Urgensi Pembentukan Komite Nasional Keselamatan Tenaga Kesehatan semacam KNKT di Masa Pandemi Covid 19

  • Whatsapp
Komite Nasional Keselamatan Tenaga Kesehatan

Gugurnya Sang Pelayan Masyarakat

Dengan bertambah hari setiap hari selalu terberitakan ada saja dokter dan nakes yang meninggal akibat covid baik yang langsung menangani pasien atau yang terpapar covid19. Berdasar data yang dikeluarkan Tim Mitigasi PB IDI bahwa sampai tanggal 12 September ini sudah menembus 115 dokter yang meninggal akibat terpapar positif covid 19 yang terdiri dari 7 orang Profesor, 58 dokter umum dan 51 dokter Spesialis.

Seperti tulisan saya terdahulu bahwa kematian dokter akibat terpapar covid 19 ini sangat memilukan dan menyedihkan serta sangat merugakan negara dan masyarakat.

Read More

Menurut data WHO bahwa saat ini rasio dokter dan masyarakat sangat rendah sekali bahkan nomer 2 terendah di Asia Tenggara. Jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya.

Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 2 dokter per 1.000 penduduknya. Selain dokter, Indonesia memiliki keterbatasan tenaga kesehatan lainnya. ketersediaan perawat dan bidan Indonesia juga memiliki posisi terburuk di antara negara lainnya. Rasio perawat per 1.000 penduduk sebesar 2,1 yang artinya dua orang melayani 1.000 penduduk di Indonesia.

Bisa dibayangkan kalau dokter dan nakes nya terus berguguran berapa kerugian negara dan akan bertambah buruknya pelayanan kesehatan dimana akan memperkecil rasio dokter dan penduduk indonedia.

Kematian seorang dokter mengakibatkan 2500 rakyat kehilangan pelayanan kesehatan apalagi kalau yang meninggal itu dokter Spesialis yang jumlah sangat kurang dan terbatas dan penyebarannya tidak merata di Indonesia.

Kematian 115 dokter menjadikan kerugian negara tak ternilai. Secara kerugian materiil, kita harus mendidik lagi dokter, itu perlu waktu. Kalau dihitung dengan uang, besar sekali kerugian itu.

Dokter yang meninggal merupakan para ahli yang menjadi aktor utama dalam penanganan pandemi. Oleh sebab itu, jika fenomena kematian tenaga kesehatan (nakes) tak segera diberikan perhatian khusus, maka Indonesia terancam akan mengalami jumlah kematian yang semakin masif.

Efek domino akibat kematian dokter bahwa kerugian yang langsung itu, kita akan kekurangan tenaga kesehatan kita yang ahli. Dampaknya lagi yang lebih besar, bisa potensi kematian pasien meningkat dan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan baik untuk penanggulangan covid 19 maupun pelayanan kesehatan esensial yang lain.

Urgensi Pembentukan KNKTK Covid 19

Masih adanya ketidakpercayaan terhadap data yang direlease oleh PB IDI tentang jumlah dokter yang meninggal akibat terpapar covid 19 bahkan seorang anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tidak memercayai data tersebut dan ini berdasarkan data dari kemenkes dan efek domino akibat gugurnya sang pelayan kesehatan masyarakat yang masif ini menurut penulis perlu dan ungensi dibentuk sebuah Komite Nasional Keselamatan Tenaga Kesehatan sebagai lembaga AdHoc yang langsung bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Seperti kita kita ketahui bahwa Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah sebuah lembaga pemerintahan nonstruktural Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi  kecelakaan  transportasi. KNKT dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999.

Komisi ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara kemudian memberikan usulan-usulan perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak lagi terjadi pada masa depan. KNKT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  presiden. Komisi ini beranggotakan lima orang yang ditunjuk oleh Presiden untuk masa lima tahun.  Sebagai gambaran bahwa tugas dan fungsi KNKT adalah sebagai berikut :

Tugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah :

  • Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;
  • Memberikan rekomendasi hasil invesigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait;
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah :

    • Pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan transportasi;
    • Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
    • Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
    • Penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
    • Pemberian dan/atau penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
    • Pelaksanaan monitoring/pemantauan dan klarifikasi terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
    • Penyusunan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan;
    • Pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi dan/atau peningkatan pengetahuan SDM;
    • Penyampaian laporan kinerja kepada Presiden dan laporan kinerja akhir masa jabatan;
    • Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian investigator dan tenaga ahli.

Mengamati sering terjadinya disharmonisasi dan ambivalensi kebijakan yang diambil oleh pemerintah satuan tugas dan kementerian kesehatan, disharmonisi antara organisasi profesi kesehatan dengan menteri kesehatan dalam hal penanganan covid 19, perlu dibentuk lembaga yang independen dan AdHoc untuk melakukan penelitian dan investigasi masifnya kematian dokter dan nakes lainnya.

Dari regulasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi nakes di RS ada di Permenkes NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT dan KMK nomor 351 tahun 2003 tentang pembentukan komite kesehatan dan keselamatan (K3) sektor Kesehatan. Kedua aturan ini bersifat lokal dan bertanggung jawab kepada pimpinan instansi.

Untuk dapat menekan angka terpaparnya dokter dan tenaga kesehatan lainya terhadap covid 19 dan meningkatnya angka kesakitan dan kematian perlu dibentuk sebuah komite nasional untuk melakukan tugas dan fungsi seperti KNKT.

Kalau kita melihat acara tv “Air Crash Investigation”, tampak sekali ketelitian dan kerja keras komite ini, setiap baut di periksa, setiap kejadian di periksa, kesehatan pilot dan crew, jam tidur, keadaan di bandara, petugas bandara, cuaca, jejak rekam pesawat dan semuanya. Karena hasilnya di tunggu masyarakat dan penting untuk keselamatan penumpang.

Bentuk investigasi lainnya ada banyak, ada investigasi tentang ikan paus, tentang flora dan fauna langka dan lain sebagainya. Di sini terlihat bahwa timnya di tunjuk khusus, bertugas dengan penuh ketelitian dan berkomitmen untuk menemukan jawabannya.

Termasuk juga dengan penyakit yang sedang mengguncangkan dunia dan menjadi pusat perhatian semua pihak, yaitu Covid 19. Namun ada fenomena yang belum mendapat jawabannya, yaitu: banyaknya angka kesakitan dan kematian pada petugas kesehatan, dokter, perawat dan lainnya.

Di Indonesia hampir setiap hari ada berita tentang gugurnya tenaga kesehatan tersebut. Dapat dikatakan mereka adalah pasukan tempur dalam melawan covid 19 ini.

Pada mulanya di katakan bahwa dokter muda lebih kuat, sedangkan dokter yang menderita penyakit lain akan lebih berbahaya. Ini benar adanya, namun akhir akhir ini dokter dokter muda pun mulai berguguran.

Kemudian timbul pendapat-pendapat lainnya, ada yang berpendapat dikarenakan “viral load”. Ada juga yang berpendapat bukan “viral load” tapi ini karena jam kerja yang terlalu tinggi.

Saat ini pasukan yg melawan covid ini ,masih mengandalkan dokter ahli tertentu saja, sehingga konsep dokter semesta melawan covid masih belum jalan. Dalam surat KEPUTUSAN KKI  NOMOR 18/KKI/ KEP/III/ 2O2O TENTANG KEWENANGAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT COVID 19 DI INDONESIA. Yang isinya memberi kewenangan tambahan kepada dokter umum dan dokter spesialias lainnya.

Dokter spesialis lain bisa di terjunkan, juga dokter umum dengan pembekalan bisa diterjunkan. Dan dengan mengikuti pembelajaran modul dan atau kegiatan simposium atau pendidikan kedokteran berkelanjutan oleh IDI dan Perkumpulan seminat. Namun masih belum terlihat gerakan itu, maupun bentuk  program pembekalan untuk semua dokter oleh pemerintah.

Disisi lain masih banyak yg masih bertanya soal insentif dan jasa medik dokter yg menangani pasien covid. Saat sejawat yg sehari hari di ruang khusus covid, di tanya mengenai masalah insentif itu, dia hanya tersenyum dan sampai pada sikap pasrah, “kalau dapat alhamdulilah, bila tidak ya gimana lagi dok jawabnya” .

Yang lebih mereka khawatirkan adalah resiko tertular covid 19, ingat anak istri/suami dan keluarga. Harus betul betul menjaga kontak dengan mereka, tidak pulang pulang, atau sekali kali saja pulang ke rumah tambahnya.

Dalam kelelahan bekerja, kadang keselamatan  diri sendiri  terabaikan, soal istirahat, soal gizi, soal memastikan APD dan lebih berat lagi tentunya bagi dokter yg sedang mengambil spesialis, harus juga memikirkan tugas tugas, uang kuliah dan lainnya, berat memang.

Sebenarnya dalam UU Praktek Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran, dokter PPDS yg sedang mengambil spesialis itu berhak menerima imbalan, seperti juga banyak diterapkan negara lain.

Kembali kepada fenomena banyaknya tenaga kesehatan yg gugur, ada rasa ketidakberdayaan, karena  setiap hari kita hanya bisa sedih dan miris melihat itu semua, menyampaikan rasa berlansungkawa di media sosial, saudara, kawan, teman seperjuangan, sahabat karib. Sungguh ini merupakan ketidakberdayaan yg menyesakkan dada.

Sudah banyak diskusi “online “di lakukan, banyak usul dan pendapat, banyak kemungkinan penyebab dan nasehat pencegahan, namun dokter dan tenaga kesehatan tetap gugur . Mungkin orang masih bisa memperdebatkan, apakah kasus dokter yg gugur akibat covid 19 dapat atau tidak bila di bandingkan dengan korban kecelakaan tranportasi, namun dari sisi perlunya investigasi segera, sama krusialnya.
Jadi jawabannya “PERLU” dan sangat penting.

Usulannya pemerintah perlu membuat segera komite seperti KNKT dengan melibatkan semua pihak terkait, bisa saja namanya Komite Nasional Keselamatan Tenaga Kesehatan atau nama lain. Seperti halnya cara kerja tim KNKT, menginvestigasi semua hal, semua kemungkinan, menjawab dan memberikan saran, untuk menghindari tenaga kesehatan yg sakit atau gugur lagi.

Yang dimaksud semua hal disini adalah, menginvestigasi jam kerja, makanan, kontak, jam istirahat, banyaknya pasien covid, APD, regulasi, ruang kerja, ventilasi, jenis virusnya , pokoknya apa saja yg mungkin bisa di intervensi. Bila perlu setiap dokter dan tenaga kesehatan yg gugur di analisa spesifik, personal laporannya, lengkap, bukan hanya kesan umum saja. Lalu akan ada rumusan yg segera dapat di jadikan dasar eksekusi oleh pihak terkait dan pemerintah. Hal ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada setiap tenaga kesehatan yg gugur.
Usulan tugas daripada Komite Nasional Keselamatan Tenaga Kesehatan (KNKTK) adalah :

    • Melaksanakan investigasi jumlah dan penyebab kematian dokter dan tenaga kesehatan lainya yang pada masa pandemi covid19
    • Melakukan mitigasi dampat covid19 bagi dokter dan tenaga kesehatan.
    • Memberikan rekomendasi hasil invesigasi tersebut  kepada pihak terkait yaitu Komisi Penanggulangan Covid 19 dan PEN dan Menteri Kesehatan.
    • Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi penyebab kematian dokter dan tenaga kesehatan lainya yang pada masa pandemi covid19 dalam rangga mitigasi untuk meminimalir terpaparnya dokter dan tenaga kesehatan lainnya dari covid19 dan kematian akibatnya.

Adapun fungsi Komite Nasional Keselamatan Tenaga Kesehatan  (KNKTK) adalah :

    • Pelaksanaan investigasi investigasi jumlah dan penyebab kematian dokter dan tenaga kesehatan lainya yang pada masa pandemi covid19.
    • Pelaksanaan tindakan mitigasi terhadap dampak covid 19 terhadap dokter dan nakes lainnya.
    • Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
    • Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis data penyebab  terpaparnya dan kematiannya dokter dan tenaga kesehatan lainya yang pada masa pandemi covid 19
    • Penyusunan laporan hasil investigasi penyebab  terpaparnya dan kematiannya dokter dan tenaga kesehatan lainya yang pada masa pandemi covid19
    • Pemberian dan/atau penyampaian rekomendasi hasil investigasi penyebab  terpaparnya dan kematiannya dokter dan tenaga kesehatan lainya yang pada masa pandemi covid19.
    • Pelaksanaan monitoring/pemantauan dan klarifikasi terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi penyebab  terpaparnya dan kematiannya dokter dan tenaga kesehatan lainya yang pada masa pandemi covid 19.
    • Penyusunan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden untuk tindak lanjut hasil investigasi penyebab  terpaparnya dan kematiannya dokter dan tenaga kesehatan lainya yang pada masa pandemi covid19.

Dari analisa diatas penulis merasakan ada urgensi pembentukan KNKTK seperti pentingnya pembentukan Komisi Penanggulan Covid19 dan PEN dengan PP nomor 82 tahun 2020 yang mencabut PP nomor 7 dan 9 tahun 2020.

Beberapa Penyebab Masifnya Kematian Dokter

Kasus kematian dokter dan tenaga kesehatan karena Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Beberapa faktor dinilai menjadi penyebab tingginya angka kematian dokter dan tenaga kesehatan (nakes) lainnya, salah satunya adalah burnout atau kelelahan bekerja. Studi terbaru dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menunjukkan semua tenaga kesehatan mengalami burnout atau gejala yang timbul karena stresor dan konflik di tempat kerja seperti kelelahan emosi, kehilangan empati, dan berkurangnya rasa percaya diri. Sebanyak 83 persen tenaga kesehatan mengalami gejala sedang hingga berat.

Burnout pada tenaga kesehatan menimbulkan rasa lelah baik secara fisik maupun emosi. Keadaan ini membuat daya tahan tubuh melemah sehingga lebih rentan terhadap Covid-19 dan berisiko menimbulkan gejala yang parah sehingga menyebabkan kematian.

Selain burnout terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian tenaga kesehatan.  Kemungkinan adanya komorbid, ada faktor beban kerja, dan rata-rata yang meninggal berusia di atas 45 tahun.

Pada awal pandemi ketersedian alat pelindung diri (APD) yang melindungi dari paparan virus corona dianggap berkontribusi besar terhadap kematian dokter dan tenaga kesehatan. Saat ini berdasarkan, temuan studi FKUI, masih terdapat hanya  2 persen tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan APD.

Ada kemungkinan proses penularan bukan dari pasien. Ada satu kasus dari supir, ada yang saat berinteraksi di ruang makan. Saat ini tak bisa diketahui secara pasti penyebab kematian pada tenaga kesehatan Covid-19 secara forensik karena Indonesia belum memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

Di beberapa negara mungkin forensik medis itu suatu yang umum sehingga bisa tahu penyebab meninggal karena paru atau komplikasi atau yang lain. Di Indonesia belum bisa dilakukan sehingga tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada seseorang yang mengalami kematian secara forensik.

Kematian dokter karena Covid-19 harus dikurangi dengan mengurangi jumlah kasus secara menyeluruh. Dokter dan tenaga medis lainnya merupakan garda terdepan untuk memerangi Covid-19 dan masalah kesehatan lainnya. Perlu dan butuh bertahun-tahun untuk menciptakan seorang dokter dari pendidikan awal sampai spesialis dan konsultan. Jumlah kasus harus dikurangi sebagai upaya pencegahan dan mitigasi yang masif juga.

Mitigasi dan Keselamatan adalah Hak Dokter dan Nakes

Dalam kondisi sekarang ini sudah menjadi keharusan untuk melakukan mitigasi dokter dan nakes lainnya terhadap bencana nonalam wabah covid19 ini.  Dalam UU 24 tahun 2007, UU nomer 4 tahun 1984 dan UU nomor 6 tahun 2018 serta UU nomor 29 tahun 2004 dan UU nomor 39 tahun 2009 dan UU nomor 39 tahun 2014. Dalam UU tersebut terdapat kewajiban pemerintah dalam melakukan mitigasi terhadap dokter dan merupakan hak dokter sebagai rakyat dan kelompok rentan terhadap dampak kesehatan dan ekonomi akibat bencana nonalam atau wabah covid19 ini.

Asas tertinggi hukum Salus Populi Suprama lex esto yaitu keselamatan dan kesehatan rakyat apalagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak dan terpapar covid 19 adalah hal utama dan diutamakan. Satu nyawa bagi negara yang meratifikasi konvensi HAM dan juga amanat pembukaan UUD 1946 dan pasal 28 H dan Pasal 28 I harus.mendapat perhatian dan perioritas utama dalam penangangan wabah ini.

Dalam UU 29 tahun 2004 dipasal 50 adanya hak dokter untuk mendapatkan perlindungan hukum dan adanya hak dan kewajiban dokter dalam bekerja harus sesuai dengan SOP dan Standar profesinya. Demikian juga pada pasal 24 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dipasal 57 dan 58 UU nomer 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Demikian artikel ini ditulis sebagai bahan diskusi  dan sumbangsih pemikiran dalam penanganan dampak wabah bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

 

Minggu, 13 September 2020
Penulis
*  IDI Cabang Banjarbaru Kalsel
** Ketua IDI Wilayah Riau

Abd Halim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *