URGENSI Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Wabah Covid 19

  • Whatsapp
URGENSI Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Wabah Covid 19
URGENSI Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Wabah Covid 19

Sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak di tentukan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat. Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak.

Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemelihan umum (pemilu) dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat.

Read More

Pemilu tersebut dapat berupa pileg (pemilihan legislatif), pilgub (pemilihan gubernur), pilpres (pemilihan presiden) dan sebagainya. Selain itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lembaga Kepresidenan dengan dilengkapi kementerian-kementerian semakin mempertegas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

Demokrasi kekinian adalah demokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga mampu menjadi jawaban terhadap setiap masalah-masalah kebangsaan hari ini. Seperti halnya pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan Presiden, seharusnya menjadi momen penting untuk untuk menjalankan setiap sendi-sendi demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia  merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Demokrasi Rakyat

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak melekat setiap manusia, yang tanpanya mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi disebut juga dengan hak dasar manusia (human right), yaitu hak-hak manusia pokok yang tidak dapat bisa dipisahkan dari badannya dan tidak kurangi siapapun juga. Misalkan hak hidup, hak kemerdekaan, hak untuk mengejar kebahagiaan Hak asasi manusia (HAM) secara mutlak melekat pada diri setiap manusia tidak terbatas pada ras dan warna kulit manusia, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut kedudukan dan fungsinya oleh suatu bangsa meskipun berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena HAM sebagai hak-hak yang diberikan Tuhan sejak manusia lahir.

Kegiatan pemilihan umum (general election) termasuk pilkada juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Dengan ditandatanganinya PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 2OI4 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2020. Pada Pasal 201A bahwa:

  1. Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O1 ayat 6 ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat 1.
  2. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat l dilaksanakan pada bulan Desember 2O2O.
  3. Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Berdasarkan PKPU RI nomor 5 tahun 2020 pasal 8B bahwa pelaksanan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 dan pasal 8C disebutkan bahwa semua tahapan, program dan jadwal harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan penanganan covid 19.

Tahapan pilkada yang mempunyai resiko penularan Covid 19 adalah tahapan Kampanye yang dijadwalkan tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020 dan pada H pencoblosan yaitu tanggal 9 Desember 2020.

Ada 9 pemilhan gubernur dan ada 224 wilayah kabupaten, dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 Provinsi di Indonesia. Ke 9 provinsi yang menyelengarakan pilkada serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

    1. Sumatera Barat
    2. Jambi
    3. Bengkulu
    4. Kepulauan Riau
    5. Kalimantan Tengah
    6. Kalimantan Selatan
    7. Kalimantan Utara
    8. Sulawesi Utara
    9. Sulawesi Tengah

Sedangkan ada 7 kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang melaksanakan pilkada serentak yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Kota Baru, Kab. Balangan, Kab Hulu Sungai Tengah, Kab. Tanah Bumbu.

Hak Sehat Rakyat

Berkaitan dengan perlindungan HAM kesehatan, amandemen keempat UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensip dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasioal. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.”

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvenan mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

Pandemi Covid19 yang Belum Terkendali

Wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan telah meruntuhkan dan memporakporandakan tatanan kehidupan masyarakat disemua negara yang terdampak baik dari segi kesehatan yang sampai hari ini tanggal 24 Agustus 2020 lebih dari 23.4 juta jiwa diseluruh dunia yang terinfeksi dengan jumlah yang meninggal 809.000 jiwa dan kerugian finansial yang luar biasa dan membutuhkan biaya penanganan Triliunan Dollar.

Disamping itu juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi semua negara melambat bahkan ada yang kolaps , termasuk Indonesia. Semua negara memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonominya akibat pandemi Covid-19. Bahkan salah satu dampak bukan hanya pertumbuhan ekonomi namun juga mempengaruhi terganggunya agenda negara yakni Pemilu. Berdasarkan data IDEA ada 38 negara yang mengalami penundaan dan Indonesia menjadi negara yang ke-38 yang menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Penetapan Covid19 sebagai Bencana Nonalam

Dengan mempertimbangkan bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Selain itu, World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020. Maka Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020.

Sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID- 19) yang isinya Menetapkan Covid 19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 di lndonesia yang wajib melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pada tanggal tersebut juga pemerintah menerbitkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O2O
TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATANPENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Dan juga PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Sebagai upaya percepatan penanganan wabah covid 19 di NKRI.

Sampai tulisan di tulis tanggal 24 Agustus 2020 Update sebaran kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia per Senin (24/8/2020). Berdasarkan laporan data pada akun Twitter @BNPB_Indonesia, Senin (24/8/2020) sore, tercatat ada 1.877 kasus baru.Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 155.412 orang. Untuk jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 3.560 orang Total pasien sembuh yakni 111.060 orang. Sedangkan 6.759 pasien positif virus corona dilaporkan meninggal dunia.

Covid 19 Menguras APBN

Pandemi ini telah menggoncangkan APBN kita dan pemerintah telah menganggarkan Rp. 405 Triliyun dan menyebabkan bertambahnya defisit anggaran dan juga menyebabkan menurunnya pendapatan negara dan masyarakat.

Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, bahwa perkiraan biaya perawatan untuk pasien yang terinfeksi virus corona atau Covid-19. ternyata biaya perawatan tersebut tak murah.

Untuk satu pasien positif Covid-19, biaya yang mesti dikeluarkan bervariasi.  Paling murah bisa sampai Rp105 juta. Adapun yang paling mahal biayanya mencapai Rp215 juta.

Biaya pengobatan pasienCovid-19 tersebut harus ditanggung oleh pemerintah. “Kalau kita lihat dari data-data, kena Covid itu per orang bisa Rp 105 juta.

Kalau yang ada penyakit tambahan Rp 215 juta kalau enggak salah. Mahal banget,” kata ErickThohir dalam diskusi virtual pada Jumat (29/5/2020). Oleh karena itu, Erick meminta kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan selama menjalani situasi new normal.

Penerapan NEW NORMAL

Seperti kita ketahui bahwa sejak awal Juni 2020 ini pemerintah merelaksasi kegiatan penganganan covid 19 yang berbasis PSBB yang dilaksanakan oleh beberapa daerah sesuai permintaan daerah dengan Keputusan Menteri Kesehatan sesuai PP no 21 tahun 2020.

Relaksasi diistilahkan dengan NEW NORMAL. Dengan penerapan New Normal maka sudah mulai dibukanya Mall dan pusat pertokoan modern, Pasar tradisional, toko , restoran dan cafe dan tempat kerja perkantoran dan pabrik industri dan tempat hiburan dan rekreasi serta tempat ibadah.

Dari data gugus tugas bahwa setiap hari ada penambahan kasus terkonfirmasi positif covid rata rata 1000 orang perhari dan belum ada trend menurun. Padahal WHO menetapkan bahwa suatu negara yang mau memasuki New Normal harus:
1. Terbukti bahwa Transmisi Covid bisa dikendalikan
2. Sistem Kesehatan Masyarakat telah mampu memitigasi, mengidentifikasi, mengisolasi, menguji dan melacak kontak dan mengkarantina
3. Mengurangi resiko wabah dengan pengaturan yang ketat terhadap tempat yg resiko tinggi seperti rumah jompo, kesehatan mental dan pemukiman padat dan pertemuan banyak orang
4. Pencegahan ditempat kerja dan masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid yang ketat dan berwibawa. Dengan aturan hukum yang jelas.
5. Resiko penyebaran IMPORTED CASE dapat dikendalikan
6. Partisipasi masyarakat yang TINGGI dsn Aktif dalam penangangan dan pencegahan wabah Covid 19.

Kapan Wabah Covid 19 Berakhir?

Apakah wabah covid 19 dalam bulan masa kampanye pilkada yang dimulai tanggal 26 september sampai 5 desember 2020 atau waktu pelaksanaan tanggal 9 Desember 2020 sudah berakhir wabah ini di Indonesia??

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan prediksi bahwa wabah virus Corona (COVID-19) di Indonesia akan selesai akhir tahun ini. Karena itu, Jokowi yakin sektor pariwisata akan kembali booming pada 2021.

“Saya meyakini ini hanya sampai akhir tahun. Tahun depan booming di pariwisata,” kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis (16/4/2020).

Singapore University of Technology and Design (STUD), mengungkap data prediksi akhir dari wabah Corona di Indonesia akan mundur. Semula mereka memprediksi virus Corona di Indonesia akan berakhir pada 6 Juni.

Namun kini berdasarkan hasil data terbaru SUTD menyebutkan akhir wabah Corona di Indonesia akan terjadi pada 23 September 2020. Bahkan dalam data SUTD yang sudah diperbaharui pada Selasa (5/5/2020), Indonesia mengakhiri Corona di 7 Oktober 2020 mendatang dengan deviasi 14,9 hari.

Dalam memprediksi, SUTD menggunakan model matematika tipe susceptible-infected-recovered (SIR) yang diregresikan dengan data dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Hasil riset SUTD menunjukkan, prediksi wabah virus corona di dunia berakhir pada 20 Desember 2020.

Secara kedokteran berakhinya pandemi ini apabila terjadi Herd Immunnity baik secara alamiah dengan pemaparan masal dan siapa yang menang yang bisa bertahan atau secara buatan yaitu dengan Vaccinasi massal.

Saat ini penelitian vaccin sudah masuk tahap 3 terutama vaccin dari china Sinovax di Bandung dan masih diperlukan waktu minimal 6 bulan lagi untuk bisa dilihat efektifitasnya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sendiri menyatakan pandemi virus corona (Covid-19) dipastikan berakhir jika telah ditemukan vaksin virus tersebut.

Di luar skenario itu, belum bisa diprediksi akhir pandemi Covid-19 di Indonesia. Vaksin virus corona diprediksi dapat ditemukan tahun depan. Selama masa penelitian vaksin, masyarakat diminta melakukan perubahan perilaku, yakni beraktivitas dengan menerapkan  jaga jarak aman dan disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Pilkada dalam Wabah langkah KPU

Penulis berkeyaninan pada saat tahapan kampanye dan pencoblosan pandemi ini belum berakhir. Dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat antara DPR (30/3), pemerintah diwakili Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), disepakati empat kesimpulan yang pokoknya bermuara pada kesepakatan bersama untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Langkah ini meneguhkan fokus seluruh elemen bangsa untuk berkonsentrasi penuh mengatasi pandemi virus korona atau covid-19 yang makin mengkhawatirkan.

Penundaan pilkada bukanlah upaya menghambat sirkulasi elite ataupun agenda demokrasi lokal. Tapi hal itu semata karena pertimbangan melanjutkan tahapan pilkada yang berdampak interaksi banyak orang saat pandemi covid-19 ialah pilihan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan warga negara serta kontraproduktif dengan upaya menghentikan wabah corona.

Sebelumnya KPU sudah lebih dulu memutuskan untuk menunda empat tahapan pilkada di keseluruhan 270 daerah. Penundaan pilkada secara nasional oleh KPU sesungguhnya tidak diatur dalam kerangka hukum pilkada. Mekanisme penundaan yang ada dalam UU Pilkada hanya berorientasi parsial, berbasis daerah per daerah.

Dengan mekanisme pengusulan penundaan dari bawah ke atas, bukan diputuskan sentral oleh KPU. Penundaan empat tahapan pilkada secara nasional dilakukan dengan mendasarkan pada otoritas KPU sebagai pemegang tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemilihan.

Empat aktivitas tahapan yang ditunda mencakup pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Keseluruhan tahapan yang ditunda ialah tahapan yang berlangsung sampai dengan 29 Mei 2020.

Kalkulasi KPU, penundaan empat aktivitas itu akan berkonsekuensi menggeser hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 23 September 2020.

KPU menawarkan tiga opsi penundaan, berupa opsi A, opsi B, dan opsi C. Opsi A, hari pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2020 (ditunda tiga bulan). Opsi B, Rabu, 17 Maret 2021 (ditunda enam bulan). Lalu opsi C pada Rabu, 29 September 2021 (ditunda satu tahun).

Bila anggaran pilkada yang belum terpakai disepakati dialihkan untuk penanganan covid-19, diperlukan penganggaran baru untuk pembiayaan pilkada pascapenundaan. Untuk mengalokasikan anggaran baru butuh waktu sehingga kecil kemungkinan pemungutan suara bisa digelar tahun ini.

Apalagi, ada ahli yang memprediksi puncak covid-19 baru akan terjadi pada Juli 2020. Pilihan untuk menggelar pemungutan suara ke 2021 menjadi pilihan paling logis. Namum berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 dan PKPU RI nomor 15 tahun 2020 pilkada serentak ditungga menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Penundaan pilkada juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi potensi kekacauan elektoral akibat kebijakan yang akan menyerentakkan pilkada secara nasional pada November 2024 sebagaimana pengaturan dalam UU Pilkada saat ini. Padahal, di tahun yang sama juga akan berlangsung pemilu legislatif dan presiden.

Pemilu 2019 yang serentak lima kotak saja membuat petugas pemilihan kelelahan dan ratusan meninggal, apalagi kalau diserentakkan tahapannya dengan pilkada. Tentu sangat kompleks dan bisa mengancam kualitas demokrasi akibat beratnya beban kerja dan politik yang harus ditanggung para pihak.

Kewenangan Plt Kepala Daerah

Bagi kepala daerah yang akan berakhir masa kerjanya sebelum pilkada dilaksanakan maka akan tunjuk pejabat Plt sampat ditetapkannya kepala daerah hasil pilkada.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1,2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas Plh yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara dan Plt yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dari aspek kepegawaian melalui Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 2/SE/VII 2019.

Pejabat plh dan Plt tidak tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

Terkait keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan. Keputusan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian, Plh atau Plt tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Dalam SE ini disebutkan terdapat 10 kewenangan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian, antara lain;

1. Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
3. Menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
4. Menetapkan surat cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
5. Menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai
6. Melakukan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
7. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
8. Memberikan izin belajar;
9. Memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
10. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Dari urairan diatas yang cukup panjang dan mungkin membosankan untuk dibaca Penulis tetap menyarankan dalam penanganan tetap mengutamakan Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat (Salus Populi Suprema Lex Esto)

Memang imbas terburuk serangan covid-19 mungkin ekonomi. Namun, dengan prinsip Salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat hukum tertinggi), pemerintah wajib mengutamakan perintah konstitusi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”.

Pemerintah harus all out mengerahkan segala kemampuan fokus menyelamatkan hidup setiap orang dari serangan covid-19. Dan tidak membuka peluang untuk terjadinya penyebaran yang masif yang tentunya akan menyebabkan semakin membengkaknya biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan wabah ini.

Inilah salah satu mudharat yang akan terjadi bila kegiatan pilkada tetap akan dilaksanakan dalam kondisi pandemi covid 19 yang belum terkendali..

Dalam pasal 201 A ayat 3 Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A..

Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal kembali.

Banjarbaru, Update 24 Agustus 2020
Dokter Utama dan Ahli Penyakit Dalam RSDI Banjarbaru dan Klinik Halim Medika
Candidat Doktor Ilmu Hukum PDIH UNISSULA Semarang.

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *