bertindak dengan cara-cara yang profesional, etika adalah salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi dan penerima jasa profesi secara wajar, jujur, adil, profesional dan terhormat.

Bagi eksekutif puncak rumah sakit, etika seharusnya berarti kewajiban dan tanggung jawab khusus terhadap pasien dan klien lain, terhadap organisasi dan staff, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap pemerintah dan pada tingkat akhir walaupun tidak langsung terhadap masyarakat. Kriteria wajar, jujur, adil, profesional dan terhormat tentu berlaku juga untuk eksekutif lain di rumah sakit.

Bagi asosiasi profesi, etika adalah  kesepakatan bersamadan pedoman untuk diterapkan dan dipatuhi semua anggota asosiasi tentang apa yang dinilai baik dan buruk dalam menjalankan  pelaksanaan dan pelayanan profesi itu.

Definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat.

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk dapat menciptkan kebaikan, menjamin keadilan, dna ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat untuk menciptakan tatanan suatu kelompok bangsa dan berlaku pada suatu wilayah tertentu.

Perbedaan dan Persamaan Antara Etika dan Hukum

Etika dan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat.
Persamaan etik dan hukum adalah sebagai berikut:
1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat.
2. Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia.
3. Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat agar tidak saling merugikan.
4. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi.
5. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior.

Sedangkan perbedaan Etik dan hukum adalah sebagai berikut:
1. Etik berlaku untuk lingkungan profesi . Hukum berlaku untuk umum.
2. Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun oleh badan pemerintah.
3. Etik tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran/berita negara.
4. Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan. Sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan.
5. Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan kalau perlu diteruskan kepada Panitia Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK), yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan (DEPKES). Pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik.

Hukum Kesehatan

Pandangan masyarakat atas hukum yang beragam telah menimbulkan  berbagai persepsi pula tentang hukum. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai undang-undang umumnya diberi pengertian sebagai pengatur. Oleh karena itu aturan aturan di bidang kesehatan dikenal sebagai hukum kesehatan, meskipun hukum kesehatan mungkin lebih luas lagi cakupannya dari itu.

Dalam pandangan yang lebih luas sebagaimana dikatakan oleh cicero, yaitu dimana setiap masyarakat disitu ada hukum (ibi societas ibi ius) telah mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti ada hukumnya.
Demikian halnya dengan praktek penyelenggaraan kesehatan, yang tentunya pada setiap kegiatannya memerlukan pranata hukum yang dapat menjamin terselengaranya penyelenggaraan kesehatan. Pranata hukum yang mengatur penyelenggaraan kesehatan adalah perangkat hukum kesehatan.

Adanya perangkat hukum kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Hukum Kesehatan dapat juga  didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan dan pelayanan kesehatan.  Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa Hukum Kesehatan pada dasarnya mengatur dua hal, yaitu:

Penyelenggaraan kesehatan (the administration of health)

Pelayanan kesehatan (health service)

Aspek pertama berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesehatan warga negaranya. Sedangkan aspek kedua berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan secara langsung kepada anggota masyarakat.

DI Indonesia hukum kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, dia lebih banyak mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, dan lebih spesifik lagi hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Karena merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, maka dilakukan pengaturan hukum kesehatan, yang di Indonesia dibuat suatu aturan tentang hukum tersebut, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Beberapa UU yang berhubungan dengan hukum kesehatan antara lain UU Praktek Kedokteran , UU NAKES , UU RUMAH SAKIT, UU PSIKOTERAPI, UU NARKOBA, UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN  dan aturan dibawahnya berupa PP, Perkonsil, Permenkes.

Etika Kedokteran

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan kumpulan norma untuk menuntun dokter di Indonesia selaku kelompok profesi berpraktik di masyarakat. Kasus kelalaian medik atau malpraktek sejak tahun 2006-2012  tercatat ada 182 kasus yang terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia. Hal ini terkait dengan industri kesehatan yang semakin berkembang dan adanya persaingan yang ketat, apalagi jika sudah masuk pasar terbuka. Persaingan yang ketat serta keluhan dari pihak masyarakat maupun kedokteran dapat menurunkan citra dan martabat profesi kedokteran.

Bertens, dalam bukunya yang berjudul Etika,  memaparkan bahwa etika profesi mencakup nilai-nilai luhur, sifat-sifat baik, keutamaan khusus yang menurut  kodratnya terkandung dalam suatu profesi. Profesi memiliki segi negatif berupa monopoli suatu keahlian tertentu, sehingga etika profesi berperan dalam mengimbangi segi negatif dengan kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat dan memiliki kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.

Etika kedokteran adalah salah satu cabang dari etika yang berhubungan dengan masalah moral yang timbul dalam praktek pengobatan.

Etika kedokteran di Indonesia diatur oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) berupa KODEKI. Kode EtikKedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan kumpulan norma untuk menuntun dokter di Indonesia selaku kelompok profesi berpraktik di masyarakat.

Industri kesehatan semakin berkembang dan adanya persaingan yang ketat, apalagi jika sudah masuk pasar terbuka. Ketatnya persaingan telah membawa beberapa dokter sebagai bagian dari upaya memenangkan berbagai pihak. Upaya yang melibatkan dokter telah muncul dalam berbagai pemberitaan media massa yang meresahkan masyarakat maupun kalangan dokter. Keluhan daripihak masyarakat maupun kedokteran terhadap hal yang dapat menurunkan citra dan martabat profesi kedokteran, karena itu pula dibuat panduan atau standar yang lebih tegas yang dapat dijadikan pedoman bagi para anggota IDI dalam bersikap, bertindak, maupun bekerja sama dengan pihak manapun.

Refleksi KODEKI merupakan cerminan diri, kesadaran serta pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KODEKI. Refleksi dokter terhadap KODEKI merupakan suatu bentuk kesadaran akan pemahaman dokter akan norma-norma yang terdapat dalam KODEKI. Manifestasi adalah perilaku yaitu fakta atau frekuensi suatu tindakan yang dilakukan. Perilaku terhadap KODEKI berarti tindakan dokter menjalankan KODEKI dalam berpraktik. Luarannya adalah refleksi dari nilai dan perilaku dokter dalam menjalankan praktik sehari-hari, termasuk interaksi dengan pasien, keluarga, teman sejawat, diri sendiri dan masyarakat luas. Refleksi KODEKI memperlihatkan 6 nilai yang tercermin  itu adalah adalah altruisme, idealisme profesi, responsibilitas, akuntabilitas, integritas ilmiah, dan integritas sosial.

Kewajiban dan Hak dokter berdasarkan Kodeki dan peraturan peundang-undangan

Dalam profesi dokter ada tiga aturan dasar yang mengatur ruang lingkup dokter, yaitu:
1. Etika kedokteran;
2. Disiplin ilmu kedokteran; dan
3. Hukum (Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi).
Profesi dokter mempunyai kode etik kedokteran (Kodeki) yang harus dijalankan dalam melaksanakan praktik kedokteran. Dalam buku kodeki yang dikeluarkan MKEK PB IDI terdapat 3 kewajiban dokter yaitu kewajiban umum (pasal 1 sd  13) kewajiban terhadap pasien ( pasal 14 sp 17) kewajiban terhadap sejawat (pasal 18 dan 19) kewajiban terhadap diri sendiri ( pasal 20 dan 21).

Dalam UU nomor 29 tahun 2004 pasal 50 ayat 1 bahwa setiap dokter berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan SOP. Pasal 24 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ayat 1 bahwa Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam pasal diatas jelas bahwa juga ada kewajiban dokter dan sarana pelayanan kesehatannya dalam memberikan pelayanan kesehatannya dalam kondisi apapun apalagi pada masa wabah covid yang penyebarannya sangat cepat dan meluas dan angka kesakitan dan kematian yang tinggi pada dokter dan nakes lainya.

Dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga adalah warga negera yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan yang harus diberikan dan menjadi tanggung jawab negara seperti tertera dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” Dan Pasal 28 H Ayat1 yang berbunyi: ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ” Begitulah perjanjian luhur berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Artinya negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh “tumpah darah Indonesia”. Itulah kesepakatan agung dan meta-norm yang mesti diwujudkan!

Kewajiban etik dan hukum  menjaga rahasia medis

Secara etik dan hukum seorang dokter diwajibkan merahasiakan catatan medis  pasien nya. Dalam kodeki  Pasal 16 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Dan Secara hukum juga terdapat dalam UU Nomor 29 tahun 2004  Pasal 48 ayat  (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Dan ayat (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien,  memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum,  permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan pidana bagi dokter yang melakukan pembukaan rahasia medis tanpa ada alasan seperti pasal 48 ayat 2 tersebut apabila  pelaku penyebaran identitas pasien dan catatan medis di atas adalah dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 51 huruf c UU 29/2004, maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50 juta berdasarkan Pasal 79 huruf b dan c UU 29/2004 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 (hal. 120). Dan juga bisa  dijerat  dan melanggar  Pasal 54 ayat (1) UU KIP: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kewajiban adanya STR dan SIP dokter

Setiap dokter yang melalukan praktik kedokteran wajib memiliki STR dan SIP hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 dan pasal 36  UU  nomor 29  tahun 2004. Pasal 29 (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. (2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Tentang kewajiban SIP ditekankan pada Pasal 36  bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Pada Pasal 37 (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. Ayat(2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat. (3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
Pasal 38 ayat (1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus:

memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;
mempunyai tempat praktik; dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Ayat (2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain itu dalam UU nomer 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di Pasal 44 aya1 bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Di pasal 46 ayat 1 bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Di ayat 2 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SI.

Sanksi Hukum Pidana bagi dokter tanpa STR SIP dalam menjalankan Praktek Kedokteran

Dalam UU nomor 36 tahun 2014 Pasal 74 : Bahwa Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ketentuan pidana  bagi dokter yang dalam menjalankan praktik kedokteran tidak memiliki STR yang masih berlaku dikenakan Pasal 75 (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan bagi dokter yang tidak memiliki SIP pada tempat Praktek atau yankes yang sesuai SIPnya dikenakan Pasal 76 Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mengenai pidana penjara pada pasal diatas sudah di judicial review di MK dan MK telah membatalkan sanksi pidana penjara tersebut tapi tetap mempertahankan sanksi denda.

Pasal ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagian pasal 75 ayat (1), pasal 76 dan pasal 79 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dokter yang tak memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) kini bisa lega, tak perlu khawatir dipenjarakan. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan ancaman denda kepada mereka yang mengabaikan kewajiban SIP dan STR, atau pemasangan papan nama tanda praktek.

Dalam putusannya yang bernomor 4/PUU-V/2007, Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau  serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata atau huruf e dalam UU Praktek Kedokteran dinyatakan MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara  1945 dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat.

MK menganggap sanksi kurungan dan penjara dalam UU Praktek Kedokteran jika ditilik  dari teori filsafat hukum pidana, logika kriminalisasi yang dibentuk dalam UU tersebut tidak proporsional, dan menimbulkan rasa takut bagi dokter. Ketakutan dari para dokter dapat berakibat menurunnya pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga akan berbenturan pula dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sanksi pidana dalam UU 36 tahun 2014 pada Pasal 85 ayat 1

Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal  86 ayat 1

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupia• h).
Kewajiban etik dan Hukum mengikuti perkembangan Iptek kedokteran.

Kewajiban dokter secara etik dan hukum lainnya bahwa dokter wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran sehingga dapat memberikan memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan optimal kepada masyarakat.

Pada kodeki Pasal 2 Seorang  dokter wajib   selalu  melakukan  pengambilan  keputusan profesional secara  independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi dan Pasal 21 Setiap  dokter  wajib  senantiasa  mengikuti  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan.
Selain kewajiban secara etik kedokteran juga terdapat kewajiban secara hukum yaitu pasal 51 ayat UU NOMOR 29 tahun 2004.

Pasal 51 Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran giigi terhadap pelanggaran pasal 51 ini terdapat sanksi pidana seperti termahtub dalam Pasal 79 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat 1 dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e.

Kewajiban etik dokter dengan sesama kolega atau sejawat dokter

Dengan perkembangan jaman sekarang ini dijamin revolusi industri 4.0 dimana liberalisasi dan komersialisasi pendidikan kedokteran dan gaya kehidupan di jaman mineral  menyebabkan melunturnya rasa kesejawatan atau kekolegaan dokter dengan sejawatnya baik antara dokter senior dengan yunior  apalagi antar yang setara atau seumur.  Banyaknya fakultas kedokteran yaitu sekitar 88 FK di Indonesia dengan disparitas kualitas hasil lulusan. Minimnya pendidikan etika kedokteran saat pendidikan dokter dan juga setelah lulus sehingga masalah etika sering timbul masalah etik.

Pasal 18 Kode Etik Kedokteran menyebutkan Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Dan pada Pasal 19 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya  atau berdasarkan prosedur yang etis.

Etik Kedokteran mengharuskan setiap dokter memelihara hubungan baik dengan teman sejawatnya sesuai makna atau butir dari lafal sumpah dokter yang mengisyaratkan perlakuan terhadap  sejawatnya sebagai berikut : “Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan”.

Hubungan antara teman sejawat dapat menjadi buruk bukan karena perbedaan pendapat tentang cara penanganan pasien, perselisihan mengenai cara mewakili teman sejawat yang cuti, sakit dan sebagainya.

Kejadian tesebut hendaknya diselesaikan secara musyawarah antar sejawat. Kalau dengan cara demikian juga tidak terselesaikan, maka dapat diminta pertolongan pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran untuk menjelaskannya. Harus dihindarkan campur tangan dari pihak luar. Perbuatan sangat tidak kolegial ialah mengejek teman sejawat dan mempergunjingkannya dengan pasien atau orang lain tentang perbuatannya yang dianggap kurang benar.

Mencermarkan nama baik teman sejawat berarti mencemarkan nama baik sendiri, seperti kata pribahasa : “Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri”. Sejawat senior wajib membimbing sejawat yang lebih muda, terutama yang berada di bawah pengawasannya. Janganlah sekalipun juga mengatakan di muka umum, bahwa ia baru lulus dan tidak mengetahui itu peraturan.

Pada umumnya masyarakat kita belum begitu memahami tentang hubungan yang begitu erat antar dokter dengan dokter, sehingga mereka kadang-kadang melakukan sesuatu yang cenderung mengadu domba. Tidak jarang terjadi seorang pasien mengunjungi dua atau tiga dokter untuk penyakitnya, dan pada akhirnya memilih dokter yang dalam ucapan dan perbuatannya sesuai dengan selera dan harapannya.

Dengan sendirinya seorang dokter yang mengetahui kejadian tersebut harus menasehatinya untuk tidak berbuat demikian, karena dapat merugikan kepentingan sendiri dan dapat membahayakan kesehatannya. Janganlah sekali-kali diberi kesempatan kepadanya untuk menjelekkan nama teman sejawat yang lebih dulu menolongnya. Seorang dokter harus ikut mendidik masyarakat dalam cara menggunakan jasa pelayanan kedokteran.

Seandainya seorang teman sejawat membuat kekeliruan dalam pekerjaannya, maka teman sejawat yang mengetahui hal itu seyogyanya menasehatinya. Dokter yang keliru harus menerima nasehat ataupun teguran dengan lapang dada asal disampaikan dalam suasana persaudaraan. Jangan sekali-kali menjatuhkan seorang sejawat dari kedudukannya apalagi menggunakan pihak lain. Sewaktu berhadapan dengan si sakit, seorang dokter tidak memperlihatkan bahwa ia tidak sepaham dengan teman sejawatnya dengan menyindir, atau dengan sikap yang menjurus kearah demikian. Untuk menjalin dan mempererat hubungan baik antara para teman sejawat, maka wajib memperlihatkan hal-hal berikut:

Dokter yang baru menetap di suatu tempat mengunjungi teman sejawat yang telah berada di situ. Hal ini tidak perlu dilakukan di kota-kota besar dimana banyak dokter yang berpraktek, tetapi cukup dengan pemberitahuan tentang pembukaan praktek baru itu kepada teman sejawat yang tinggal berdekatan.
Setiap dokter menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia yang setia dan aktif.

Demikian sedikit ulasan tentang urgencynya dokter memahami etika dan hukum kesehatan dalam praktek kedokteran sehingga terhindar dari masalah hukum yang menimpanya.

Dirgahayu IDI ke 73  24 Okt 2. 2020
Dirgahuru MHKI ke 12  9 Nov 2020
Selamat Hari Kesehatan Nasional 12 Nov 2020
Dirgahayu PAPDI Ke 63  16 November 2020

Banjarbaru, 12 November 2020

Penulis | Abd.Halim.dr.SpPD.FINASIM.SH.MH.MM. CMed. cAdv.
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Mediator Non Hakim Bersertifikat MA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel. Anggata Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia  (APDHI).

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *